PILKADA SERENTAK 2015: Paslon Gagal Mendaftar Karena Walon Wawako Lari

TRANSFORMASINEWS, SURABAYA. Pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Dhimam Abror-Haries Purwoko gagal melakukan pendaftaran karena sebab yang menggelikan.

Calon pesaing paslon dari PDIP yang juga petahana (incumbent) Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana itu mendadak kabur dari gedung KPU dan menghilang pada menit-menit Dhimam Abror-Haries Purwoko gagal erakhir batas pendaftaran pukul 16.00 kemarin.

Akibat kegagalan pendaftaran paslon Abror dan Haries, warga Surabaya tidak bisa mengikuti pencoblosan serentak pemilihan wali kota yang dijadwalkan 9 Desember mendatang.

Selain itu, Risma harus meletakkan jabatan wali kota bulan depan, September. Sebab, masa jabatannya habis. Selanjutnya, kota terbesar kedua di Indonesia tersebut harus dipimpin pejabat sementara yang ditunjuk Gubernur Jawa Timur Soekarwo sampai pilkada serentak berikutnya diadakan pada Februari 2017.

Peristiwa yang terjadi kali pertama sejak pilkada diselenggarakan itu semakin menguatkan dugaan bahwa tak ada calon dari partai politik yang berani bertarung secara fair dengan petahana.

Lebih jauh lagi, partai politik (parpol) juga gagal memenuhi tugasnya yang paling mendasar, yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menciptakan kader pemimpin yang berkualitas. Parpol juga mengabaikan dampak kekosongan pemerintahan yang menghambat pembangunan di daerah. Sebab, pejabat sementara yang ditunjuk gubernur dilarang membuat keputusan strategis sampai ditetapkan kepala daerah baru hasil pemilihan.

Pantauan Jawa Pos, sebelum insiden memalukan itu, tidak terlihat hal yang ganjil dan aneh. Abror dan Haries datang bersamaan pada pukul 15.55 atau lima menit sebelum pendaftaran ditutup pada pukul 16.00. Mereka mengenakan baju putih-putih dan peci hitam. Lazimnya prosesi pendaftaran paslon di daerah-daerah lain, suasana ramai dan meriah.

Kantor KPU dipenuhi para kader serta pengurus dari PAN dan Partai Demokrat. Dua partai itu memang pengusung Abror-Haries. Sore itu terlihat pula sejumlah anggota Pemuda Pancasila (PP). Haries memang pimpinan Pemuda Pancasila Surabaya.

Saat masuk ke Kantor KPU Surabaya, Abror-Haries sempat berjabat tangan dengan Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana. Saat ditanya tentang maksud keberadaannya di kantor KPU, Whisnu mengaku sedang ada wawancara dengan sebuah stasiun TV.

Setelah berbasa-basi singkat dengan pasangan Risma itu, Abror-Haries dan rombongannya bergegas ke lokasi pendaftaran di lantai 3 kantor KPU. Ketika petugas KPU memeriksa berkas-berkas, mereka berdua duduk manis bak pengantin.

Namun, keganjilan mulai terjadi saat Haries tiba-tiba keluar dari ruang pendaftaran sekitar pukul 16.30. Orang-orang mengira ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Surabaya itu hanya akan pergi ke toilet. Tapi, setelah hampir sepuluh menit berlalu, Haries ternyata tidak kunjung kembali ke ruang pendaftaran.

Padahal, pemeriksaan oleh staf KPU terhadap berkas yang telah disiapkan PAN dan Demokrat sudah rampung. Termasuk formulir B-3 yang berisi kesepakatan parpol dengan pasangan calon. Plt Ketua DPC Partai Demokrat Hartoyo dan sekretarisnya, Junaidi, sudah membubuhkan tanda tangan. Begitu pula Ketua DPD PAN Surabaya Surat dan sekretarisnya, Anang S.

