Miliaran Rupiah Habis untuk Kunker -TAK MENCERMINKAN WAKIL RAKYAT

ilustrasi/net

TRANSFORMASINEWS.COM, BENGKULUTingkah Anggota DPRD Kota dalam menghabiskan uang negara semakin menjadi. Beralasan Kunjungan Kerja (Kunker) miliaran uang rakyat habis terhambur untuk biaya perjalanan dinas anggota dewan yang cenderung mubazir.

Diketahui, hal itu sudah berulang kali masyarakat mendengar anggota dewan Kunker dengan menghabiskan uang rakyat miliaran rupiah setiap tahunnya.

Anggaran Kunker 35 Anggota DPRD Kota terbilang fantastis mencapai Rp. 2,75 miliar. Terlebih lagi alokasi dana untuk dewan yang saat ini menjabat baru tiga tahun itu mencapai Rp. 15,73 miliar. Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, perjalanan dinas, peningkatan kapasitas hingga pelatihan (lihat grafis).

Anggaran ini kontras dengan program penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Bengkulu yang hanya Rp. 402 juta. Terdiri dari program keluarga harapan Rp 150 juta, penanggulangan pengemis dan gelandangan Rp. 102 juta, dan operasional bencana Rp. 150 juta.

Pengamat Ilmu Sosial Politik dan Komunikasi Universitas Bengkulu (Unib), Drs. Heri Supriyanto, M.Si menyoroti, anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 tersebut dinilai tak pro rakyat. Hal tersebut karena dianggap terlalu mewah jika dibandingkan dengan anggaran yang peruntukkan untuk kepentingan masyarakat.

“Jika anggaran besar hanya untuk perjalanan dinas dewan saja, hal itu tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Karena dinilai telah mengkhianati rakyat. Apalagi masih banyak rakyat yang lebih membutuhkan anggaran itu,” kritik Heri, kemarin (6/8).

Menurut Heri, sebaiknya DPRD Kota mengalihkan anggaran perjalanan dinas untuk kepentingan publik. Sebab dewan itu sebagai wakil rakyat tentunya mewakili dari seluruh masyarakat Bengkulu sudah semestinya menjadi teladan bagi masyarakat. “Dewan semestinya harus berpikir maju demi kepentingan rakyat, bukan malah mementingkan kepentingannya dengan mengabaikan kepentingan jauh lebih penting dari kebutuhan masyarakat,” terang Heri.

Terpisah, Direktur Bidang Monotoring Kebijakan Publik Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki), Romidi Karnawan berulang kali menyampaikan kritikannya terhadap dewan yang tak pro rakyat tersebut. Ia pun menyoroti anggaran Kunker yang besar namun tidak ada hasil yang didapat.

“Memang sudah menjadi praktik lama DPRD menghamburkan uang rakyat harus dikaji ulang. Sementara anggaran buat kebutuhan masyarakat seperti pendidikan sangat kecil sekali. Masyarakat sangat sedih terhadap plesiran dewan itu. Karena plesiran itu tetap mendapat restu dari pemerintah setiap tahunnya, yang dianggarkan mencapai miliaran rupiah,” beber Romidi.

Dikatakan Romidi, biaya kebutuhan dewan dari uang rakyat harus dikaji ulang ke depan harus dipangkas lagi. Karena anggaran buat kebutuhan masyarakat seperti kesehatan atau pendidikan sangat kecil dan wajib untuk ditambah pemerintah dan DPRD. “Kenyataanya juga selama ini belum ada yang didapatkan oleh masyarakat dari Kunker tersebut,” tuturnya.

Anggaran Kecil

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota, Teuku Zulkarnain mengatakan, anggaran perjalanan dinas DPRD Kota bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, relatif lebih kecil. Menurutnya, dari Kunker yang dilakukan oleh DPRD Kota selama ini sudah banyak ouput yang dihasilkan berkaitan dengan program daerah.

