KPK Periksa Lima Saksi Dalami Kasus Suap Kajari Pamekasan

MI/ROMMY PUJIANTO

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa lima saksi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi kepada Kajari Pamekasan, Jawa Timur, terkait pengumpulan bahan dan keterangan dengan penyelewengan dana desa di daerah itu.

“Lima orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tiga orang tersangka dalam kasus tersebut,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak di Jakarta, Rabu (9/8).

Lima saksi yang diperiksa itu, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Salehhoeddin alias Margono dan Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo untuk tersangka Agus Mulyadi (AGM), dan Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indraprasetya untuk tersangka ASY (Ahmad Syafii).

Selanjutnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii untuk tersangka Rudi Indra Prasetya (RUD). Noer Salehhoeddin, Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi, Rudi Indraprasetya, dan Achmad Syafii juga telah berstatus tersangka dalam kasus tersebut. Dalam penyidikan kasus itu, KPK tengah fokus melakukan analisa dari hasil penggeledahan oleh penyidik.

“Pekan ini penyidik fokus melakukan analisa dari hasil penggeledahan dan rencananya pemeriksaan kasus ini akan diawali dengan pemeriksaan terhadap para tersangka hingga akhir pekan ini untuk mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/8).

Febri menjelaskan bahwa KPK pada Jumat (4/8) pukul 15.00-21.00 WIB menggeledah empat lokasi terkait kasus tersebut antara lain di Kantor Bupati Pamekasan, Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Kantor Kajaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan.

“Kemudian pada Sabtu (5/8), penyidik menggeledah satu lokasi lainnya, yaitu Kantor Desa Dassok. Prosesnya berlangsung setengah hari sekitar pukul 13.00-17.00 WIB,” kata Febri. Dari lokasi-lokasi yang digeledah tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Selain melakukan penggeledahan, penyidik KPK pada Sabtu (5/8) juga melanjutkan kegiatan di Pamekasan dengan melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi dari unsur PNS Pemerintah Kabupaten Pameksasan di Polres Pamekasan.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya sebagai tersangka dugaan korupsi suap
terkait penanganan kasus penyalahgunaan dana desa Dassok ditangani Kejari Pamekasan.

“Setelah melakukan pemeriksaan awal disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah dan janji, dan KPK meningkatkan status ke penyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ASY (Ahmad Syafii) sebagai Bupati Pamekasan, RUD (Rudy Indra Prasetya) Kajari Pemekasan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers.

Selain Syafii dan Rudy, KPK juga menetapkan Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kabag Inspektur Kabupaten Pameksan Noer Salehhoeddin sebagai tersangka. “Pasal yang disangkakan terhadap pihak yang diduga memberi yaitu SUT (Sutjipto Utomo), AGM (Agus Mulyadi), dan NS (Noer Solehhoddin) disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” kata Laode.

Sedangkan Ahmad Syafii juga disangkakan pasal yang sama. Sebagai pihak yang diduga pemberi atau yang menganjurkan memberi, ASY (Ahmad Syafii) disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Kasus ini berhubungan dengan implementasi pelaksanaan dana desa yang ingin membuat ‘paving block’, tapi ada ketidakwajaran yang dilaporkan LSM ke Kejari Pamekasan karena anggaran Rp100 juta. Namun dinilai masih ada kekurangannya,” kata Laode.

Laporan itu disampaikan ke Kasi Intel Kejari Pamekasan Sugeng dan akan ditindaklanjuti, tapi muncul reaksi dari Kades Dassok Agus Mulyadi. “Tiba-tiba kepala desa itu ketakutan, sehingga dia berupaya menghentikan penyelidikan dan penyidikan dengan melapor ke beberapa pihak, salah satunya inspektur Pemkab Pamekasan dan disampaikan ke Kajari. Kajari mengatakan
proses di Kejari bisa distop kalau ada setoran Rp250 juta,” kata Laode lagi.

Permintaan uang itu memang melebihi anggaran dana desa yang diduga dikorupsi. “Jadi anggarannya hanya Rp100 juta disebut penyelidikan akan distop kalau ada seperti itu dan ini. Hal itu juga dilapokan kepada bupati, dan bupati bahkan dengan Inspektur Pemkab Pamekasan mengatakan kasus itu harus diamankan agar jangan ribut-ribut pemanfaatan dana desa ini,” ujar dia.

Namun Laode mengaku belum mendapat laporan mengenai sumber uang tersebut. “Masih didalami asal uang itu karena memang kalau hanya dari anggaran itu sendiri nilanya hanya Rp100 juta. Tapi sekali lagi, kasus ini sangat menarik karena anggaran yang kecil pun bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kejagung terkait OTT ini beliau-beliau sudah memahami kejadiannya,” kata Laode.

Sumber: Mediaindonesia.com (OL-3)

Posted by: Admin Transformasinews.com