AROMA KRIMINALISASI PADA PROSES HUKUM TERDAKWA DANA HIBAH SUMSEL

OPINI MENCARI KEADILAN.

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Menyimak prosesi sidang perkara dugaan korupsi dana hibah Sumsel 2013 terkesan ada fihak tertentu yang ikut bermain dengan kasus tersebut. Jaksa Penuntut Umum terindikasi memperlambat proses lanjutan perkara berdasarkan fakta persidangan.

Namun saat ini Kejagung harus berpacu dengan waktu karena di dalam surat tuntutan dinyatakan “JPU menyerahkan alat bukti ke penyidik untuk mengungkap fakta persidangan”.

Semua saksi yang terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah telah di panggil berulang kali di Kejaksaan Agung namun tak kunjung di tetapkan tersangka berdasarkan fakta sidang yang mengungkap adanya tersangka baru, Keluarnya sprindik No. 45 tanggal 9 Mei lalu terkesan hanya untuk menunjukkan adanya keseriusan Kejagung mengungkap perkara dugaan korupsi dana hibah Sumsel.

Jaksa Penutut Umum disinyalir tidak berdaya untuk mengungkap fakta persidangan di dalam surat tuntutan dan diduga ada pemaksaan tuntutan kepada kedua terdakwa. Dan anehnya lagi surat tuntutan di buat tidak berdasarkan fakta persidangan untuk terdakwa Kaban Kesbangpol Sumsel.

Dinyatakan oleh JPU di dalam surat tuntutan adanya penerima fiktif yang merugikan Negara Rp. 150 juta namun anehnya BAP kedua penerima hibah fiktif tidak ada dalam lampiran dakwaan dan tuntutan serta tidak pernah bersaksi pada persidangan.

Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemerikasaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi makna dari pasal 184 KUHAP.

Dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:
(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan
(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
(3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 185 KUHAP memperjelas bahwa dasar tuntutan JPU di dalam surat tuntutan tidak berdasarkan pasal 185 KUHAP karena tidak adanya suatu alat bukti di sertai keterangan saksi yang memperjelasnya.
Lalu bagaimanakah dengan alat bukti audit Perhitungan Kerugian Negara BPK RI No. 51 tanggal 30 Desember 2016 yang menyatakan adanya 2 (dua) penerima hibah fiktif. Audit PKN pada dasarnya bukanlah audit Investigasi karena audit PKN hanya berdasarkan masukan dari penyidik.

Dinyatakan oleh auditor utama BPK RI “I Nyoman Wara” bahwa pemeriksaan penghitungan kerugian Negara ini sebatas mengungkap adanya kerugian Negara dan menghitung nilai kerugian Negara yang di timbulkan akibat penyimpangan oleh fihak terkait berdasarkan bukti yang di sediakan oleh penyidik.

Pernyataan auditor utama BPK RI ini memperjelas bahwa tidak terjadi investigasi pada proses audit karena hanya berdasarkan bukti yang di sampaikan penyidik kepada auditor. Hal ini menyebabkan alat bukti surat berupa hasil audit Kerugian Negara menjadi sumir atau tidak jelas.

Disamping itu telah ada audit sebelumnya yang menyatakan kerugian Negara dan rekomendasi yang harus di selesaikan oleh ter audit. Hal ini di perkuat pula oleh keterangan saksi ahli dari BPK RI di dalam persidangan yang menyatakan “kami tidak tahu bahwa telah ada audit sebelumnya”

Sehingga alat bukti surat berupa audit PKN tidak berarti apa – apa untuk dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa keterangan saksi didalam persidangan. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam membuatan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum asal comot untuk melengkapi surat tuntutan.

Namun tuntutan pidana diajukan oleh Penuntut umum setelah selesai pembuktian keterangan saksi sedikit banyak telah berpengaruh kepada paradigma para hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan.

Ketika seorang terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh JPU melakukan suatu tindak pidana, mampu bertanggungjawab dan kemudian di tuntut hukuman pidana, sebagian hakim ternyata memiliki kecenderungan pendapatnya tergantung pada isi dari surat tuntutan pidana penuntut umum.

Secara teknis, muncul kebiasaan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan minimal setengah atau dua pertiga dari yang dituntut oleh penuntut umum. Namun bilamana alat bukti dan keterangan saksi tidak terdapat ataupun tidak di yakini oleh majelis hakim maka seharusnya majelis hakim melepaskan terdakwa dari perkara.

Opini : Tim Redaksi

Editor:  Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com