
Demo guru honorer di depan Gedung DPR (Foto: Rachman Haryanto)
Selain itu Yuddy mengingatkan agar guru honorer tidak tertipu bila ada permintaan duit pungutan terkait proses pengangkatan status menjadi PNS
“Jangan sampai honorer yang tertipu membayar sejumlah tertentu. Tidak dipungut satu rupiah pun karena database di kami sudah ada. Mari kita awasi bersama, kalau ada kejanggalan laporkan,” ujar Yuddy.
Berikut 6 kesimpulan hasil rapat antara Menpan RB dengan Komisi II DPR:
1. Komisi II DPR dan Kementerian PAN RB sepakat untuk mengangkat tenaga honorer kategori K2 sejumlah 439.956 orang menjadi PNS melalui verifikasi.
2. Tahapan pemenuhan pengangkatan tenaga honorer K2 seperti yang disebutkan pada poin 1 akan dilakukan pembicaraan pada rapat kerja berikutnya untuk mendengarkan terlebih dahulu “roadmap” pengangkatan dari Kemenpan RB yang dimulai secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan paling lambat tahun 2019.
3. Komisi II dan Menpan RB sepakat untuk membicarakan dukungan keuangan negara bersama dengan Kementerian Keuangan.
4. Berkenaan dengan keputusan bersama tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 akan diagendakan secepat-cepatnya sebelum RAPBN tahun 2016.
5. Berkaitan dengan lanjutan pagu anggaran 2016, Kemenpan RB, BKN, dan KASN, akan dilakukan pada 21-22 september 2015.
6. Komisi II dan Menpan RB sepakat untuk menyiapkan landasan hukum dalam penyelesaian masalah tenaga kerja honorer K2.

Foto: Rachman Haryanto
“Rencana pengangkatan 440 ribu guru honorer untuk menjadi PNS hingga akhir tahun ini atau berjenjang secara bertahap hingga tahun 2019,” ujarnya.
Paparan Menteri Yuddy ini ditanggapi positif oleh beberapa fraksi, salah satunya Fraksi Demokrat. Namun untuk pelaksanaan seleksinya diminta tidak terlalu lama.
Fraksi Demokrat juga mengusulkan agar 440 ribu tenaga honorer ini dibagi rata ke dalam 34 provinsi dan bukan menyesuaikan permintaan atau kebutuhan masing-masing provinsi agar terjadi pemerataan.
Sementara itu Fraksi PKB tidak sepakat dengan anggaran yang diusulkan oleh Menpan RB, karena menurut mereka angka tersebut terlalu besar. Selain itu pengangkatan guru honorer menjadi PNS diminta untuk diselesaikan akhir tahun ini tanpa harus menanti hingga tahun 2019.
Sebelumnya perwakilan guru honorer telah menemui Menteri Yuddy. Mereka berdialog menyampaikan tuntutan, mendesak pemerintah menerbitkan regulasi tentang penuntasan honorer kategori 2 menjadi aparatur sipil negara (ASN), memberikan upah layak bagi honorer sebesar UMP dan mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS.
Dapat Kabar Pengangkatan Jadi PNS, Guru Honorer di DPR Bubar

Foto: Edward F.K./detikcom
Ratusan guru honorer akhirnya mengakhiri aksinya dari depan Gedung DPR. Mereka bubar setelah mendapat kepastian pengangkatan secara bertahap menjadi PNS.
Sejurus kemudian, salah satu orator meminta agar demonstran membubarkan diri dengan tertib. Tanpa perlu berlama-lama, mereka akhirnya bubar. Kini jalur di depan Gedung DPR yang mengarah ke Slipi kembali lancar.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi memastikan pemerintah akan segera mengakomodir tuntutan para guru honorer yaitu dengan mengangkat mereka sebagai PNS. Pengangkatan akan dilakukan secara bertahap.
“Rencana pengangkatan 440 ribu guru honorer untuk menjadi PNS hingga akhir tahun ini atau berjenjang secara bertahap hingga tahun 2019,” kata Yuddy saat rapat dengan Komisi II DPR.
TransformasiNews Integritas, Dinamika dan Demokrasi