Enam Sekolah Setor Amplop ke Dinas Pendidikan

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. PENYELIDIKAN atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatra Selatan terus berkembang.

Dari hasil barang bukti uang senilai Rp.36,65 juta yang ditemukan di ruang kerja Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdik Sumsel, ada temuan enam amplop di antaranya yang berasal dari sejumlah sekolah di Sumsel. Besaran di tiap-tiap amplop berbeda, mulai Rp.2 juta-Rp.10 juta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Prasetijo Utomo mengatakan pengembangan atas temuan pungli itu terus dilakukan. Polisi telah menetapkan tiga tersangka) di Disdik Sumsel, yakni Asni (staf bidang PTK), Kusdinawan (kepala seksi PTK SMA), dan Syahrial Effendi (kepala bidang PTK).

“Sejumlah amplop itu ada dari SMA di Palembang, Pagaralam, dan sebagainya. Nominal terkecil Rp.2 juta dan maksimal Rp.10 juta.

Selain dari sekolah-sekolah, juga ada amplop berisi uang dari individu. Isinya juga bervariasi,” kata Prasetijo seusai rilis OTT dugaan pungli di Disdik Sumsel, kemarin.

Kapolda Sumsel Irjen Agung Budi Maryoto mengungkapkan, modus operandi yang dilakukan A bertugas mengumpulkan uang dari para guru yang mengurus sertifikasi.

“Lalu A memberikan kepada K, dan kemudian dilanjutkan K menyerahkan uang itu kepada SE,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Palembang Nasrun Bani mengakui, pihaknya memberikan uang Rp.5 juta kepada bidang PTK Disdik Sumsel.

Namun, ia membantah bahwa itu terkait dengan upaya percepatan kepengurusan sertifikasi para guru di sekolahnya.

“Uang itu kami berikan per Mei atau Juni lalu. Kami lupa kapan tepat waktu penyerahannya. Uang Rp.5 juta itu merupakan transpor untuk pembinaan pendidik yang sudah dilakukan di sekolahnya selama satu semester belakangan ini,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo menyatakan, langkah pemerintah dengan penerapan e-katalog telah mempersempit kesempatan korupsi.

“Sekarang, ada pergeseran korupsi. Kalau dulu dieksekusi di pengadaan, sekarang pindah ke hulu,” kata Agus dalam simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia, di Yogyakarta.

Sumber: Mediaindonesia ((DW/AT/HM/OL-4))

Posted by: Admin Transformasinews.com