Berawal dari Niat Bupati Selamatkan Wilayahnya dari Kasus Hukum

Bupati Pamekasan, Madura, Jawa TImur, Achmad Syafii dikawal petugas memasuki Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/8). ROMMY PUJIANTO

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. PENANGKAPAN Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Achmad Syafii, bersama sejumlah pejabat lain termasuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berawal dari keinginan sang bupati untuk meredam kisruh seputar dana desa(DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di wilayahnya.

Seorang sumber yang dekat dengan Bupati Pamekasan mengatakan Achmad Syafii menginginkan di masa akhir jabatannya tidak ada kasus korupsi yang terjadi di wilayahnya.

“Dia ingin mengakhiri masa jabatan yang tersisa beberapa bulan tanpa ada kasus yang menonjol,” kata sumber yang meminta Media Indonesia tidak menyebutkan nama dan identitasnya itu, Kamis (3/8).

Karenanya, terang dia, ketika Kepala Desa Dasok, Agus Mulyadi, melaporkan bahwa desanya menjadi sasaran penyelidikan dugaan kasus korupsi oleh Kejari setempat, Achmad Syafii memerintahkan untuk segera diselesaikan.

“Setalah ada kesepakatan dengan Kajari, Agus Mulyono menyerahkan uang dengan nilai yang disepakati bersama Sucipto Utomo dan terjadilah penangkapan itu,” katanya.

Kasus dugaan penyelewengan dana desa di Desa Dasok, awalnya dilaporkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Pamekasan ke kejaksaan sejak sekitar setahun lalu.

Menurut salah satu aktivis LSM, Miftahul, di desa itu dugaan dana yang diselewengkan lebih dari Rp100 juta karena hampir semua program di desa itu tidak dilaksanakan.

Namun, yang dilaporkan hanya satu kegiatan dengan dana Rp100 juta berupa peningkatan kualitas jalan di salah satu dusun.

“Sebetulnya kalau mau diaudit, dana yang diselewengkan bisa lebih dari angka itu,” jelas Miftahul.

Sementara itu, pascapenangkapan Bupati Achmad Syafii oleh KPK, Pemkab Pamekasan langsung menggelar rapat tertutup di ruang rapat lantai II Kantor Bupati. Rapat yang diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) itu dipimpin Wakil Bupati, Khalil Asyari, dan Sekreteris Kabupaten, Mohammad Alwi.

Kepada wartawan, Khalil Asyari, mengatakan Pemkab berencana menyediakan pendampingan hukum untuk Syafii dan Sucipto Utomo. Namun, hal itu masih akan dikoordinasikan dengan keduanya.

“Jika memang dikehendaki, kami akan menyediakan penasihat hukum untuk keduanya,” katanya.

Khalil menegaskan, kondisi pemerintahan di Pamekasan tidak terpengaruh oleh penangkapat tersebut, meskipun semua pegawai sempat kaget mendengar bupati mereka ditangkap KPK.

“Untuk sementara pemerintahan dikendalikan Wabup dan Sekretaris Kabupaten,” jelas Khalil Asyari. (O

Sumber: Mediaindonesia.com (OL-6)

Posted by: Admin Transformasinews.com