INDEPENDENSI KEJAGUNG DIRAGUKAN “PERKARA DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH SUMSEL 2013”

OPINI MENCARI KEADILAN

FOTO DOK: NET

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Audit investigative dan perhitungan kerugian negara BPK RI pada perkara dugaan korupsi dana hibah Sumsel 2013 mengundang banyak pertanyaan, apakah data yang di sampaikan penyidik Kejaksaan Agung RI kepada BPK RI utuh dan menyeluruh ataukah hanya sebagian kecil dari hasil penyidikan yang telah dilakukan Kejagung selama kurang lebih 2 tahun dan menghabiskan anggaran puluhan milyar dengan melibatkan puluhan penyidik Kejaksaan Agung.

Penetapan tersangka dugaan korupsi dana hibah pada APBD Sumsel tahun 2013 pada tanggal 30 Mei 2016 dengan Sprint No. 55 dengan dasar surat perintah penyidikan No. 95 tanggal 8 September 2015 dan surat perintah penyidikan No. 98 tanggan 23 September 2015.

Artinya setelah 8 bulan di mulainya penyidikan maka di tetapkanlah tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Sebelumnya telah di lakukan penyelidikan terhadap ribuan saksi di Kajari -kajari seluruh Provinsi sumatera Selatan untuk penyaluran dana aspirasi DPRD Prov Sumsel sementara untuk hibah ormas / LSM melalui Kesbangpol Sumsel dilakukan penyidikan setelah penetapan tersangka.

Menjadi tanda Tanya, kenapa dari 1500 lebih saksi penerima hibah dana aspirasi DPRD Sumsel yang di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Agung, “hanya 51 LSM/Ormas yang di nyatakan melanggar aturan dan merugikan Negara kurang lebih Rp. 5 milyar”.

Lalu bagaimanakah dengan yang lainnya, apakah dianggap memenuhi aturan dan tidak merugikan Negara?. Audit PKN bersifat Final dan mengikat (inkrah) namun sering terbantahkan untuk alat bukti perkara tindak pidana korupsi karena sifatnya berdasarkan informasi dari penyidik.

Dinyatakan oleh auditor BPK RI di dalam buku audit kerugian Negara tentang batasan tanggung jawab pemeriksaan “pemeriksaaan ini hanya sebatas mengungkap adanya kerugian Negara berdasarkan bukti –bukti penyimpangan yang di sediakan oleh penyidik”.

Menjadi ambigu dan membingungkan bagi orang atau individu teraudit ketika sudah mematuhi rekomendasi auditor BPK RI dengan mengembalikan kerugian Negara seperti halnya terdakwa Kaban Kesbangpol Sumsel yang telah memenuhi semua rekomendasi BPK RI tentang pengembalian kerugian Negara berdasarkan audit pengelolaan dan pertanggung jawaban belanja hibah Nomor : 54/LHP/XVIII.PLG/08/2015 Tanggal : 10 AGUSTUS 2015 .

Rekomendasi BPK RI kepada Pemprov Sumsel Nomor : 54/LHP/XVIII.PLG/08/2015 Tanggal : 10 Agustus 2015 agar memerintahkan organisasi kemasyarakatan menyetorkan kembali dana hibah ke kas daerah dan telah dilakukan penyetoran kembali ke kas daerah oleh 13 organisasi masing-masing pada tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp.925.529.400,00.

Kemudian BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPKAD dan kepala BKD menyatakan akan memerintahkan organisasi kemasyarakatan (Kesbangpol Sumsel) untuk menyetorkan kembali dana hibah ke kas daerah sebesar Rp .301.695.000,00 dan telah dilakukan penyetoran kembali ke rekening kas daerah nomor 140-30-00001 pada Bank SumselBabel oleh lima organisasi/LSM sebesar Rp.335.478.000,00,-.

Ketika penasehat hukum terdakwa mempertanyakan hal ini kepada saksi ahli Kejaksaan Agung dari BPK RI pada saat persidangan didapat jawaban, bahwa saksi ahli tidak mengetahui adanya audit tersebut dan menyatakan bila sudah melaksanakan rekomendasi maka tidak ada sangsi lainnya.

Terdapat perbedaan yang mencolok Antara audit pertanggung jawaban pengelolaan dana hibah dan audit Perhitungan Kerugian Negara pada jumlah Ormas dan LSM yang belum 3 tahun terdaftar dimana didalam audit PKN BPK RI terdapat 225 Ormas/LSM yang belum 3 tahun terdaftar sementara di dalam audit pengelolaan dan pertanggung jawaban hibah sebanyak 138 Ormas/LSM yang belum 3 tahun terdaftar.

Dakwaan jaksa kepada Kaban Kesbangpol Sumsel karena merekomendasikan LSM yang belum 3 tahun terdaftar di Kesbangpol mendapat dana hibah, adanya 5 LSM yang di berikan pada tahun berjalan, 2 LSM fiktif dan 5 LSM yang salah menggunakan dana hibah (salah peruntukan) dengan kerugian Negara hamper Rp. 16 milyar.

Sementara untuk pemberian dana hibah melalui anggaran aspirasi DPRD Prov Sumsel kepada kurang lebih 1000 Ormas/LSM yang nyata – nyatanya tidak pernah dilakukan verifikasi oleh SKPD terkait kemudian belum 3 tahun berdiri, salah peruntukan, di berikan pada tahun berjalan, hanya 51 yang dinyatakan bermasalah dengan kerugian Negara hanya kurang lebih Rp. 5 milyar.

Disinyalir ada kesepakatan ataupun permufakatan jahat yang di duga melandasi atau mendasari Perhitungan Kerugian Negara oleh auditor utama BPK RI sehingga salah satu terdakwa betul – betul dinyatakan sangat bersalah dengan memasukkan semua unsur kesalahan administrasi menjadi kesalahan pidana dengan kerugian Negara mencapai Rp. 16 milyar.

Dugaan adanya Kriminalisasi dan pesanan paket hukum secara tersirat sering terjadi pada proses penengakan hukum di Indonesia seperti pada kasus Antasari, Abraham Samad dan beberapa kasus hukum lainnya untuk melindungi suatu kepentingan orang kuat dan berpengaruh.

Namun inilah fotret buram penegakan hukum di Negara ini dimana supremasi kepentingan dan uang terkadang menutupi kebenaran dan kebaikan yang menjadi dasar penegakan supremasi hukum di Indonesia dan di sinyalir karena jabatan politis Jaksa Agung maka independensi Kejagung cukup diragukan.

Opini: Catatan Tim Redaksi

Editor: Amrizal Ar

Posted by: Admin Transformasinews.com