Fitra Sebut OTT KPK Bukti Jual Beli Predikat WTP BPK

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi bukti bahwa ada permainan dalam proses audit keuangan negara.

Termasuk adanya jual beli predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di kementerian dan lembaga negara. “Penangkapan dua auditor utama BPK ini memecahkan mitos bahwa benar ada jual beli predikat WTP,” kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (27/5).

Hal itu membuat Fitra meragukan keabsahan predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 yang diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Ini merupakan pukulan telak bagi lembaga auditor negara itu. Bagaimana tidak, baru seminggu BPK serahkan LKPP 2016 kepada Presiden, sekarang auditor utamanya ditangkap KPK,” katanya.

Lembaga itu menilai metodologi audit yang dilakukan oleh BPK harus segera dirubah. Tidak hanya untuk menemukan kerugian negara, audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) seharusnya mencakup evaluasi kinerja dan dampak dari anggaran yang diperiksa tersebut.

Yenny menambahkan, BPK juga harus bersih dari pimpinan yang memiliki latar belakang politikus.

Saat Rapat, Irjen Kemendes Sugito Sudah Ditunggu KPK

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan pertemuan terakhirnya dengan Sugito, tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sugito yang merupakan Irjen Kementerian Desa PDTT, kata Eko, sempat mengikuti rapat dengan seluruh pejabat eselon satu yang dipimpinnya.

“Sebelum penangkapan itu kita masih meeting sampai sore, sama seluruh eselon I di ruangan meeting saya. Jadi kira-kira ada 20 orang-an meeting, saya masih marah-marah di situ,” ujar Eko di kantornya, Jakarta, Sabtu (27/5).

Eko menyebutkan, rapat tersebut merupakan rapat pembahasan performa dan kinerja hingga penyerapan anggaran. Hanya saja, Eko mendengar ada petugas KPK yang menunggu Sugito.

“Mungkin (penangkapan) setelah rapat selesai. Pak Irjen ke ruangannya langsung sudah ditunggu, mungkin. Saya dengar waktu rapat juga sudah ditunggu,” kata Eko.

Walaupun demikian Eko mengklaim tidak mengetahui rencana penangkapan meski telah mengetahui ada petugas KPK.

Hal itu dia tunjukan saat selesai rapat sekitar pukul 7 malam dirinya ditelepon Sekjen Kementerian Desa PDTT. “Pak sekjen menelefon saya ‘KPK menyegel beberapa ruangan kita’,” ujarnya.

Setelahnya, Eko mencoba langsung menghubungi Sugito. Sayangnya upaya itu tidak membuahkan hasil lantaran tidak diangkat. Lantas, dia pun memerintahkan biro hukum menyambangi KPK untuk mencari informasi.

Eko menambahkan dirinya jarang menemui Sugito atau pejabat lainnya secara empat mata. Jika pun pertemuan dilakukan berdua, maka staf Eko disebut ikut hadir.

“Kemarin masih ada ketemu juga. Membahas supaya penyerapan anggaran kita lebih banyak,” ujar Eko.

Sumber:Cnnindonesia(asa/pit)

Posted by: Admin Transformasinews.com