Pasca Temuan Pungli, Asisten Kapolri Datangi Polda Sumsel

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. SETELAH adanya dugaan pungutan liar dalam rekrutmen calon anggota polisi di Kepolisian Daerah Sumatra Selatan, beberapa waktu lalu, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Arief Sulistianto mendatangi markas besar Kepolisian Daerah Sumsel, Rabu (5/4).

Kedatangan Asisten Kapolri bukan tanpa alasan. Pascatemuan dugaan pungli itu, ia datang untuk bertemu dengan panitia rekrutmen dan memberikan arahan kepada panitia seleksi tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, 15 anggota Polda Sumsel diperiksa Propam Mabes Polri terkait dugaan meloloskan calon anggota polisi dengan memakai uang pelicin. Dari hasil pemeriksaan, uang sebanyak Rp. 6,7 miliar telah disita dari anggota tersebut. Bahkan, surat tanah, serta motor BMW juga telah diperiksa.

Arief mengaku, ia langsung terjun ke lapangan untuk melakukan kroscek kepada para panitia seleksi. Dikatakan Arief, seluruh panitia seleksi di Polda Sumsel telah diberikan arahan agar menerapkan prosedur seleksi secara benar.

“Para calon anggota polisi yang lulus bisa berkualitas dan tidak merugikan masyarakat. Sudah saya tegaskan kepada panitia seleksi agar jangan main-main dalam rekrutmen kali ini. Sanksi tegas mengintai mereka jika melenceng bahkan menerima suap,” kata Arief.

Diakuinya, pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang terduga melakukan pungli masih menunggu hasil dari bidang Propam Mabes Polri.

“Saya ke sini bukan untuk investigasi. Hanya memberikan arahan saja kepada panitia seleksi. Mengenai 15 orang itu, masih menunggu hasil dari pemeriksaan Propam Mabes Polri,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksan, nanti akan bisa mengambil keputusan sanksi yang dikenakan terhadap 15 anggota tersebut.

“Kalau dari pemeriksaan Propam hasilnya dipecat, ya saya pecat. Nanti tunggu instruksi dari Kapolri sanksi seperti apa yang dikenakan,” kata dia.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto menambahkan, proses pemeriksaan anggotanya itu berlangsung di Mabes Polri.

“Nanti lihat dari Mabes, apakah disidang di sini (Polda Sumsel) atau di sana. Tinggal tunggu putusan di sana saja seperti apa,” jelasnya.

Ditambahkan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto, rumor di masyarakat memang sudah sejak lama terbentuk soal uang pelicin untuk bisa masuk anggota kepolisian.

“Rumor jadi polisi harus bayar, itu benar. Kemungkinan bukan saja terjadi di Polda Sumsel, bisa terjadi di mana saja” kata Bekto.

Ia menjelaskan, sebanyak 15 anggota Polda Sumsel yang kini masih menjalani pemeriksaan, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang telah mencoreng nama baik instansi kepolisian.

“Kasus ini harus diungkap semua, siapa saja pelakunya. Mereka harus bertanggung jawab. Nanti tunggu saja sanksinya seperti apa. Kalau pelanggaran kode etik, ya kode etik,” tandasnya.

Delapan Oknum Polda Sumsel terkait Pungli Diperiksa di Mabes Polri

SEBANYAK delapan dari 15 oknum anggota Polda Sumatra Selatan yang diduga terlibat dugaan penyuapan dalam seleksi calon anggota polisi periode 2015-2016 telah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa intensif oleh penyidik Propam Mabes Polri.

“Sementara baru delapan yang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/4).

Awal kasus itu terkuak setelah penyidik Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menyita uang Rp4,7 miliar dari delapan oknum anggota Polda Sumsel yang diduga terlibat kasus dugaan penyuapan dalam seleksi anggota polisi periode 2015-2016.

Kemudian jumlah oknum polisi Polda Sumsel yang terlibat bertambah menjadi 15 orang. Kasus tersebut saat ini ditangani oleh Propam Mabes Polri.

Rikwanto menuturkan, penyidik saat ini masih mengumpulkan bukti berupa sejumlah dokumen seleksi calon anggota polisi periode 2015-2016.

Menurut dia, terkuaknya kasus ini merupakan keberhasilan kinerja Mabes Polri, yakni tim Saber Pungli dan Divisi Propam Mabes Polri. Namun di sisi lain, juga merupakan hal yang memprihatinkan.

“Ini shock therapy bagi Polda lain yang menyelenggarakan rekruitmen calon polisi,” tegasnya.

Dalam rekruitmen calon anggota Polri, katanya, Polri menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk menjaga kualitas sistem seleksi.

“Kami harapkan tidak ada lagi anggota yang bermain dalam rekrutmen,” ujarnya.

Atas perbuatannya, sejumlah oknum polisi itu terancam hukuman pelanggaran disiplin dan kode etik profesi.

“Ancamannya bisa didemosi, tidak dipromosikan, tidak boleh sekolah, sulit naik pangkat. Maksimal mereka bisa diberhentikan dengan tidak hormat,” katanya.

Sumber: mediaindonesia.com(Ant/Dwi Aprian/OL-2)

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.