DPRD Minta Pembangunan Mal dan Hotel di Eks RS Ernaldi Bahar Dikaji Ulang

Ia menilai sistem Build Operate and Trasnfer (BOT) yang dilakukan pemerintah untuk melimpahkan pembangunan kepada pihak swasta harus tetap memperhatikan konsep ‘suistanable development’ (pembangkitan berkelanjutan).

Artinya bukan hanya untuk kepentingan pemodal, tapi juga asas manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

“Lahan tersebut awalnya diperuntukkan untuk pembanguan RSUD Sumsel, yang memang hingga hari ini Pemrov elum memiliki. Kenapa tiba-tiba akan BOT dengan group Lippo untuk pembangunan mal dan hotel,” ujarnya, Rabu (8/4/2015).

Dikatakanya, Kalau bicara pemerataan, harusnya para investor yang mamu membangun itu diarahkan ke kawasan Jakabaring.

Disanakan jugakan masih banyak lahan milik pemprov lainya. Karena belum lagi soal aset Pemrov yang di BOT sebelumnya, contohnya lahan parkir Bumi Sriwijaya yang sekarang dibangun undermall dan RS Siloam yang sempat membuat kontroversi.

Palembang Icon yang awalnya akan dibangun hotel untuk persiapan SEA Games ternyata tak ada bahkan mengorbankan kolam retensi yang ada.

“Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian dan kajian serius, jangan lagilah masyarakat ditipu dan dikorbankan dengan kebijkan pro pemodal. Lanjutkan saja pembanguan RSUD Sumsel, yang manfaatnya akan sangat terasa bagi masyarakat,” ucapnya.

Sumber:SRIPOKU.COM/AR