Pak Gubernur, Tolong Kami!

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG.  Kesal karena belum ada kejelasan terkait nasib gaji mereka yang 4 bulan belum dibayar manejemen Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2), ratusan awak Bus Rapit Transportation (BRT) Transmusi melakukan aksi unjuk rasa ke Pemprov Sumsel, kemarin. Dalam aksi damai itu, awak Transmusi minta Gubernur Sumsel H Alex Noerdin turun tangan untuk menguraikan benang kusut yang membelit perusahaan plat merah tersebut.

Aksi massa ratusan awak Transmusi yang mengatasnamakan diri Forum Karyawan Transmusi, dimulai dengan melakukan longmarch ke Kantor Gubernur Sumsel. Sesampai di Pemprov, massa yang hadir lengkap dengan seragam Tranmusi langsung orasi dan membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan “Keluarkan Hak/Gaji kami selama 3-4 bulan yang belum dibayar, Turunkan Jajaran Direksi yang telah gagal”.

Koordinator Aksi, Yuliansyah dalam oratosinya, menegaskan, bahwa kendatangan mereka ke Pemprov Sumsel tak lain karena tak ada kepastian atas aksi-aksi yang mereka lakukan sebelumnya ke kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan DPRD Palembang.

“Belum adanya jawaban, padahal kami telah berulang kali datang ke Pemkot Palembang dan DPRD Kota. Karena merasa tak ada kejelasan, kami akhirnya mengadukan nasib kami yang tidak mendapat gaji selama 4 bulan, kepada Gubernur Sumsel,’’ tegas Yuliansyah.

Yuliansyah minta Pemprov Sumsel melakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan BUMD, sesuai hasil rapat paripurna DPRD Sumsel, 27 September lalu.

“Kami minta bantuan Pak Gubernur untuk bisa mempercepat penyelesaian masalah gaji kami, yang sudah 4 bulan ini belum kami terima,’’ ujar Yuliansyah. Sepanjang aksi damainya, awak Transmusi mendapat pengawalan ketat barikade polisi dan petugas Sat Pol PP Pemprov Sumsel.

Setelah beberapa saat berorasi, Gubernur Sumsel yang diwakili David Siregar, Kepala Bidang Administrasi Pembangunan Setda Sumsel didampingi Kasad Pol PP Riki Junaidi, menerima 12 wakil dari para awak Transmusi. Usai pertemuan David Siregar menjelaskan, bahwa kedatangan ratusan awak Transmusi guna menyampaikan keluhan atas gaji yang tidak dibayar sejak 4 bulan yang terakhir.

“Terkait masalah ini, pihak Pemkot sudah menyampaikan hal itu, dan bisa direalisasikan dalam APBD Perubahan. Kita ketahui itu sudah dievaluasi Pemprov Sumsel, melalui SK Gubernur Sumsel,’’ ujar David. Menurut David, walau APBD Perubahan 2014 sudah disetujui, namun perlu perbaikan-perbaikan kembali sebelum pencairan bisa dilakukan.

“Tapi menurut keterangan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, untuk dana rutin, salah satunya seperti gaji karyawan, seharusnya sudah bisa diproses dengan segera oleh Pemkot Palembang,’’ kata David. Terkait permintaan agar Gubernur Sumsel bisa turun langsung menguraikan benang khusus kasus itu, David mengaku, pihaknya hanya bisa menyiapkan dan memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut.

“Adapun langkah awal, dengan membuka komunikasi bersamaa Kepala BPKAD Kota Palembang dan BUMD terkait. Guna nantinya mereka bisa duduk bersama satu meja, untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan gaji yang masih tertunggak ini. Kita berikan 10 hari bagi batas waktu untuk melakukan pemanggilan para pihak terkait, untuk menyelesaikan bersama,’’ tukasnya.

Sementara itu, selain melakukan aksi ke Pemprov Sumsel, awak Transmusi juga sempat kembali berunjuk rasa ke DPRD Palembang. Dalam aksi yang kesekian kalinya itu, awak Transmusi menyuarakan rasa kekecewaan mereka terkait pasca pertemuan dengan manajemen SP2J pada 21 Juli 2014, sebagaimana difasilitasi DPRD Palembang.

“Hingga saat ini belum ada realisasi. Malah bukannya gaji kami yang dibayar, tapi sebaliknya kami akan dipecat. Kami siap dipecat, tapi bayar dulu hak kami,“ tegas Yuliansyah.

Yuliansyah menambahkan, kedatangan pihaknya ke dewan untuk mendesak wakil rakyat ini untuk memperjuangkan audit BPK/BPKP terhadap penggunaan dana dari Pemkot Palembang oleh manajemen SP2J, mengingat banyak permasalahan keuangan di tubuh Transmusi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Palembang Sementara, H  Darmawan, mengatakan, tuntutan awak  Transmusi sudah dibantu oleh Pemkot Palembang dengan dianggarkan dana melalui APBD Perubahan 2014. Hanya saja, menurut dia, sistem pengeluaran dana tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena, butuh waktu dan runutan proses yang harus diikuti.

“Bukan seperti belanja di warung, tapi ada administrasi yang berlaku. Anggaran APBD Perubahan sudah disahkan, tapi masih tahap evaluasi di Pemprov Sumsel,“ katanya seraya menambahkan, akan segera menuntaskan semua tuntutan karyawan dengan berkordinasi oleh pihak perusahaan.

“Pihak managemen Transmusi terus kami hubungi, dan barusan saya hubungi lagi mereka. Menurut mereka, persoalan ini akan segera diselesaikan,“ tandasnya.

Sumber:  (HAR/PTR/PE)