WARGA PRABUMULIH DEMO TUNTUT PERBAIKAN JALAN: PENGUSAHA BATUBARA DISEBUT KANGKANGI PERGUB

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih mendesak agar transportir batubara melakukan perbaikan jalan lingkar. Hal ini dilakukan lantaran sejumlah titik dijalan lingkar mengalami rusak parah dan berlobang.

Sebelumnya pihak transportir juga telah sepakat dengan Pemerintah Kota Prabumulih bahwa pihaknya akan memperbaiki sejumlah titik jalan lingkar yang mengalami kerusakkan akibat dilalui truk sarat muatan tersebut.

“Intinya kita mendesak, agar mereka meralisasikan janjinya. Bahwa mereka siap memperbaiki titik titik dijalan lingkar yang mengalami kerusakkan cukup parah akibat kendaraan sarat muatan itu,” ungkap Feri Alwi Angota Komisi III DPRD Kota Prabumulih.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menerangkan sebelumnya pihaknya telah mendapat penjelasan dari Kepala Dinas PU Kota Prabumulih bahwa pihak transportis bersedia memperbaiki Jalan Lingkar yang rusak.

“Sesuai dengan statmen Kepala PU dimedia massa. Kita tagih komitmen dari pihak transportir untuk memperbaiki Jalan Lingkar, karena hingga kini belum ada perbaikan. Lagian perbaikan tidak dilakukan seluruhnya, hanya pada titik titik yang mengalami kerusakkan dan berlubang saja,” terangnya.

Menurut Lui begitu ia disapa, kerusakkan jalan yang ditimbulkan oleh truk angkuta batubara dan truk kayu secara tidak langsung mengganggu kenyaman pengendara baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas dikawasan tersebut.

“Makanya kita tagih realisasi mereka. Karena rusaknya jalan lingkar ini otomatis pengendara lain jadi terganggu, seperti kendaraan umum, travel serta warga sekitar yang melintas menuju kebun,” ujarnya.

Selain itu, Lui juga mendesak pihak terkait untuk menindak tegas truk angkutan batubara dan truk angkutan kayu yang melintas diluar dijam jam yang telah ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan peraturan Walikota (Perwako) Prabumulih.

“Kita juga desak Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota masalah jam melintas itu untuk ditaati baik oleh truk angkutan batubara maupun truk angkutan kayu. Karna seperti kita ketahui, kendaraan kendaraan ini sesukanya saja melintas disiang bolong,” cetusnya.

Liu menambahkan pada dasarnya sejumlah permasalahan yang timbul dimasyarakat tidak akan terjadi apabila baik truk angkutan batubara maupun truk angkutan kayu mematuhi peraturan Gubernur.

“Sebenarnya kalau Pergub itu ditaati, kemungkinan tidak akan ada masalah. Seperti masalah jam melintas mereka sesuai ketentuan, muatannya tidak berlebih, kendaraan pengangkut juga disesuaikan, tidak melakukan iring iringan jalan. Tapi pada kenyataannya, dilapangan semua itu dilanggar,” tambahnya.

PASCA DIDEMO, PT BBP LUMPUH

Belum adanya titik terang terkait tuntutan para pekerja PT Benakat Barat Petroleum (BBP) yang menuntut haknya berupa gaji yang belum mereka terima selama tiga bulan, berujung pada penghentian paksa operasional perusahaan tersebut.

Perusahaan Kerjasama Operasi (KSO) dengan Pertamina,yang beroperasi di Benakat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI ini pasca didemo pekerjanya kemarin (11/1) lumpuh total.

Hal itu diungkapkan Hartoyo, salah satu pekerja PT BBP.

Ia menjelaskan, bahwa seluruh pekerja menghentikan kegiatan PT BBP, mulai dari staf  kantor, operator lapangan, bahkan sampai juru masak.

“Sampai detik ini kami belum mendapat kejelasan, setelah demo kemarin kami langsung ke lapangan dan menyuruh kawan-kawan lain untuk menghentikan kegiatannya sampai gaji yang selama ini ditunggak masuk ke rekening kami,”  katanya kepada Media Online, Selasa (12/1).

Hartoyo mengharapkan kepada pihak perusahaan segera merealisasikan tuntutan para pekerja.

“Kasihanilah kami ini, hanya dari gaji itulah kami bisa makan,sudah lama kami dijanjikan akan diusahakan terus, tapi kepastiannya sampai sekarang tidak jelas,” tandasnya.

Sementara itu, Anggit mewakili pihak management PT BBP ketika dikonfirmasi mengakui jika beberapa bulan ini pekerja tersebut belum digaji.

“Memang manajemen perusahaan berjanji akan membayar hak para pekerja, namun karena kondisi perusahaan yang sedang failed ini, paling lambat akhir Januari nanti seluruh hak pekerja akan dibayar, itu sudah keputusan dari manajemen PT BBP di Jakarta,” jelas Anggit.

Namun pihak pekerja tetap tidak mau memberikan toleransi sehingga tidak ada titik temu antara manajemen PT BBP dan para pekerja.

“Pihak pekerja katanya sudah memberikan toleransi yang cukup kepada perusahaan karena sudah terlalu lama. Namun, keputusan manajemen PT. BBP juga belum bisa membayarkan hak mereka hingga waktu yang telah ditentukan perusahaan. Yang pasti hak mereka akan tetap dibayar perusahaan,” terangnya.

Terpisah, kepala Disnakertrans Kabupaten PALI, Sahadi Sulkifli menjelaskan bahwa terkait masalah ini pihaknya hanya sebatas mediator antara perusahaan dengan pekerja.

“Disnakertrans disini hanya, menengahi dan memediasi antara perusahaan dan pekerja. Namun dalam mediasi hari ini, belum ada titik temu antara perusahaan dan pekerja, sehingga belum ada keputusan yang diambil,” ujar Sahadi.

Jika perusahaan tersebut mengaku sudah failed, maka menurut Sahadi secepatnya lakukan audit eksternal.

“Jika memang perusahaan tersebut benar-benar failed, maka lakukan audit eksternal dan tetap bayar hak-hak para pekerjanya,” tutupnya.

LAPORAN: WAHARI/ DEDE SUHEN/sri/yip

Sumber:Rmol

Posted by: Amrizal Aroni