Jaksa Agung Lapor ke Jokowi, TP4P Masih Diperlukan

Jaksa Agung HM Prasetyo
Jaksa Agung HM Prasetyo

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA.  Jaksa Agung M Prasetyo sudah melaporkan kepada Presiden Jokowi kasus suap Kepada Desa (Kades) Dasuk, Pamakesan, Madura kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudy Indra Prasetya.

“Kami akan lakukan semacam pengarahan dan pencerahan kepada khususnya kepala desa, ” kata Prasetyo, di Kejakaaan Aghng, Selasa (8/8).

Dia meminta dengan kejadian OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK tidak digeneralisir TP4D menjadi tidak perlu, karena Indonesia sedemikian luasnya.

“Dana desa itu (dikucurkan ke) 74. 994 desa seluruh Indonesia. Kita tidak bisa mengawasi satu per-satu, tapi itu menjadi satu bahan evaluasi dan sudah saya laporkan ke Presiden,”kata Jaksa Agung.

Tim TP4D atau Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dibentuk sejak Agustus 2015 bersama TP4P. Mereka bertugas mendampingi jajaran birokrat dalam menjalankan roda pembangunan.

TERBATAS

Alasan Jaksa Agung sulit mengawasi puluhan ribu pengucuran dana desa, adalah karena keterbatasan personil kejaksaan yang hanya sekitar 10 ribu yang tersebar seluruh Indonesia.
Namun, dia berjanji akan mengumpulkan (pada kepala dusun atau desa) di setiap kabupaten dan sepenuhnya oleh jajaran Kejaksaan.

“Saya rasa (TP4D) masih sangat diperlukan untuk pencegahan, agar tidak terjadi. Efektifitasnya Tanya kepada pihak yang sudah meminta pendampingan kepada kejaksaan.”

Lembaga Anti Rasuah alias KPK telah menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap dalam OTT, di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu, 2 Agustus 2017.

Mereka, adalah Bupati Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Pamekasan, Sucipto Utomo, dan Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi. Terakhir,
Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin.

Sumber: Poskotanews (ahi)

Posted by: Admin Transformasinews.com