LSM-INDOMAN “CALON SEKDA MUSI BANYUASIN BERPOTENSI MASALAH HUKUM”

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. RAPBD Musi Banyuasin akan di sahkan menjadi APBD Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk Perda APBD Musi Banyuasin tahun 2018.

Namun pengesahan Perda APBD tersebut terkendala dengan belum dilantiknya Sekertaris Daerah defenitif Musi Banyuasin.

Proses seleksi yang telah berlangsung di asisment PT Bukit Asam dan Pansel telah menetapkan 3 (tiga) besar calon Sekertaris Daerah yang akan di pilih Bupati Musi Banyuasin diduga belum mendapat rekomendasi dari Kemendagri.

Adanya laporan masyarakat bahwa 2 (dua) orang calon yang masuk 3 (tiga) besar berpotensi masalah hukum terkait perkara tindak pidana korupsi yaitu :

  1. Apriyadi Machmud saat ini PLT Sekda Kabupaten Musi Banyuasin
  2. Sunaryo saat ini Kepala BKD Kabupaten Musi Banyuasin.

Apriyadi Machmud yang saat ini menjabat PLT Sekertaris daerah Kabupaten Musi Banyuasin terkait masalah hibah Sumsel 2013 dan Sunaryo Kepala BKD Kabupaten Musi Banyuasin terkait masalah dugaan pemalsuan dokumen pada pelantikan OPD berdasarkan PP 18 tahun 2016 terhadap usulan calon perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Mandiri (LSM-Indoman) berkirim surat ke Kemendagri dan meminta Kemendagri untuk tidak memberikan rekomendasi kepada keduanya menjadi sekertaris daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan juga bilamana proses hukum menyebabkan keduanya menjadi tersangka akan merugikan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.

“Laporan Himbauan ini hendaknya jangan dipandang sebagai upaya untuk mencari – cari kesalahan seseorang secara buta tanpa dasar hukum”, ujar Amrizal Aroni ketika di konfirmasi.

“Kami selalu mengedepankan asas Praduga tak bersalah atau Presumption of Innocent dalam setiap laporan kami namun kami melampirkan alat bukti di dalam surat pengaduan atau himbauan kami”, ujar Amrizal Aroni kembali.

“Mengingat perkara dugaan korupsi merupakan perkara yang menarik perhatian publik dan nuansa politis yang kental sehingga baik Trial by Press (Peradilan oleh pers) maupun Trial by Public Opinion (Peradilan oleh opini masyarakat) akan sangat dimungkinkan terjadi”, ujar Amrizal Aroni selanjutnya.

Apa yang di nyatakan oleh Ketua LSM Indoman tidaklah berlebihan, agar Mendagri mengingatkan para Kepala Daerah untuk menjunjung tinggi profesionalitas dalam memilih Aparatur Sipil Negara dan bukan karena siapa yang di tunjuk.

Terkait laporan tersebut pihak Apriadi mempertanyakan melalui M.Sanusi, Apa salahnya sehingga LSM-indoman melaporkan ke mendagri…..

Amrizal Aroni, menegaskan “secara pribadi tidak kenal dan dia tidak ada salah dengan LSM-Indoman selaku warga masyarakat baik secara pribadi dan/atau atas nama lembaga,  ini merupakan kontrol masyarakat mengharapkan pemerintahan yang transparan dan tidak KKN”,  Apalagi mereka berpotensi bermasalah dengan hukum berkenaan dengan keluarnya 19 nama dalam sprindik yang dikeluarkan kejagung pada bulan mei 2017 terkait pengembangan kasus hibah 2013 dari dua yang sudah terpidana termasuklah ada nama Apriadi dalam sprindik tersebut.

Sekertaris Daerah adalah jabatan strategis dan penting dalam struktur pemerintahan daerah. Menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), koordinator Satuan Kerja Perangkat daerah., Sangat riskan bila Sekertaris Daerah berpotensi menjadi tersangka tindak pidana karena akan mengganggu kinerja pemerintahan daerah.

Ada baiknya Bupati Musi Banyuasin menetapkan dan melantik calon urutan ketiga “Mukohir” selaku Sekertaris Daerah defenitif Kabupaten Musi Banyuasin.

Laporan: Feri Kurniawan/Tim Redaksi

Posted by: Admin Transformasinews.com