Jokowi ingin kepala daerah yang salah administratif jangan dipidana

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta kepada para kepala daerah untuk tidak takut mengeluarkan kebijakan guna meningkatkan serapan anggaran. Menurut Ganjar, jika ada kesalahan kebijakan maka hal itu sifatnya administrasi dan tidak masuk dalam ranah pidana.

“Kalau ada kesalahan dari pihak pemerintah yang sifatnya administratif itu urusan administrasi saja jangan pidana,” kata Ganjar di Istana Bogor, Senin (24/8).

Ganjar menjelaskan, Presiden Jokowi mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia untuk membahas lambatnya serapan anggaran. Sebab, lambatnya serapan anggaran juga menimbulkan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

“Kita punya APBN itu artinya APBD, nah kalau itu bisa dilakukan dengan cepat maka serapan akan bisa membantu menggulirkan ekonomi. Menurut versi BPK, 1 rupiah anggaran yang dikeluarkan itu merangsang 7 rupiah di sektor swasta untuk bisa naik di tengah situasi global seperti ini, situasi enggak terlalu bagus, tugas kita adalah mempercepat,” jelas Ganjar.

Ganjar mengakui memang banyak kepala daerah yang takut mengeluarkan kebijakan khawatir nantinya berurusan dengan hukum. Dengan takutnya mengeluarkan kebijakan itu, menyebabkan serapan anggaran tidak maksimal.

“Makanya ketakutan-ketakutan yang muncul maka serapan menjadi rendah tadi dipahami secara bersama-sama antara para pejabat sehingga kepolisian, kejaksaan, Komisi PemberantasanKorupsi semuanya bisa mengerti dan mengoptimalkan dulu pengawas internal dan itu sesuai dengan UU Administrasi pemerintahan,” terang Ganjar.

“Sehingga UU inilah yang kita harapkan bisa kita laksanakan. Presiden perintahkan cepat serap anggaran sehingga ekonomi bisa menggelinding karena ini bulan Agustus,” tutupnya.

Alex Noerdin: Perintah presiden bahwa kebijakan tidak bisa dipidana

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin turut menghadiri arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perlambatan ekonomi karena serapan anggaran modal yang rendah. Alex mengakui memang banyak kepala daerah yang takut mengeluarkan kebijakan karena khawatir nantinya berurusan dengan hukum.

“Ini yang ditunggu-tunggu, kami seluruh gubernur karena begitu banyaknya sekarang yang takut mengambil kebijakan, sehingga melambat pembangunan di daerah,” kata Alex di Istana Bogor, Senin (24/8).

Alex menyambut baik inisiatif Presiden Jokowi mengumpulkan para gubernur, Kapolda, Kajati seluruh Indonesia untuk menyamakan persepsi agar serapan anggaran bisa maksimal. Dalam pertemuan tersebut, kata Alex, Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk tidak khawatir mengeluarkan kebijakan terlebih berkaitan dengan pembangunan.

“Tadi perintah presiden bahwa kebijakan itu tidak (bisa) dipidana, kemudian ada beberapa hal lagi yang berikan semacam dorongan pada seluruh gubernur, kapolda, dan kajati supaya satu demi untuk meningkatkan pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Alex menambahkan, bukan berarti para kepala daerah ada jaminan bebas berurusan dengan hukum jika mengeluarkan suatu kebijakan. Apalagi kebijakan yang diambil itu menyebabkan serapan anggaran menjadi besar.

“Bukan soal jaminan, kalau salah ya salah. Kalau kebijakan itu kesalahan administratif jangan dipenjara,” tegasnya.

Menurut Alex, untuk Provinsi Sumatera Selatan, serapan anggaran sudah mencapai 35 persen. Walaupun terbilang kecil, kata Alex, dibanding provinsi lain serapan anggaran tersebut terbilang lumayan besar.

“Masih terlalu kecil, tapi dibanding daerah lain cukup bagus. Apalagi kami akan menghadapi Asian Games 2018, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil untuk percepatan persiapan itu,” tutupnya.

Kepala daerah tak usah takut ambil kebijakan terkait serapan APBN

Penyerapan anggaran modal APBN 2015 per Agustus ini hanya sekitar 20 persen. Salah satu faktor utamanya adalah banyak kepala daerah merasa takut untuk mengambil kebijakan dikhawatirkan nantinya bakal berurusan dengan hukum.

Jaksa Agung HM Prasetyo meminta kepada para kepala daerah tidak takut mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan serapan anggaran. Bagaimanapun juga, serapan anggaran berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Istilahnya bukan tidak mudah dipidanakan, intinya ada semacam rasa khawatir dan kegamangan mereka untuk menjalankan apa yang harus mereka lakukan berkaitan dengan penyerapan anggaran, hanya karena takut nanti berhadapan dengan masalah hukum,” kata Prasetyo di Istana Bogor, Senin (24/8).

Politikus NasDem itu menjelaskan, pihaknya sepakat dengan Presiden Joko Widodo agar gubernur atau kepala daerah tidak usah khawatir mengeluarkan kebijakan untuk melakukan serapan anggaran. Apalagi kebijakan tersebut bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”Saya hanya bilang tadi, bahwa kalau tidak ada kesalahan kenapa harus takut, kalau yang takut ya yang bersalah.

