Jembatan Payu Putat Dibangun 2015, Didanai Kontrak Tahun Jamak

TRANSFORMASINEWS, PALI. Jembatan Payu Putat yang menghubungkan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan Kota Prabumulih, akan mulai dibangun tahun 2015 dengan menggunakan pola pekerjaan tahun jamak.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel terpilih asal PDIP, Giri Ramanda Kiemas, mengatakan, bahwa dana untuk pembangunan tersebut sudah dianggarkan. Dalam tahun jamak juga sudah masuk.

“Soal anggaran, kalau tidak salah jembatan tersebut menelan dana Rp46 miliar lebih,” ungkap Giri, di Pendopo Talang Ubi kemarin, saat menggelar reses anggota DPRD Propinsi Sumsel Dapil 6, Prabumulih-Muaraenim-PALI.

Lebih lanjut dijelaskan dia, di periode lalu ada beberapa puluh jalan dan jembatan yang juga dimasukkan kesana (tahun jamak).

“Kalau angkanya tiap tahun berapa, saya tidak tahu. Yang jelas kalau tidak salah sekitar, nominal total proyeknya Rp1 triliun, itu untuk ruas-ruas jalan/ jembatan di Provinsi Sumsel,” bebernya.

Terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan tersebut, sambung Giri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten / kota ( PALI dan Muaraenim).

“Artinya pemerintah provinsi menyiapkan anggaran pembangunan saja. Kalau setahu saya, di Prabumulih kalau tidak salah sudah selesai (pembebasan lahannya,red),” imbuhnya.

Ia pun mengakui, bahwa pembangunan jembatan tersebut sudah menjadi fokus perhatian pemerintah daerah setempat dan pemerintah provinsi sejak beberapa tahun yang lalu. Begitupun juga dirinya.

“Sejak saya pertama jadi anggota dewan di tahun 2004, saya dengan pak Yani dulu bercita-cita menyatukan dua kabupaten/ kota kita ini (Prabumulih dan PALI) dengan sambungan yang cepat, sehingga jarak tempuh dan akses masyarakat bisa lebih cepat,” tuturnya.

Edi Rianto, anggota DPRD Propinsi Dapil 6 lainnya dari Partai Nasdem, juga mengiyakan perihal pembangunan Jembatan Payu Putat tahun depan.

“Sudah dianggarkan, mulai tahun 2015 dibangun secara berkala. Artinya tiap tahun dianggarkan sampai selesai. Total 46 miliar lebih. Paling lama tiga tahun selesai,” ujarnya.

Bagi pemerintah daerah setempat lanjutnya, paling tidak yang jadi fokus perhatian adalah soal pembebasan lahan. Ini yang perlu disosialisasikan.

“Jangan sampai sudah dianggarkan, tapi terkendala pembebasan lahan,” ingat dia.

Sumber: [RMOL]