Transformasi Nahdlatul Ulama

Kiprah organisasi yang terus berkembang ini menandai perjuangan NU sejak zaman penjajahan, masa kemerdekaaan dan sesudahnya, melewati masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin (Orde Lama), zaman Orde Baru (Orba), hingga masa reformasi sekarang ini.

Karakteristik NU terletak pada lingkungan kelahirannya dan sekaligus merupakan asal-muasal massa pendukungnya, terutama di daerah rural, yakni Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Namun kemudian juga mengepakkan sayap-sayapnya ke daerah-daerah lain dan kini di semua provinsi terdapat kepengurusan NU dan meluas hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan perdesaan.

Apakah jasa organisasi ini dalam perjuangan untuk membentengi Islam dan umat Islam? Selama beberapa abad umat Islam Indonesia tetap bertahan di daerah-daerah pedesaan, apalagi setelah masa kejayaan kerajaaan-kerajaan (kesultanan) Islam semakin melemah. Ketahanan dan pertahanan umat Islam waktu itu, antara lain dengan didirikannya pondok-pondok pesantren dipimpin para ulama dan menghimpun para santrinya untuk mempelajari agama. Pesantren itu kemudian semakin berkembang dan semakin berpengaruh di lingkungannya.

Figur ulama sangat penting sebagai pemimpin informal yang berpengaruh di daerahnya. Sebagian ahli sejarah berpendapat masa-masa itu sebagai perjuangan membentengi Islam dan umat Islam yang secara sosial-budaya terpisah dengan pusat-pusat kekuasaan, baik kesultanan maupun administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan penguasa kolonial tak bisa membendung kedudukan umat Islam tetap menjadi mayoritas di negeri ini.

Maka, sejak 1926 NU merupakan wadah yang modern dan menampung umat Islam yang benaung di bawah pesantren-pesantren dengan para ulama yang menjadi benteng agama Islam masa itu. Kiprah NU dalam bidang sosial dan pendidikan terus berkembang. Banyak pesantren baru berdiri, sedangkan yang sudah ada diperbesar menjadi lembaga pendidikan yang semakin modern. Pelopor transformasi pendidikan pesantren tak lain adalah KH Hasyim Asy’ari sendiri. Ia mendirikan dan mengembangkan pesantren di daerah Jombang, selain pelajaran agama ia juga mengajar para santri membaca buku-buku umum. Hingga kini daerah Jombang merupakan pusat pendidikan NU yang terbesar, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Hingga 1945 meskipun kiprah perjuangan NU tertama di bidang sosial dan keagamaan serta nonpolitik, tidak menutup mata terhadap perkembangan situasi waktu itu termasuk dalam perjuangan melawan penjajah.

Di sini NU juga melakukan transformasi perjuangan. KH Hasyim Asy’ari dan beberapa ulama lainnya mencetuskan resolusi jihad melawan Belanda dan Sekutu. Fatwa jihad itulah yang kemudian menjadi salah satu pemantik pertempuran heroik 10 November 1945 di Surabaya. Peristiwa itu kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan.

Dunia Politik
Transformasi NU ke dunia politik terjadi sejak November 1945, bergabung dengan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Para pemimpin Islam waktu itu berikrar bahwa Masyumi merupakan satu-satunya parpol Islam di Indonesia. Sejak itu pula NU mulai masuk ke dalam pemerintahan. Salah satu tokoh NU yang waktu itu memegang jabatan menteri adalah putra KH Hasyim Asy’ari, yakni KH Wahid Hasyim (ayahanda Gus Dur) sebagai menteri agama pada masa-masa Kabinet Hatta, Natsir, dan Sukiman.

Transformasi NU yang penting selanjutnya adalah ketika pada 1952, organisasi ini memisahkan diri Partai Masyumi dan menjadikan NU sebagai parpol yang berdiri sendiri, jadilah namanya Partai NU. Sebagian pengamat sejarah berpendapat berpisahnya NU dari Masyumi karena faktor pembagian kekuasaan yang menyangkut portofolio menteri agama. Tetapi, menurut hemat penulis, itu bukan faktor utama, melainkan hanya pemicu saja. Bila ditelusuri lebih dalam, terdapat perbedaan karakter politik antara para pemimpin NU dan kalangan pemimpin Masyumi. Sebagian besar pemimpin Masyumi aliran agamanya lebih berorientasi pada aliran yang berhulu pada Muhammadiyah, organisasi Islam lain yang lebih tua dari NU dan juga berkembang pesat. NU berorientasi pada mahzab-mahzab, terutama empat mahzab (Maliki, Syafii, Hanafi dan Hambali), sedangkan Muhammadiyah tidak terikat pada suatu mahzab tertentu.

