Kasus Wisma Atlet, Rizal Abdullah Didakwa Merugikan Negara Rp 54,7 Miliar

“Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum yaitu telah melakukan pengaturan dalam proses pengadaan barang dan jasa yakni PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai pemenang pelelangan umum untuk pekerjaan pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan,” kata Jaksa Penuntut Umum pada KPK Nurul Widiasih saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/7/2015). Nurul membeberkan, Rizal yang juga Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet (KPWA) mengatur sejak proses lelang belum berlangsung. Rizal bertemu dengan pihak PT DGI sebelum lelang berlangsung. Akhirnya PT DGI ditetapkan sebagai pemenang.Anak buah Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin itu tidak menggunakan jasa konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan. Tidak dilibatkan pula jasa manajemen konstruksi sejak awal tahap perencanaan.

“Tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan pembangunan, mempengaruhi panitia pengadaan barang dan jasa untuk mengusulkan PT DGI sebagai pemenang lelang dan menetapkannya, serta mempengaruhi panitia pengadaan barang dan jasa untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat PT DGI,” beber Nurul.

Terkait itu, PT DGI memberikan uang tunai dan fasilitas buat Rizal. Yakni uang Rp350 juta, pembayaran golf fee di Riverside Club Bogor Rp6 juta, akomodasi menginap di Hotel Santika Jakarta Rp3,7 juta. Keluarga Rizal juga menerima duit dari PT DGI.

Menurut Jaksa, Rizal menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp 350 juta serta berbagai fasilitas dari PT DGI, berupa pembayaran Golf Fee Riverside Club Bogor sejumlah Rp 6 juta, akomodasi menginap di Hotel Santika Jakarta Rp 3,7 juta, tiket pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta-Sidney-Jakarta atas nama Rizal, istrinya Meriana Arsyad dan anak-anaknya Lisa Ramayanti dan Yulia Ramaputri sejumlah USD 3.300,02 dan akomodasi Hotel Sheraton on Park Sidney USD 1.168,32.

“Rizal Abdullah telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu telah melakukan pengaturan dalam proses pengadaan barang dan jasa yakni menetapkan PT Duta Graha Indah sebagai pemenang pelelangan umum untuk pekerjaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Jaksa Penuntut Umum pada KPK Nurul Widiasih membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (29/7/2015).

Dalam dakwaan dipaparkan penyimpangan dalam proses lelang yang akhirnya memenangkan PT DGI. Penyimpangan lainnya adalah tidak menggunakan jasa konsultan perencanaan dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan, tidak melibatkan jasa manajeman konstruksi sejak awal tahap perencanaan, tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan pembangunan.

“Mempengaruhi panitia pengadaan barang dan jasa untuk mengusulkan PT DGI sebagai pemenang lelang dan kemudian menetapkannya, mempengaruhi panitia pengadaan barang dan jasa untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PT DGI yang kemudian mengesahkan,” sebut Jaksa KPK.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp 359 juta dan USD 4.468,34,” sebut Jaksa.

Rizal juga memperkaya orang lain yakni:

– Musni Wijaya Rp 80 juta
– K.M. Aminuddin Rp 150 juta
– Irhamni Rp 40 juta
– Amir Faisol Rp 30 juta
– Fazadi Afdanie Rp 20 juta
– M Arifin Rp 75 juta
– Sahupi Rp 60 juta
– Anwar Rp 35 juta
– Rusmadi Rp 50 juta
– Sudarto Rp 25 juta
– Hery Meita Rp 25 juta
– Darmayanti Rp 25 juta
– Muhammad Nazaruddin Rp 4,675 miliar serta memperkaya korporasi yakni PT DGI Rp 49.010.199.000

“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara Rp 54.700.899.000,”  serta memperkaya orang lain  sebut Jaksa KPK.

 

Rizal didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terkait dakwaan Jaksa, Rizal mengatakan akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Pembelaan akan dibacakan pada Rabu 5 Agustus.

Laporan:Renatha Swasty/TRK/Ferdinan-(fdn/slh)