Abror, yang menjadi calon wali kota, juga sudah membubuhkan tanda tangan pada formulir B-3 tersebut. Nah, saat itulah diketahui, di formulir dua lembar tersebut belum ada tanda tangan Haries. Begitu mengetahui bahwa pasangannya tak kunjung kembali, Abror terlihat bingung.

Dia berusaha beberapa kali menelepon dan mengirim pesan melalui ponselnya. Setelah sekitar 15 menit menunggu, Abror dengan wajah pucat beranjak dari kursinya, ikut-ikutan keluar dari ruangan dan memutuskan untuk meninggalkan Kantor KPU Surabaya.

Dagelan Pertama Sepanjang Sejarah, Calon Menghilang

Kaburnya bakal calon wakil walikota Surabaya Haries Purwoko jelang penutupan masa pendaftaran, mengundang keprihatinan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.

Dia menilai, apa yang terjadi di KPU Surabaya pada deadline pendaftaran kemarin sore adalah fenomena pertama dalam sejarah pilkada di Indonesia.

Menurut Ray, apa yang terjadi di Surabaya adalah bukti nyata dari kurangnya kemampuan partai politik (parpol) dalam menjaring calon berkualitas.  “Ajang pilkada ini menjadi lelucon luar biasa, kenapa justru orang seperti itu (mundur saat pendaftran) terpilih oleh partai,” kata Ray saat dihubungi.

Ray menilai, fenomena sulitnya parpol menemukan orang yang tepat untuk dicalonkan sebagai kepala daerah adalah imbas sulitnya memenuhi persyaratan yang diatur di Undang Undang Pilkada.

Maraknya praktek untuk memberi mahar kepada parpol juga berkontribusi kepada terjadinya paceklik calon potensial.   “Calon yang setor uang sedikit, apalagi sama sekali tidak punya uang, pasti langsung ditolak,” kata Ray.

Di sisi lain, parpol di DPR juga membuat aturan yang lebih berat dan rumit terhadap calon perseorangan. Akibatnya, peluang calon perseorangan sangat sedikit.

Menurut Ray, berbagai fenomena baru di pilkada ini harus menjadi tanggung jawab parpol. Perlu ada revisi UU Pilkada demi mengantisipasi permasalahan semacam itu. “Supaya bisa mengantisipasi parpol yang tidak bertanggung jawab, selain itu, calon independen harus dipermudah syaratnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, syarat pencalonan parpol juga harus direvisi. Saat ini, UU Pilkada hanya mengatur batas minimal pencalonan, yakni 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara saat pemilu 2019. Perlu ada batas maksimal untuk pencalonan di tingkat parpol. “Batas maksimal ini supaya dukungan parpol tidak menumpuk di satu pasangan calon,” tandasnya.

Demi Harga Diri, Haries Purwoko Kabur Saat Pendaftaran

Kaburnya bakal calon wakil walikota Surabaya Haries Purwoko pada detik-detik akhir pendaftaran di KPU, sontak bikin heboh.

Setelah gagal dihubungi melalui ponsel beberapa kali, baru selepas petang Haries merespons. Melalui telepon, dia mengungkapkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan karena tidak mau dianggap sebagai calon boneka.

“Saya merasa harga diri saya tidak ada karena ada yang menganggap saya calon boneka,” kata dia dengan nada biasa seperti dilansir JPNN, Selasa (4/8).

Bahkan, dia mengaku mendengarkan selentingan bahwa dirinya menerima uang Rp 20 miliar. Haries tersinggung karena diisukan demikian.

“Daripada nanti saling curiga, lebih baik saya mundur saja. Ini juga untuk kebaikan warga Surabaya,” tegas dia. Haries mengaku siap untuk mencoba lagi dalam pilwali yang akan digelar pada 2017. “Ibu saya juga menyarankan begitu,” imbuhnya.

Sumber: RMOL/ida

Posted By: Amrizal Aroni