Walikota Pagar Alam Hj.Ida Fitriati: Sekarang Mulai Muncul Berita Hoax Silahkan Cari Simpati tapi Jangan Bohongi Rakyat

TRANSFORMASINEWS.COM, PAGARALAM. Mendekati pelaksanaan Pilkada Pagaralam 2018, pola-pola black campaign atau kampanye hitam mulai bermunculan di tengah masyarakat.

Salah satunya, dengan menyebarkan informasi miring tentang proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur, yang menghubungkan Simpang Tanjung Aro,  Kecamatan Pagaralam Utara hingga Rantau Unji, Kecamatan Dempo Tengah, dibatalkan.

Menanggapi hembusan informasi hoax tersebut, Walikota Pagaralam, Hj.Ida Fitriati Basyuni mengimbau semua pihak, untuk menghentikan cara-cara tidak terpuji tersebut.

“Saya prihatin. Saya mengimbau marilah kita sama-sama menjaga agar Pilkada Pagaralam 2018 ini berjalan damai dan tenang. Janganlah menyebar kabar bohong dan menghasut masyarakat,’’ imbaunya, Rabu (29/11).

Ida mengungkapkan, telah mendapatkan laporan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menyebar kabar bohong, melakukan kampanye hitam dengan menyebebarkan hoax bahwa proyek Jalan Lingkar Timur tersebut dibatalkan. “Mereka menghasut masyarakat, agar tidak percaya kepada Walikota Pagaralam dan jajarannya,’’ ungkapnya.

Wanita yang akrab disapa Buk Ida itu menegaskan, hingga saat ini proyek Jalan Lingkar Timur Pagaralam tersebut masih tetap berjalan, dan tetap akan dilanjutkan sampai selesai. Hanya saja, sekarang sedikit tersendat atau tertunda, lantaran saat ini pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumsel sedang berkonsentrasi menyelesaikan proyek-proyek prioritas untuk pelaksanaan Asian Games 2018. “Saya tegaskan proyek Jalan Lingkar Timur itu tetap berjalan dan dilanjutkan. Tidak ada pembatalan sama sekali,’’ tegasnya.

Ida yang pernah meraih penghargaan Dokter Teladan se Sumsel tahun 1989 itu melanjutkan,  sebenarnya pihak-pihak yang menyebar kabar bohong itu sangat mengerti alasan tersendatnya proyek Jalan Liingkar Timur tersebut.

Namun herannya, kondisi ini dijadikan komoditas  atau alat politik untuk menyudutkan dirinya selaku walikota. “Saya heran kok demi mencapai tujuan-tujuan politik, tega-teganya membohongi masyarakat. Cara-cara ini sangatlah tidak terpuji. Silakan cari simpati, tapi jangan bohongi rakyat,’’ ujarnya.

Menurut Buk Ida, siapapun orang  berpengalaman duduk di pemerintahan atau birokrasi, sangat mengetahui bagaimana susah payahnya meyakinkan dan melobi pemerintah pusat dan  Pemprov agar menyetujui sebuah usulan proyek pembangunan di sebuah daerah.

Karena proyek Jalan Lingkar Timur tersebut sangat penting dan strategis, untuk mengurangi padatnya kendaraan yang melalui jalan utama yakni Simpang Manna masuk ke dalam kota. “Jalan Lingkar Tiimur itu direncanakan untuk lalu lalang kendaraan bertonase berat.

Sehingga jalan dalam kota tidak lagi dilalui kendaraan berat, seperti bus dan truk bermuatan banyak. Saya dan jajaran staf tetap akan berjuang agar proyek-poyek strategis untuk kemajuan Kota Pagaralam terus dilanjutkan. Kami akan berusaha sekuat tenaga,’’ ujarnya.

Terkait dengan Pilkada 2018, Buk Ida memaparkan, agar para bakal calon walikota yang akan maju untuk bersosialisasi dan berkampanye dengan cara-cara yang sehat, yaitu dengan menjual program-program terbaik kepada msayarakat Kota Pagaralam.

“Pilkada adalah festival gagasan, festival atau adu program. Bukan saling serang dengan kampanye hitam atau kabar-kabar bohong. Saya sangat yakin, masyarakat Pagaralam sudah cerdas memilih dan menentukan mana figur terbaik dan punya kemampuan untuk memimpin Pagaralam 5 tahun mendatang,’’ paparnya.

Sementara, Pjs Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP) Kota Pagaralam, Parliansyah melalui Kabid  Pertanahan, M Yamin menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp.7 miliar untuk pembebasan lahan Jalan Lingkar Timur, dan sudah dibayarkan sekitar Rp.3,5 miliar.

Dipenghujung tahun 2017 ini diupayakan pembebasan lahan sudah rampung. “Pembayaran ganti rugi tidak bisa asal-asalan. Ada tim yang menghitung nilai ganti rugi tersebut. Untuk itulah masih ada kendala dari masyarakat yang merasa ganti rugi tidak sesuai,’’ jelasnya.

Kemudian, tambahnya, masih ada beberapa persil terkendala sengketa keluarga. Termasuk keinginan masyarakat untuk merubah rute jalan. Disebutkan sebanyak 60 persil sudah dibebaskan pada tahun 2016 lalu melalui anggaran Dinas PU. Tahun 2017 ada 85 persil  yang harus diselesaikan oleh DKPP.

Sumber: Fornews.co (tul)

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com