Perintah Presiden, Jangan Cari-cari Kesalahan Kepala Daerah

Presiden Jokowi. Foto: dok.JPNN
Presiden Jokowi. Foto: dok.JPNN
 TRANSFORMASINEWS,BOGOR — Dirjen Keuangan Daerah Kemdagri, Redonnyzar Moenek mengatakan ada lima instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada gubernur, kapolda, dan kajati se-Indonesia di Istana Bogor, Senin (24/8).

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengingatkan penegak hukum agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap persoalan yang terkait kesalahan administrasi yang dilakukan kepala daerah.

“Pertama tentang diskresi keuangan tidak bisa dipidanakan. Jadi kalau kesalahan administrasi, harus dilakukan aparat internal pengawasan pemerintah karena itu dijamin UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah,” ujar pria yang akrab disapa Donny itu di kompleks Istana Bogor.

Kedua, kata dia, tindakan administrasi pemerintahan terbuka juga dilakukan tuntutan secara perdata. Tidak harus dipidanakan.

“Kalau ada orang atau lembaga yang melakukan kerugian yang sifatnya perdata, tidak harus dipindanakan. Dia hanya cukup melakukan pengembalian,” imbuhnya.

Untuk poin tersebut, kata Donny, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur mekanisme dan dan tata cara mengganti kerugian bagi pejabat yang melakukan kesalahan administrasi.

Ketiga, kata dia, Jokowi juga mengingatkan penegak hukum agar dalam melihat adanya kerugian negara harus konkret dan benar-benar terbukti.

“Harus yang benar-benar atas niat  mencuri. Kalau niat mencuri, silakan ditindak. Tapi jangan kemudian asumsi, persepsi, praduga, enggak boleh,” tegas Donny.

Selanjutnya, keempat, kepala negara menugaskan BPK dan BPKP untuk melihat jika ada indikasi kesalahan administrasi keuangan negara. Pemda akan diberi waktu 60 hari untuk perbaikan. Dalam masa perbaikan 60 hari itu, sambungnya, aparat kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak boleh mengintervensinya.

Instruksi kelima, penegak hukum diminta tidak boleh melakukan ekspos tersangka sebelum dilakukan penuntutan.

“Jangan karena euforia, tuntutan publik, dan ini dan itu. Janganlah, karena kita semua mau jaga pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.

Donny menegaskan, semua poin itu tidak berlaku jika penegak hukum melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat negara maupun kepala daerah yang bersalah.

“Kemudian presiden perintahnya, jangan ada ego sektoral, jangan ada ego institusi. Hukum harus menyejahterakan. Hukum harus dibangun dengan kesejahteraan dan keadilan. Perintah presiden jelas, jangan mencari-jangan kesalahan,” tandas Donny.

Jokowi Sampaikan Kekecewaannya di Depan Gubernur, Kajati, Kapolda

Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh gubernur, kapolda, dan kajati di Istana Bogor, pada Senin (24/8). Ini dilakukannya untuk memberikan pengarahan soal penyerapan anggaran.

“Kalau dilihat sekarang ini ada problem di serapan dan belanja anggaran. Maka dari itu, kita bertemu dan mencari jalan keluar,” ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu dalam sambutannya sebelum memulai pengarahannya itu secara tertutup.

Menurut Jokowi, problem serapan anggaran itu terjadi di APBN, APBD provinsi, kabupaten/kota, dan di BUMN.

Dia kecewa lantaran sampai dengan Agustus, serapan anggaran baru 20 persen. Namun, Jokowi tidak merinci latar belakang terjadinya serapan yang rendah tersebut.

“APBN kita, serapan anggaran baru 20 persen. Ini sudah akhir Agustus. Belanja modalnya baru 20 persen,” tegas Jokowi.

Masalah serapan anggaran ini sudah sering disinggung Jokowi dalam rapatnya dengan para menteri di Kabinet Kerja. Pasalnya, sejumlah kementerian masih dengan serapan yang rendah.

Hadir dalam pertemuan itu, Menko PMK Puan Maharani, Menko Maritim Rizal Ramli, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Jokowi Sentil Jaksa Agung?

Presiden Joko Widodo gerah melihat fakta rendahnya penyerapan anggaran di daerah. Hal ini karena para kepala daerah dan pejabat takut menggunakan anggaran. Mereka khawatir, jika menggunakan anggaran justru terjerat kriminalisasi oleh penegak hukum, terutama dari kejaksaan dan kepolisian.

Menurut informasi yang beredar, akibat kekhawatiran para kepala daerah itu, presiden sudah memanggil Jaksa Agung. M. Prasetyo. Mantan politikus Partai Nasdem itu ditegur presiden karena banyak menjerat kada.

“Presiden tegur Jaksa Agung, karena terkadang dia yang suruh aparatnya untuk perkarakan kepala daerah. Makanya para kepala daerah tidak mau realisasi anggaran daripada dikriminalisasi,” ujar sumber JPNN yang mengikuti rapat pengarahan bersama presiden dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Bogor, Senin (24/8).

Menurutnya, pada pengarahan tersebut tidak ada teguran Jokowi pada Prasetyo. Teguran itu sudah disampaikan sebelum pertemuan tersebut berlangsung.

“Kalau tadi presiden tidak singgung lagi dalam rapat. Hanya bahas secara umum soal penyerapan anggaran,” tegas sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak ditulis itu.

Sebagaimana diberitakan, presiden sebelumnya memang pernah mengeluhkan serapan anggaran yang rendah baik di APBN, APBD maupun BUMN. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga pernah meminta kepala daerah tidak dikriminalisasi agar program-program di daerah bisa dikerjakan tanpa kekhawatiran.

Sumber:(flo/jpnn)

Posted by: Amrizal Aroni

Leave a Reply

Your email address will not be published.