“Kalau soal anggaran itu ya relatif. Karena kebutuhan anggaran tersebut perlu untuk mengunjungi beberapa instansi kementerian berkaitan dengan produk hukum dan program daerah. Namun di sisi lain kita juga harus memprioritaskan kebutuhan rakyat, misalnya seperti program Samisake itu dewan juga prioritaskan. Jika ketika ada teknis yang kurang, ya kita juga bersama-sama membenahi,” papar Teuku.

Di sisi lain Teuku juga menyarankan agar pimpinan dapat mengatur jadwal perjalanan dinas, sebab jangan sampai ketika ada masyarakat yang mau menyampaikan laporan mendapati kondisi kantor yang kosong tak ada dewan.

“Ya contohnya saja seperti kemarin ada juru parkir mau hearing ke komisi dua, tapi gagal. Lalu sebelumnya ada Musrenbang, tapi tidak ada satupun dewan yang hadir. Padahal saat itu ada pak Walikota dan Wagub hadir. Inikan kita yang malu, harusnya ada pendelegasian atau turunan perintah jadi jangan pergi DL hampir tiap minggu,” ungkap Teuku.

//Kunker Konsultasi ke Pusat

Senada disampaikan Anggota DPRD Kota lainnya, Heri Ifzan. Ia mengungkapkan, dari hasil Kunker yang dilakukan oleh DPRD Kota sudah banyak yang dihasilkan demi kepentingan rakyat.

“Seperti kita pernah mengunjungi Kementerian Pekerjaan Umum. Dari Hasil kunjungan itu kita pun bisa membawa anggaran infrastuktur untuk kota dengan anggaran besar, seperti anggaran perumahan PNS dan lainnya. Termasuk juga penanggulangan masalah parkir, masalah pendidikan dan kesehatan,” terang Heri.

Diungkapkan Heri,  seiring dengan adanya perubahan regulasi aturan berkaitan soal anggaran dan sebagai macamnya, maka konsultasi ke pusat juga sangat penting dilakukan DPRD Kota. “Apalagi ini berkaitan dengan jelang pembahasan APBD Perubahan dan rancangan APBD 2018 mendatang, maka kebutuhan Kunker tersebut penting dirasakan DPRD Kota demi kepentingan rakyat,” bebernya.

Anggaran Fasilitas Anggota DPRD Kota

No.      Kegiatan                                                                                  Anggaran

  1. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp. 2,72 miliar
  2. Perjalanan dinas/Kunker                                                Rp. 2,75 miliar
  3. Kegiatan pelatihan                                                            Rp. 1,5 miliar
  4. Koordinasi program kerja anggota DPRD                     Rp. 3,5 miliar
  5. Gaji dan tunjangan anggaran                                          Rp. 5,26 miliar

Jumlah                                                                                     Rp 15,73 miliar

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota

No     Program Kegiatan Anggaran:

  1. Program keluarga harapan                               Rp 150 juta
  2. Penanggulangan pengemis dan gelandangan Rp 102 juta
  3. Operasional bencana                                         Rp 150 juta

Jumlah                                                                                      Rp. 402 juta

Perjalanan Dinas/Kunker DPRD Kota

-Kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum, mendorong pembangunan infrastuktur daerah. Salah satunya mendapatkan bantuan perumahan rakyat dan PNS, serta terealisasinya program Smart City.

-Kunjungan ke Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Jakarta, mempelajari sistem parkir elektronik untuk diterapkan ke Kota Bengkulu.

-Kunjungan ke Kementerian Pendidikan, konsultasi berkaitan dengan program pendidikan dan anggaran pendidikan untuk di daerah. Mendorong anggaran pendidikan yang besar untuk daerah.

-Kunjungan ke Kementerian Kesehatan, mendorong kemajuan dan pelayanan yang baik pembangunan RSUD Kota Bengkulu.

-Kunjungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, mendorong untuk bantuan para nelayan.

-Kunjungan ke Kementerian Perdagangan, konsultasi mengenai pasar tradisional dan modern.

-Kunjungan ke Pemerintah Kota/Kabupaten luar Provinsi Bengkulu, mempelajari program yang berhasil dijalankan berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Sumber: Harianrakyatbengkulu  (new)

Posted by: Admin Transformasinews.com