Kapolri Instruksikan Pecat Anggota Terlibat Pungli di Polda Sumsel

MI/PANCA SYURKANI

TRANSFORMASINEWS.COM, SUMBAR. KEPALA Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam pungutan liar (pungli) di lingkungan Polda Sumatra Selatan bakal dipecat.

“Nanti kita lakukan sidang kode etik. Kalau terbukti, pecat saja,” ujar Tito seusai peresmian kenaikan tingkat Polda Sumbar dari tipe B ke tipe A di Mapolda Sumbar, Padang, Senin (3/4).

Dia mengakui ada delapan anggota Polda Sumsel yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) akhir bulan lalu.

“Ada 8 orang, dan ada sejumlah pamen (perwira menengah) dan bintara, termasuk Kombes paling tinggi. Ada bukti uang,” jelasnya.

Diberitakan, uang yang berhasil disita Tim Propam Mabes Polri senilai Rp. 6,7 miliar yang diduga terkait dengan dugaan suap rekruitmen anggota Polri di lingkungan Polda Sumsel tahun lalu.

Tito menegaskan, Polri dalam hal rekruitmen ingin menerapkan clean dan clear. Jika salah merekrut, kata dia, 70% akan berkontribusi tidak membaiknya kinerja anggota.

“Ini berdasarkan penelitian di Amerika loh. Jadi rekruitmen salah, misal tidak lulus psikologi, mental buruk, itu akan jadi beban organisasi, bukan mendukung organisasi,” ujar Kapolri.

Karena itu, dia minta rekruitmen anggota bintara tahun ini yang direncanakan sebanyak 18 orang, bakal dikurangi. “Saya berusaha mengurangi, karena ini beban negara,” tukasnya.

Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menambahkan, kasus OTT di Polda Sumsel merupakan peringatan bagi Polda lain.

“Ingat kan ada Saber Pungli,” pungkas Boy.

Uang Suap Penerimaan Bintara di Polda Sumsel Miliaran Rupiah

ANTARA FOTO/Feny Selly

UANG suap yang diamankan Tim Propam Mabes Polri dari tersangka suap penerimaan anggota bintara Polri tahun 2016 di lingkungan Polda Sumatra Selatan mengalami peningkatan mencapai Rp. 6,7 miliar.

“Uang suap yang awalnya dihimpun dari delapan tersangka sekitar Rp. 4 miliar kini hasil pengembangan dan pemeriksaan terakhir berkembang menjadi Rp. 6,7 miliar dari 15 tersangka,” kata Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto, di Palembang, Senin (3/4).

Menurut dia, pengungkapan kasus dugaan suap penerimaan bintara Polri, bukan hasil operasi tangkap tangan seperti informasi yang beredar dalam sepekan terakhir. Pengungkapan kasus tersebut merupakan upaya Polda Sumsel untuk menciptakan kegiatan penerimaan anggota Polri baik jalur bintara maupun perwira yang bersih dari praktik suap atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan upaya tersebut, tim Bidang Propam Polda Sumsel didukung Propam Mabes Polri berhasil menemukan indikasi penyimpangan dan pelanggaran disiplin anggota Polda Sumsel yang terlibat dalam panitia/proses penyeleksian bintara Polri pada 2016.

Untuk memberikan peringatan kepada panitia penyeleksian anggota Polri tahun 2017 yang sedang berlangsung sekarang ini, pihaknya melakukan tindakan tegas kepada 15 orang tersangka.

“Setelah melalui proses pemeriksaan Propam Mabes Polri dan Polda Sumsel, 15 anggota Polda berpangkat perwira, bintara, dan sipil/PNS yang terindikasi terlibat dalam kasus dugaan suap penerimaan bintara tahun lalu telah di-nonjob-kan dan dimutasi,” ujar Agung.

Dengan dilakukan tindakan tersebut, diharapkan proses penerimaan anggota Polri yang melalui seleksi di Polda Sumsel pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa benar-benar bersih dari praktik suap atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara untuk tindakan penegakan hukum dan disiplin lainnya, seluruh anggota dan PNS yang terlibat dalam kasus suap itu akan diproses sidang kode etik, kata Kapolda.

Sebelumnya delapan personel Polda Sumsel menjalani pemeriksaan intensif sejak Rabu (29/3) hingga Jumat (31/3) terkait dugaan pelanggaran disiplin atau Komisi Kode Etik Polri terkait penerimaan anggota bintara Polri pada 2016.

Anggota Polda Sumsel berpangkat perwira dan bintara yang diperiksa Tim Provost/Propam Mabes Polri itu yakni Kabid Dokkes Kombes Pol dr Soesilo Pradoto, Kasubdit Kespol AKBP Saiful, Kaurkes Kompol Mansuri, Kabag Psikologi AKBP Edya Kurnia, Panitia Jasmani AKBP Thoad, Panitia Akademik AKBP Deni Darmapala, Bripka Ismail Brigadir Lutfi, serta dua sipil/PNS Polda Sumsel yakni Fitri dan Misno.

Mabes Polri Tindak Garplin Oknum Polda Sumsel

Mabes polri tetapkan delapan personil polda sumsel melanggar disiplin (garplin) Polisi. Pelanggaran tersebut diduga menerima uang suap rekrutmen penerimaan anggota Polri tahun 2016 lalu dan sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2017.

Tim dari Mabes Polri sebanyak tujuh orang anggota provost terdiri dari dari Ketua Kombes Pol Andean Bonar S, anggota Kombes Pol Rico, AKBP Nababan, AKP jonius, IPTU levi, dan 2 Bintara.

Terduga yang diperiksa terdiri dari Kabid dokes, Kombes Pol Susilo, kasubdit kespol AKBP Saiful, Kaurkes kompol Masuri, brigadir Lutfi, Pns Fitri (panitia Kes), Kabag psikologi AKBP Ediya kurnia, PNS Misno, Panitia jasmani Akbp Thoad, Panitia akademik AKBP Deni Darma pala, Tembak diatas punggung kuda Bripka Ismail, Bripka Nurul Hadi, Bripka Dias.

Modus yang dilakukan Membantu dengan cara melihat nilai sistem paket, sistem per item test, sistem komulatif ( selesai baru bayar), bimbingan melalui test awal.

Mereka berhasil menyita barang bukti berupa, uang senilai Rp 4.784.000.000 yang terdiri dengan rincian dari Kabid dokkes Rp. 2.38 milyar, Kabag psy Rp. 1.730 milyar, Dr Mansuri  354 juta, Kabag Watpers Rp. 300 juta, Bripka Ismail Rp. 20 juta, Total Rp. 4.784.000.000 sehinggat totalnya Empat

milyar tujuhratus delapan puluh empat juta Rupiah,

Juga disita HP, Buku tabungan, Sertifikat tanah daerah sukarame, BPKB motor BMW hasil pembelian dari seleksi, BPKB honda, data komputer & data Hp.

Pelanggaran ini berakibat dimutasinya sejumlah terperiksa dan pengisian jabatan lowong dengan petugas baru dan sampai berita ini diturunkan penyidikan masih terus dilakukan.

Sumber: Antara /Mediaindonesia.com/Yose Hendra (OL-2)/Jurnalsumatra

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.