Hanafi Rais: Megaproyek Harus Dikawal Bersama

TRANSFORMASINEWS, WATES.  – Wakil Ketua Komisi I DPR RI asal DIY Hanafi Rais berjanji akan mengawal program pembangunan mega proyek di wilayah selatan DIY seperti rencana pembangunan bandara, Pelabuhan Tanjung Adikarto dan penambangan pasir besi. Proyek-proyek tersebut harus segera selesai sehingga memberikan manfaat bagi Kulonprogo dan DIY.

“Bandara dan pelabuhan di Kulonprogo harus jadi dan akan saya pertanyakan kepada pemerintah pusat,” katanya saat penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) di RM Nggirli Wates, Minggu (14/12).

Dijelaskan, pada era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) program pembangunan di selatan Kulonprogo sudah masuk dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tapi hal tersebut tidak bisa jadi jaminan atas keberlangsung proyek akan terus jalan. Para era kepemimpinan Presiden Jokowi, konsep pembangunan banyak yang berubah. Saat ini lebih pada pengembangan kelautan dan maritim. Sehingga sangat mungkin pembangunan di Kulonprogo masih bisa berjalan, karena selaras dengan konsep Jokowi. “Pada awal 2015 akan ada pembahasan anggaran, nanti kita lihat apakah masuk atau tidak,” jelasnya.

Putra pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Prof Amien Rais tersebut menyoroti permasalahan tahapan pembangunan bandara. Dirinya ingin semua aspirasi masyarakat di dengar, mengingat mereka subyek program pembangunan. Sehingga meskipun masih ada yang menolak, alasan mereka ini juga harus didengar dan dikaji. “Mereka mereka yang belum setuju juga masyarakat kita sehingga harus didengar juga,” ujarnya.

Sementara Ketua DPD PAN Kulonprogo sekaligus anggota DPRD DIY Hamam Muttaqim mengatakan sesuai rencana awal, pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sebenarnya selesai dan bisa dimanfaatkan pada 2015 mendatang. Hanya saja kebijakan Presiden SBY membuat pengetatan anggaran dan banyak program yang dipangkas, termasuk rencana melanjutkan pembangunan di muara Sungai Serang. Terhadap hal tersebut Pemerintah DIY sudah menyiapkan langkah antisipasi, jika nanti pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan anggaran. Artinya DIY harus siap melanjutkannya. “Jadi jangan sampai sejumlah proyek tersebut tidak bisa dimanfaatkan, pelabuhan harus jadi,” tuturnya menambahkan DPRD DIY juga telah merancang pembangunan.

Sumber: (KRJogja.com)