PERKARA DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH SUMSEL 2013 “KONSFIRASI YANG TERKOYAK”

OPINI MARI KEADILAN.

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Penundaan pembacaan tuntutan terhadap kedua terdakwa dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013 mengungkap fakta lain di luar persidangan.

Pernyataan Laonma Pasindak Lumban Tobing yang akan kupas tuntas kronologis dana hibah Sumsel 2013 termasuk kenapa “Laonma” mengganti kuasa hukum sebelum pembacaan dakwaan, akan mengungkap dugaan adanyakonsfirasi.

Dinyatakan oleh “Tobing” bahwa audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) tidak sah karena melanggar prinsip auditing dan Standart Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana salah satu syarat dan prinsip dasar auditing oleh auditor adalah Konfirmasi kepada ter audit dalam hal ini BPKAD Sumsel.

Dinyatakan oleh saksi ahli Kejaksaan agung di dalam persidangan bahwa telah di konfirmasi kepada saya, ujar oleh Laonma.

Namun pada kenyataannya belum pernah satu kalipun di tanyakan oleh auditor  masalah dana hibah kepada saya, dinyatakan kembali oleh “Laonma”.

Kenapa saya yang di tuduh merugikan keuangan negara padahal saya belum pernah memberikan satu rupiahpun dana hibah, Apalagi menerima dana hibah dari penerima hibah dinyatakan oleh “Laonma”.

Hal inipun pernah dinyatakan oleh Kaban Kesbangpol Sumsel yang juga didakwa merugikan keuangan Negara, “Saya tidak pernah menerima uang dari penerima hibah atau cashback setelah dana di cairkan penerima hibah”, ujar Kaban Kesbangpol Sumsel.

Hibah adalah tupoksi Kepala Daerah dan dimasukkan dalam rencana anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) karena tupoksi PPKD selaku Bendahara Umum.

Keterkaitannya dengan SKPD yang mengusulkan penerima hibah adalah ketika Kepala daerah mendelegasikan wewenang kepada SKPD terkait.

Pendelegasian wewenang berdasarkan peraturan perundangan dan dinyatakan di didalam Permendagri No. 32 tahun 2011 pasal Pasal 8 ayat (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pendelegasian dengan menunjuk SKPD terkait tidak dapat di samakan dengan tupoksi SKPD terkait (ex oficio) sehingga harus di buatkan Surat Keputusan tentang penunjukan SKPD terkait oleh Kepala Daerah.

Dengan tidak adanya penunjukan SKPD terkait dana hibah maka wewenang atau tanggung jawab pemberian hibah melekat di pundak Kepala Daerah.

Namun berbeda halnya bila SKPD yang mengusulkan penerima dana hibah berkoordinasi aktif dengan Kepala daerah, pertanggung jawaban bersifat kolektif kolegial SKPD dan Kepala daerah karena terkoordinasi.

Disinyalir pemberian hibah melalui Biro Kesra, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro humas dan Protokol dan SKPD Dinas Sosial serta hibah melalui dana rerses DPRD Sumsel terkoordinasi dengan Kepala daerah termasuk pemberian hibah yang disinyalir melalui SKPD Dinas Pendidikan Nasional, Dinas PU Bina Marga dan SKPD Dinas – dinas lainnya.

Patut di duga oleh karena Badan Kesbangpol Sumsel tidak ada keterkaitan untuk berkoordinasi dengan Kepala daerah dalam usulan penerima hibah dan juga tupoksi Kesbangpol Sumsel mempasilitasi kepentingan Ormas/LSM maka patut diduga menjadi alasan penetapan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah.

Sementara penetapan tersangka kepada Kepala BPKAD patut diduga merupakan pelengkap penderita agar terlihat keseriusan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah pada APBD Sumsel 2013.

Isu yang berkembang sebelum penetapan tersangka kepada Kaban Kesbangpol sumsel dan Kepala BPKAD bahwa terjadi komunikasi intensif antara oknum makelar kasus di Kejaksaan Agung dengan oknum SKPD terkait untuk penetapan siapa tersangka dugaan korupsi dana hibah Sumsel tersebut.

Isu adanya perselingkuhan antara oknum Kejaksaan Agung dan Oknum SKPD Pemprov Sumsel terlihat ada pembenaran bila dilihat dari hasil audit pengelolaan dan pertanggung jawaban dana hibah Sumsel yang terbit bulan Agustus 2015.

Patut diduga penyidik Kejaksaan Agung tidak mengambil referensi dari hasil audit tersebut. Adanya pemotongan dana hibah, rekomendasi pengembalian kerugian Negara yang tidak terpenuhi, adanya rekomendasi Kepala daerah untuk penerima hibah, kerugian negara karena salah peruntukan dinyatakan oleh auditor BPK RI di dalam LHP Pengelolaan dan Pertangung Jawaban Belanja Hibah pada APBD Sumsel 2013, namun terkesan di abaikan oleh penyidik Kejaksaan Agung RI.

Apa yang dinyatakan “Laonma” bahwa tidak ada konfirmasi oleh auditor BPK RI di dalam audit Perhitungan Kerugian Negara terlihat benar bila dilihat dari perbedaan antara hasil audit Pengelolaan dengan Audit Kerugian Negara.

Mungkin inilah alasan utama dari kedua terdakwa menolak Kuasa Hukum yang di sediakan Pemprov Sumsel Cq Kepala daerah karena keraguan akan pembelaan yang akan di berikan.

OPINI: Tim Redaksi

Posted by: Admin Transformasinews.com