Dalam kenyataannya, perbedaan orientasi aliran itu ternyata membentuk karakter yang berbeda di antara para pemimpin kedua organisasi Islam terbesar itu. Ini tercermin dalam perbedaan sikap politik yang kemudian semakin nyata setelah perjalanan kemerdekaan Indonesia terus berlangsung dari tahun 1940-an hingga melewati masa 1950-an, dan awal 1960-an.

Mengikuti pemilu pertama di era kemerdekaan tahun 1955, NU berhasil menjadi partai terbesar ketiga setelah PNI dan Masyumi. Mengirimkan wakil-wakilnya sebagai anggota DPR dan kemudian juga Konstituante.
Memang benar, dalam masa persidangan Konstituante yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru, semua parpol Islam waktu itu (Masyumi, NU, PSII, Perti dan lain-lain) sama-sama memperjuangkan dasar negara Islam.

Kemudian setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 semua parpol Islam itu juga mau menerima Pancasila sebagai dasar negara. Namun sikap-sikap sebagian pemimpin Masyumi yang lebih reaktif terhadap situasi mendorong sebagian dari mereka terlibat dalam PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berpusat di Bukittinggi, bersama dengan beberapa perwira menengah militer. Salah satu dalih perjuangannya adalah menentang kebijakan Presiden Soekarno yang waktu itu berkeinginan untuk memasukkan PKI dalam kabinet, seperti yang terkenal dengan nama Kabinet Berkaki Empat (PNI, Masyumi, NU dan PKI).

Satu faktor lagi pemicu lahirnya PRRI, Permesta dan beberapa gerakan-gerakan lain di daerah sebagai protes atas terbengkalainya pembangunan daerah karena kurang diperhatikan pemerintah pusat. Padahal dari daerah-daerah itulah kekayaan negara (termasuk devisa) berasal yang hanya mengalir ke pusat. Masyumi melakukan langkah berseberangan dengan Presiden Soekarno, sedangkan NU memilih jalan lebih moderat, lebih banyak bersikap lunak dan mengakomodasi keinginan Presiden Soekarno. Akhirnya pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan dalih terlibat dalam pemberontakan PRRI.

Sikap dan kiprah NU yang mau mengakomodasi kebijakan Soekarno mereka anggap sebagai langkah ”taktis” dan mau duduk dalam kabinet meskipun dalam kabinet juga masuk beberapa tokoh PKI. Sebenarnya, pada hakikatnya secara prinsip NU tetap antikomunis dan ketika PKI terlibat berat dalam Gerakan 30 September pada tahun 1965, maka NU segera tampil dan merupakan parpol pertama yang mengajukan tuntutan kepada Presiden Soekarno agar PKI dibubarkan. Atas kepeloporan NU itulah massa rakyat yang juga tergabung dalam berbagai papol dan ormas kemudian juga berduyun-duyun menuntut pembubaran PKI. Tidak dapat dimungkiri betapa besar peranan kader-kader NU dan massanya di daerah-daerah yang melakukan perlawanan dan penumpasan terhadap PKI dan para pengikutnya.

Pada 1971 dalam pemilu pertama pada masa Orde Baru, NU keluar sebagai pemenang kedua, meskipun perolehan suaranya jauh di bawah dibandingkan perolehan suara Golkar, sebagai parpol penguasa Orba waktu itu. Pada tahun 1973 Partai NU melakukan transformasi bersama tiga parpol Islam lainnya yang tidak berdaya atas kemauan penguasa untuk meleburkan diri ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). NU merupakan unsur terbesar dalam PPP dan dalam pencalonan anggota legislatif lebih banyak diwakili oleh unsur atau tokoh-tokoh NU. Selama tahun 1973 hingga 1998 NU menyalurkan aspirasi politiknya melalui PPP, dengan segenap dinamika dan pasang surutnya.

Khittah 1926
Transformasi penting yang dilakukan NU, yakni ketika pada 1984 dalam muktamarnya NU menyatakan keluar dari PPP dan kembali ke Khittah 1926, yakni kembali seperti semula sebagai organisasi sosial, keagamaan dan pendidikan. Waktu itu, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai ketua umum PBNU. Namun secara pribadi tetap banyak kader-kader NU yang berkiprah di PPP.

Pada masa pergolakan reformasi tahun 1998, Abdurrahman Wahid tampil sebagai tokoh reformasi bersama tokoh-tokoh reformasi lainnya, seperti Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri. Pada tahun itu pula Abdurrahman Wahid bersama beberapa tokoh NU lainnya mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mulai saat itulah hingga sekarang ini aspirasi warga NU disalurkan melalui PKB, meskipun tidak sedikit pula warga Nahdliyin yang tetap setia pada PPP dan juga beberapa parpol lainnya, termasuk Golkar. Waktu itu parpol-parpol Islam lain juga baru dibentuk, antara lain, PKS, PAN dan PKNU. Parpol-parpol lslam reformis itulah yang terus berkiprah sejak tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun itu.

