Pemerintah dan DPR Sepakat KASN Diperkuat

asman-abnur
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Asman Abnur — MI/Dwi Apriani

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. PEMERINTAH dan Komisi II DPR sepakat memperkuat tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Wacana pembubaran KASN dinilai tidak logis karena berseberangan dengan semangat pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental.

“Itu menjadi salah satu poin yang disepakati dalam rapat kerja dengan Komisi II pada Kamis (2/2),” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Asman Abnur di Jakarta, kemarin.

Penguatan itu, kata dia, ­diharapkan bisa meningkatkan fungsi KASN sebagai lembaga pengawas independen terhadap perekrut­an tenaga kerja di pemerintah. Selain itu, KASN diharapkan berperan meningkatkan kualitas kerja birokrasi.

“Fungsi dan tugas KASN ­sangat penting sehingga harus diperkuat. Untuk itu kami ­bersama BKN (Badan Kepegawaian Nasional)dan KASN tengah berkoordinasi untuk menyatukan kebijakan,” jelasnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menyatakan sejak awal pihaknya berharap KASN diperkuat untuk mengubah pola dan kualitas kerja aparatur sipil negara di pusat dan daerah.

“Harus dipertahankan dan ditingkatkan pola kerjanya agar lebih mantap lagi,” kata pria yang akrab disapa Soni itu.

Meski demikian, ia ­menilai KASN tidak perlu sampai ­membentuk kantor biro di ­setiap daerah. Dia ­menyarankan KASN melibatkan lembaga ­inspektorat yang sudah ada di setiap daerah untuk mengawasi perekrutan pegawai.

“Tidak perlu ada biro, ­optimalkan peran inspektorat dengan menjadikan instansi itu sebagai perangkat vertikal dari pusat,” ucapnya.

Menunda pembahasan
Melihat pentingnya peran KASN, Kemenpan-Rebiro dan Komisi II pun sepakat menunda pembahasan revisi Undang-­Undang No 5 Tahun 2014 ­tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penundaan itu terjadi karena keinginan dewan ­untuk ­mengangkat 1,8 juta ­tenaga honorer yang bekerja sejak 2009 hingga 2014 tidak sejalan ­dengan PP sebagai petunjuk teknis pelaksanaan UU ASN.

“PP berisi manajemen ASN, soal status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan honorer. Ada 11 PP yang sudah dalam tahap final dan ­sudah diajukan ke Presiden untuk disetujui dan ditandatangani sehingga secepatnya diharapkan sudah selesai,” jelas Asman.

Isu pengangkatan tenaga honorer tanpa seleksi diinisiasi DPR lewat rencana revisi UU ASN. Hal itu berseberangan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang mengedepankan kompetensi. Pengangkatan tanpa seleksi dinilai tidak sejalan dengan semangat peningkatan kompetensi ASN.

“Terbitnya PP nantinya juga akan dikaji implementasinya dalam pelaksanaan UU ASN. Kalau compatible, revisi tentatif dilakukan. Kita ikuti perkembangannya dan kebijakan berikutnya baru bisa dikeluarkan setelah ada PP tersebut dan perkembangan sikap dewan,” ujarnya.

Koordinator Indonesia ­Corruption Watch (ICW) ­Adnan Topan mengatakan jumlah tersangka korupsi yang ­berasal dari kalangan ASN pada ­semester I 2016 cukup banyak.

“Korupsi di birokrasi ­mengkhawatirkan. Data ICW pada semester I 2016 ada 500 tersangka korupsi, 217 di ­antara mereka pegawai negeri baik ­pejabat kuasa anggaran, ­sekretaris daerah, maupun ­pegawai lainnya,” kata dia.

Menurutnya, upaya peningkatan kualitas dan kompetensi ASN merupakan salah satu tujuan dari UU ASN. Untuk itu, perlu dukungan konkret dari semua pihak agar pengoperasian UU tersebut dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

“Kalau revisi UU mestinya ­untuk memperkuat, bukan malah sebaliknya.”

Sumber:Mediaindonesia.com/Putri Anisa Yuliani (P-3)

Posted by: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.