Kriminalisasi Oleh Polisi-Jaksa Hambat Pembangunan Daerah

f60d0557-c6b5-4e4a-95c3-6e25449070b1_169
Presiden Joko Widodo akan blak-blakan kepada seluruh Kapolda dan Kajati mengenai keluhan atas kinerja mereka setahun terakhir. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mendengar banyak keluhan mengenai aparat penegak hukum dan keamanan baik daerah atau pusat. Menurutnya, keluhan itu karena tidak sejalannya kinerja aparat dengan yang diinstruksikan Jokowi setahun lalu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, Presiden Jokowi memerintahkan kepada aparat penegak hukum tidak mengkriminalisasi eksekutif di daerah yang menjalankan pembangunan.

Dia mengatakan, sekira Rp246 triliun mengendap di bank-bank daerah. Seharusnya, dana itu digunakan demi pembangunan daerah karena pemerintah pusat juga mencari tambahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ada uang sebegitu besar tidak dijalankan kenapa? Mereka takut (terkana pidana) menggunakan uang itu,” kata Pramono.

Sehingga Jokowi, kata Pramono, meminta aparat mendorong uang di daerah untuk pembangunan dengan tidak mengkriminalisasi agenda-agenda pemerintah daerah.

“Tetapi kalau benar-benar salah ya tangkap. Kalau mencuri ya penjarakan,” ucap dia.

Jokowi membuka kartu keluhan eksekutif di daerah atas periilaku aparat dalam evaluasi kinerja bersama Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Prasetyo, dan seluruh Kapolda dan Kajati.

“Saya masih banyak mendengar keluhan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Nanti saya akan blak-blakan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (19/7).

Tahun lalu di Istana Bogor, Jokowi menyoroti lima hal mulai tidak dipidanakannya kebijakan diskresi, dibedakannya proses administrasi yang benar dan tidak, dan pembuktian kerugian yang dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 60 hari.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti kerugian negara yang harus konkret dan ekspos perkara ke media massa. Menurutnya, aparat tidak berlebihan mengekspos perkara sebelum masuk penuntutan.

“Evaluasi perjalanan setahun ini sata mendengar banyak sekali tidak sesuai yang saya sampaikan (setahun lalu),” kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menginstruksikan, seluruh aparat di pusat dan daerah sejalan sehingga pembangunan di Indonesia bisa dikawal dengan baik.

Dalam evaluasi pagi ini, turut hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso, Ketua KPK Agus Raharjo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, dan jajaran menteri Kabinet Kerja.

KPK Paham Instruksi Presiden Jokowi kepada Kajati dan Kapolda

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan, lembaga antirasuah telah memilah kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi.
Karena itu, kata Syarif di Jakarta, Selasa (19/7), pihaknya telah memahami imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan kembali seluruh Kapolda dan Kajati se-Indonesia atas sejumlah yang dilakukan kepala daerah yang tak bisa dipidanakan.”Jadi tanpa peringatan Presiden pun KPK sudah paham soal itu,” kata Syarif. Ia menambahakan, adapun deskresi intinya hanya bisa dilakukan oleh pejabat publik jika belum ada aturan hukum yang mengatur.

“Dan jika pejabat publik melakukan diskresi, maka harus berpihak pada kepentingan umum, bukan memperkaya diri atau orang lain,” ujar Syarif.

Prsiden Jokowi menyampaikan instruksi 5 hal penting kepada Kapolda dan Kajati saat mengumpulkannya di Istana Negara. Pertama, jangan mempidanakan kebijakan diskresi.

Kedua, segala tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat dipidanakan. “Tolong dibedakan, mana yang mencuri dan mana yang administrasi. Saya kira aturannya sudah jelas mana yang pengembalian mana yang tidak,” tandasnya.

Ketiga, kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari. Keempat, segala data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada.

Kelima, tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum adanya penuntutan. “Bagaimana kalau seandainya terbukti tidak bersalah?” ujar Jokowi.


Reporter: Pit/Iwan Sutiawan

Sumber:Cnnindonesia/GATRAnews

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.