Tim Saber Pungli Awasi Dana Desa

Ini dia, Nomor Hotline Resmi "SABER PUNGLI" NasionalTRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA – Pengawasan pengelolaan dana desa (DD) terus dilakukan Kementerian Desa Pe.mbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Salah satunya dengan mengefektifkan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kemendes PDTT. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 362 laporan masuk tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait dana desa. Dari laporan tersebut sebanyak 87 laporan telah diusut sebagai kasus dugaan korupsi.

Diharapkan dengan adanya UPP Kemendes PDTT, penggunaan dana desa kian terarah dan meminimalkan potensi penyelewengan. Selain mengawasi pengelolaan dana desa, UPP Kemendes PDTT juga akan mengawasi penggunaan anggaran operasional kementerian.

 “Kami (Kemendes) diberikan anggaran yang cukup besar untuk dikelola. Apalagi kita juga turut membantu mengelola anggaran dana desa. Tentunya dalam menjalankan anggaran yang besar tersebut, diperlukan suatu pemerintahan yang bersih yang harus dijalankan. Kita mulai dari diri kita sendiri agar bebas dari pungli,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) saat Pengukuhan anggota Satgas Saber Pungli Kemendes, di Jakarta, kemarin.

UPP tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Mendes No 93/ 2016 tentang UPP. Eko menerangkan, dana desa harus benar-benar dikawal sehingga tepat sasaran penggunaan. Di sisi lain dia mengakui bahwa penyebab tindak korupsi di desa karena minimnya transparansi kepala desa selaku pengelola dana desa.

Selain itu juga masih minimnya pemasangan rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana desa juga menjadi persoalan utama. Untuk menanggulangi masalah di atas, kata Eko, perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dana desa dan sistem penggunaan dana desa tersebut mulai dari hulu hingga hilir.

Selain itu kepala desa juga masih membutuhkan bimbingan dari pendamping desa tentang bagaimana pengelolaan dana desa sesuai dengan sistem akuntansi yang baik.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, yang ditunjuk menjadi Ketua UPP Kemendes mengatakan, tujuan dibentuknya UPP tersebut yakni untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah serius melaksanakan reformasi hukum. “Selain itu, agar personil yang ada dapat bergerak cepat dalam memberantas pungli yang ada dan membangun sistem pencegahan pungli yang terjadi,” tandasnya.

Sumber: Koran Sindo/Neneng zubaidah

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.