Kader-kader NU yang terjun ke dunia politik melalui berbagai parpol, terutama PKB, hingga kini tetap menunjukkan karakter politiknya yang moderat, selalu di jalur aman, mengakomodasi dan mendukung setiap kekuatan politik yang dominan dan memenangi pemilu. Karena itu, kader-kader NU selalu mendapat tempat dalam pemerintahan sebagai anggota kabinet dan lain-lain lembaga pemerintahan, selain legislatif.

NU ke Depan
Dengan tidak lagi menjadi parpol, NU sebagai organisasi kemasyarakatan dapat lebih leluasa mengembangkan diri dan fokus pada visi dan misinya di bidang-bidang sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan pendidikan. Makin banyak tantangan yang dihadapi. Massa NU yang banyak bermukim di perdesaan terutama di Jatim dan sebagian Jawa Tengah dan beberapa daerah mulai intensif mendapatkan perhatian dari pimpinan NU.

Sebagian besar Nahdliyin di perdesaan tak lepas dari belitan kemiskinan. Namun organisasi-organisasi otonom NU melakukan langkah-langkah lebih konkret untuk berupaya mengatasi kemiskinan, karena bila dibiarkan terus-menerus lama-kelamaan akan menggerus massa NU. Yang dikhawatirkan akan banyak umat Nahdliyn menjadi semakin renggang hubungan silaturahmi, fungsional, dan strukturnya, dengan NU. Organisasi-organisasi otonom NU adalah Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat, IPNU dan IPPNU, juga kalangan mahasiwanya yang tergabung dalam PMII. Organisasi-organisasi otonom itu sebenarnya merupakan potensi yang cukup besar bila dikelola secara maksimal yang akan menjadikan pohon NU lebih subur dan rindang dengan akarnya yang juga semakin kuat.

Angkatan Muda NU semakin banyak yang menjadi intelektual dalam berbagai bidang, bahkan mulai ada yang sudah diperhitungkan dalam forum nasional maupun internasional. Pada 1985 mereka mendirikan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU. Selain itu, sebetulnya NU memiliki kelebihan dari warganya kalangan bawah yang menjadi wiraswasta meskipun sebagian besar masih dalam skala usaha kecil. Tapi di sini sudah ada modal dasar, yakni jiwa wiraswasta mereka. Bila mereka terus dibina oleh NU dengan dukungan pemerintah, mereka tidak akan sulit untuk ditingkatkan menjadi wiraswasta tingkat menengah dan kemudian tinggi.

Misi NU yang tak kurang beratnya adalah bagaimana mengantisipasi gerakan-gerakan radikal dari kalangan Islam sendiri, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Mengantisipasi hal itu, pada 2012 NU membentuk Laskar Aswaja untuk merespons keresahan atas radikalisme berbasis agama.

Pegangan yang dipakai NU sejauh ini tetap mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disesuaikan dengan kultur masyarakat dalam bingkai kebangsaan dan NKRI. Menangkal gerakan radikal lewat gerakan dakwah dan secara fisik bila dalam keadaan terpaksa dengan Laskar Aswaja. Aswaja bila ditilik pengertiannya adalah aliran yang dianut siapa pun umat Islam yang berpegang teguh pada Alquran dan sunah Nabi. Dengan pengertian itu, maka sebenarnya NU bukanlah satu-satunya organisasi Islam di Indonesia yang menganut paham Aswaja. Secara akidah NU menempatkan dirinya di jalan tengah, tidak mengakomodasi ekstremisme, baik radikal maupun liberal.

Penulis berpendapat kiranya NU harus menjalin hubungan dan kerja sama lebih dekat dengan organisasi-organisasi Islam lain, termasuk Muhammadiyah yang kemajuannya terutama di bidang pendidikan semakin pesat, selain kegiatan-kegiatan sosial-budaya lainnya. Tidak ada alasan untuk merenggangkan NU dan Muhammdiyah karena perbedaan antara kedua organisasi tersebut hanyalah pada tataran “non-prinsip”.

Sejauh ini boleh dikata tidak sampai terjadi gesekan-gesekan yang akan menyebabkan kedua organisasi itu menjadi renggang. Baik NU maupun Muhammadiyah masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-maisng. Keduanya dapat bersinergi dan bila meningkatkan kerja sama akan mewujudkan keharmonisan umat Islam yang damai. Bila demikian halnya, kedua organisasi itu akan semakin terasa kemashalatannya bagi segenap rakyat Indonesia, nusa dan bangsa, dalam merajut keindahan NKRI.

SUMBER:BSC/AR