Itu bagaimana pun harus meneliti karena dalam situasi seperti ini perlu dibuat kebijakan-kebijakan dan diskresi. Kebijakan itu, tentunya harus kita lihat, kita tidak serta merta kebijakan, kalau kebijakan kan tentunya kan agak menyimpang dari aturan kan, namanya kebijakan kan begitu,” jelas Prasetyo.”Tapi kita tujuannya apa, kalau untuk kebaikan, tadi saya katakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya tentunya kita harus lihat sebagai suatu hal yang justru harus didukung, tidak harus dipidanakan,” imbuhnya.

Prasetyo mencontohkan, bila suatu wilayah atau provinsi melakukan proses lelang pembangunan, pihaknya menjamin tidak akan ada penyelidikan. Kecuali dalam proses tersebut ditemukan praktik-praktik suap.”Kongkretnya, pelaksanaan pembangunan, proyek, ketika masih dalam tahapan pelelangan tentunya tidak harus kita melakukan penyelidikan apalagi penyidikan kecuali kalau dalam tahapan itu pun ditemukan adanya suap menyuap, itu boleh dong,” tutupnya.

Seskab ungkap 2 maksud Jokowi kumpulkan gubernur, kapolda & kajati

Pramono Anung. ©2014 merdeka.com/Muhammad Luthfi RahmanSekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, ada dua hal inti dari maksud Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para gubernur, kapolda dan kajati di Istana Bogor. Pertama adalah agar kepala daerah tidak takut untuk mengeluarkan kebijakan guna meningkatkan serapan anggaran.

“Bagaimana serapan belanja modal yang rendah sekitar 20 persen bisa ditingkatkan maka kenapa kemudian dihadirkan kapolda, gubernur, kejati dan penegak hukum intinya supaya proses di daerah itu tidak dibayangi oleh ketakutan,” kata Pramono di Istana Bogor, Senin (24/8).Pramono menjelaskan, dalam UU 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diatur dengan detail bahwa hal yang menyangkut kebijakan atau kesalahan administratif itu harusnya ditangani sesuai ketentuan. Kebijakan dan kesalahan administrasi tidak bisa dipidanakan.

“Tapi kan masih banyak yang akhirnya di lapangan sering kali ketakutan tidak bisa menjalankan pembangunan. Maka diaturlah supaya selama sampai dengan pertengahan Desember itu jangan kemudian hal yang bersifat policy dan administratif itu dipidanakan,” jelasnya.

Kedua, lanjut Pramono, jika suatu daerah sedang dilakukan investigasi oleh BPK atau BPKP, selanjutnya ada temuan, maka temuan itu berlaku selama 60 hari. Maka sampai dengan ada perbaikan itu, kata dia, jangan kemudian aparat penegak hukum di daerah menekan kepada kepala daerah setempat.

“Jadi dalam concern itulah presiden betul-betul berharap belanja modal ini mudah-mudahan sampai dengan Desember pertengahan ini. Target bisa terpenuhi di atas 80 persen. Kalau itu bisa dilakukan, pertumbuhan ekonomi kita akan membaik apalagi ini mau pilkada,” tandasnya.

Reporter : Muhammad Sholeh/[eko]

Sumber:Merdeka.com

Posted by: Amrizal Aroni

Jokowi ingin kepala daerah yang salah administratif jangan dipidana

Alex Noerdin: Perintah presiden bahwa kebijakan tidak bisa dipidana

Kepala daerah tak usah takut ambil kebijakan terkait serapan APBN

Penyerapan anggaran modal APBN 2015 per Agustus ini hanya sekitar 20 persen. Salah satu faktor utamanya adalah banyak kepala daerah merasa takut untuk mengambil kebijakan dikhawatirkan nantinya bakal berurusan dengan hukum.

Seskab ungkap 2 maksud Jokowi kumpulkan gubernur, kapolda & kajati

Berita Terkait:

About transformasi

Alex Noerdin: Perintah presiden bahwa kebijakan tidak bisa dipidana

Kepala daerah tak usah takut ambil kebijakan terkait serapan APBN

Penyerapan anggaran modal APBN 2015 per Agustus ini hanya sekitar 20 persen. Salah satu faktor utamanya adalah banyak kepala daerah merasa takut untuk mengambil kebijakan dikhawatirkan nantinya bakal berurusan dengan hukum.

Seskab ungkap 2 maksud Jokowi kumpulkan gubernur, kapolda & kajati

Berita Terkait:

Related Posts

KEMUNGKINAN KEJAGUNG TELAH TERBITKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TERKAIT PERKARA DANA HIBAH SUMSEL

INTERVENSI POLITIS DAN PENGUASA HAMBAT PENGUNGKAPAN DUGAAN KORUPSI PEMPROV SUMSEL

AKANKAH KEJAGUNG TETAPKAN TERSANGKA BARU MINGGU PERTAMA SEPTEMBER

About transformasi