Presiden Ingin Menteri Langsung Kerjakan Proyek Infrastruktur

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA: Presiden Joko Widodo mendorong para menteri agar segera bekerja. Proyek infrastruktur yang sudah mendapat anggaran langsung dikerjakan pada Januari ini.

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden tidak ingin menteri mengikuti kalender APBN yang lalu, baru bekerja pada April. “Kami tidak punya waktu untuk berleha-leha, apalagi sekarang mau MEA,” kata Pramono, Senin (4/1/2016).

Siang ini, Presiden memimpin sidang kabinet paripurna. Presiden dan para pembantunya membahas program pemerintah pada 2016. Hampir seluruh menteri hadir, kecuali Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sebelumnya, Presiden membuka perdagangan saham 2016 di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta masyarakat tidak takut menghadapi era pasar tunggal Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau dikenal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dia mengatakan, pemerintah akan terus melakukan pembenahan di segala sektor dengan mengidentifikasi dan memetakan melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sehingga dapat mengundang investasi masuk ke dalam negeri dan produk domestik siap bersaing dalam MEA.

“Jangan berharap negara ini akan memproteksi, akan melindungi, akan memberikan subsidi yang besar-besaran, justru itu akan melemahkan daya saing,” tegas Presiden.

Hasil Evaluasi Kementerian PAN-RB Jadi Acuan Presiden

Hasil evaluasi kinerja kementerian/lembaga 2015 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menjadi acuan Presiden Joko Widodo. Hanya dua kementerian dan dua lembaga mendapat nilai A

“Evaluasi menteri PAN RB ini akan menjadi bahan yang kita gunakan atau katakanlah menjadi acuan,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/01/2016).

Pramono menjelaskan, hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk menuntut percepatan kinerja dan penyerapan anggaran terhadap kementerian/lembaga dengan nilai rapor rendah. “Beliau (Presiden) menegaskan berulang kali bahwa 2016 adalah bukan periode ayo kerja tapi percepatan karena beliau ingin beberapa hal segera diselesaikan,” ungkap dia.

Namun demikian, Pramono enggan mengkaitkan hasil penilaian Kemenpan RB dengan wacana reshuffle kabinet jilid II. Dia menegaskan, perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

“Ya untuk urusan perombakan kabinet itu kewenangan presiden sepenuhnya tapi presiden sudah menegaskan pada kami untuk segera mengevaluasi sekaligus menyatukan dari 17 kementerian itu supaya badan promosinya cuma satu,” bebernya.

Kader PDI Perjuangan ini pun memastikan nilai rapornya bagus meski belum melihat hasil penilaian tersebut. “Saya belum baca rapornya. Tapi yang jelas pasti rapor saya pasti baik kok,” pungkas dia.

Adapun kementerian/lembaga yang memperoleh nilai A adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan kemententerian/lembaga kategori C adalah Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenpora, Sekretariat Jenderal DPR, Mabes TNI, Sekretariat Jenderal DPD, Dewan Ketahanan Nasional, KPU, Lembaga Ketahanan Nasional, Ombudsman RI, Lembaga Sandi Negara, Komnas HAM, Perpusnas dan Badan Kepegawaian Negara.

Laporan:Desi AngrianiDesi/LHE/TRK

Sumber:Metrotvews

Posted by: Amrizal Aroni