Jokowi: Jangan Mentang-Mentang Kepala Daerah Baru, Mobil Dinasnya Harus Baru

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Beli Mobil Dinas Baru  
Presiden Joko Widodo, memberikan arahan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, 29 Maret 2016. Jokowi menemui para pimpinan berbagai satuan di lingkungan DJP untuk memberikan arahan utamanya terkait arah penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan sebesar Rp1.360 triliun. Tempo/ Aditia Noviansyah

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah untuk tidak boros dalam membelanjakan anggaran. Menurut dia, kepala daerah yang terpilih tidak perlu menghambur-hamburkan uang dengan membeli mobil baru.

Sebaliknya, menurut Jokowi, kepala daerah harus bisa menambah belanja pembangunan. “Kalau mobilnya masih bagus, ya, kita pakai dululah. Kalau mobil dinasnya masih baik, ya, kita pakai dululah,” ujarnya saat memberikan arahan kepada kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah di Istana Negara, Jumat, 8 April 2016.

Pernyataan tersebut terkait dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah yang tengah didorong Jokowi. Salah satu belanja modal yang dinilai tidak terlalu penting adalah pembelian mobil dinas. “Itu termasuk di belanja modal,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan kebiasaan yang dilakukan kepala daerah baru, seperti membeli mobil dinas baru, harus dihentikan. Kepala daerah yang terpilih harus memprioritaskan pembelanjaan lain. “Jangan mentang-mentang bupati baru, wali kota baru, bupati baru dan wakil bupati baru, gubernur baru, mobilnya juga baru,” tuturnya. “Jauh lebih penting pemimpin daerah memperhatikan komposisi APBD, alokasi belanja rutin, belanja pembangunan, belanja operasional agar proporsional.”

Jokowi juga meminta para kepala daerah dapat mengendalikan anggaran dan tidak hanya menyerahkan tugas itu kepada kepala dinas. “Politik anggarannya itu Ibu dan Bapak yang pegang,” ucapnya. Begitu juga anggaran yang ditujukan untuk pendidikan agar tidak dialihkan ke pos yang lain. “Jangan lagi money follows function.

Pagi tadi, sebanyak 471 kepala daerah dan wakil kepala daerah hadir di Istana Negara untuk mendapat pengarahan dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Dalam Negeri. Sebanyak 185 bupati dan 30 wali kota dengan wakil masing-masing hadir di Istana Negara. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi yang pertama memberi arahan, kemudian disusul Wapres dan Presiden.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan arahan dari Presiden dan Wapres dibutuhkan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. “Hubungan ini harus makin efektif, efisien, taat pada hukum, mempercepat reformasi birokrasi, dan memperkuat otonomi daerah,” tuturnya. Pengarahan tersebut berlangsung sekitar dua jam

05b351dd-718e-4fd9-812d-fc382e09a0ba_169
Presiden Joko Widodo mengumpulkan para kepala daerah, terutama yang baru terpilih dalam pilkada serentak 2015 lalu, di Istana Negara. Jokowi meminta para kepala daerah melakukan penghematan anggaran dan mempercepat pembangunan. Jokowi mengatakan, belanja modal yang tidak perlu sebaiknya dipangkas. Belanja harus dimaksimalkan untuk pembangunan dan perputaran ekonomi di daerah. “Belanja modal itu besar, harus diperbesar. Belanja pembagunan, belanja pembangunan harus diperbesar,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2016). Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam pengarahan kepala daerah (Foto: Muhammad Iqbal/detikcom.
Jokowi menjelaskan, salah satu belanja modal yang tidak perlu seperti pembaruan mobil dinas. Jika mobil dinas yang lam masih bagus, sebaiknya dapat terus dimanfaatkan. “Ada belanja modal yang tidak perlu, beli mobil. Itu termasuk di belanja modal. Kalau mobilnya masih bagus, ya kita pakai dulu lah. Kalau mobil dinasnya masih baik, ya kita pakai dulu lah,” kata Jokowi. “Jangan mentang-mentang bupati baru, wali kota baru, bupati dan wakil bupati baru, gubernur baru, mobilnya juga baru. Tidak lah, jangan. Prioritaskan yang lain,” imbuhnya. Jokowi juga mengatakan, kepala daerah harus bisa melihat komposisi APBD dengan baik. Kepala daerah juga harus bisa menjadi pengendali politik anggaran di daerah. Para kepala daerah yang mengikuti pengarahan dari Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara, Jumat (8/4/2016). Foto: Ray Jordan/detikcom

 

Dia meminta para kepala daerah mengukur komposisi ABPD untuk membandingkan belanja rutin dan belanja pembangunan. “Berapa persen belanja operasionalnya. Dilihat rutin dan itu yang memutuskan harusnya Bapak Ibu semua, jangan diberikan ke kepala dinas. Nanti yang terjadi adalah rutinitas, monoton,” ujar Jokowi. “Politik anggarannya itu ibu dan bapak yang pegang. Misalnya saya mau dikonsentrasikan ke pendidikan, ya sudah, konsentrasi di pendidikan. Jangan sampai anggarannya dibagi rata. Jangan lagi money follow function,” tambahnya. Para kepala daerah yang mengikuti pengarahan dari Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara, Jumat (8/4/2016). Foto: Ray Jordan/detikcom

 

 

Sumber: Tempo.co/Detiknews (jor/fdn)

Editor: Amrizal Aroni

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.