Saber Pungli Tangkap Kadisdik Langkat

ILUSTRASI PUNGLI/NET

TRANSFORMASINEWS.COM, SUMATERA UTARA. KEPALA Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, SS, diringkus Tim Gabungan Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus dan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepolisian Daerah Sumatra Utara, Selasa (17/10).

Bersama dia turut pula ditangkap 10 pejabat dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Sei Lepan, Desa Harapan Makmur, Kecamat­an Sei Lepan, Langkat. Para pejabat itu ditangkap lantaran diduga menyelewengkan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Toga Panjaitan, di Gedung Ditreskrimsus Mapoldasu, Rabu (18/10), mengatakan SS bersama sejumlah kepala sekolah dan guru di SMP negeri di Langkat ditangkap karena diduga memotong dana BOS Rp10 ribu per siswa.

“Yang kami amankan itu kepala dinas, kepala sekolah, dan delapan guru di SMP negeri yang berbeda di Langkat. Mereka diduga memotong dana BOS yang seharusnya diberikan ke siswa sebanyak Rp10 ribu per siswa,” kata dia.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Gin­ting menambahkan barang bukti yang diamankan berupa amplop berisi uang tapi belum dihitung jumlahnya dan beberapa unit ponsel serta dokumen lainnya.

Setelah menangkap kepala dinas dan 10 pejabat lainnya, tim gabungan kepolisian membawa mereka ke Mapoldasu untuk menjalani serangkaian pemeriksaan.

“Dugaannya ­melakukan pungli dana BOS. Jadi, dana BOS yang seharusnya di­distribusikan ke siswa ­dipotong. Untuk lebih jelasnya nanti saya kabari ke teman-teman media,” ujar Toga ­Panjaitan.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Jan S Maringka memeriksa kemajuan pekerjaan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Sulawesi Selatan.

Proyek-proyek yamg dimaksud seperti revitalisasi Danau Tempe dan Pembangunan Bendungan Passoloreng di Kabupaten Wajo serta proyek pembangunan rel kereta Trans-Sulawesi di Kabupaten Barru.

Peninjauan dilakukan dalam rangka pendampingan yang dilakukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Sulsel pada proyek-proyek strategis nasional tersebut.

Jan mengaku pihaknya ingin melihat langsung kemajuan pekerjaan dan membahas beberapa permasalahan seputar teknis, sosial, dan dampak lingkungan bersama dengan pemangku kepentingan terkait, baik dengan bupati, unsur SKPD, pertanahan, pelaksana proyek, maupun masyarakat terdampak proyek.

“Ini kami maksudkan agar proyek strategis nasional di­kerjakan secara tepat waktu, tepat mutu, dan juga tepat sasaran,” seru Jan.

Sumber: Mediaindonesia.com (PS/LN/DW/N-5)

Posted by: Admin Transformasinews.com