Saksi Ahli Tak Hadir, Sidang Korupsi Dana Hibah Sumsel 2013 Ditunda

Terdakwa Ikwanudin dan Laonma PL Tobing saat menjalani persidangan di PN Tipikor Palembang. (foto-dedy/koransn.com)

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Klas I Palembang, Senin (12/6/2017) menunda persidangan dugaan korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013, dengan terdakwa Laonma PL Tobing (Kepala BPKAD Sumsel) dan Ikwanudin (Mantan Kepala Badan Kesbangpol Sumsel).

Penundaan tersebut dikarenakan saksi ahli dari BPKP dan ahli keuangan yang diagendakan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI dan Kejati Sumsel tidak hadir.

Hal ini terungkap saat JPU Kejagung RI, Tasjrifin MA Halim SH MH didampingi JPU Kejati Sumsel, Rosmaya SH MH menyampaikan ketidakhadiran saksi ahli kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.

“Sebenarnya hari ini (kemarin) kami mengagendakan dua saksi ahli yakni; saksi ahli dari BPKP dan ahli keuangan. Tapi kedua saksi ahli ini tidak bisa hadir dan setelah kami konfirmasi kepada kedua saksi ahli, mereka menyampaikan jika mereka dapat hadir dalam persidangan pada Selasa 20 Juni 2017. Untuk itu, kami meminta agar sidang minggu depan diagendakan di hari Selasa,” ujar Tasjrifin.

Ketua Majelis Hakim, Saiman SH MH didampingi hakim anggota Abu Hanifiah SH MH dan Arizona SH MH mengatakan, dikarenakan saksi ahli yang diagendakan JPU tidak hadir maka persidangan ini ditunda hingga pekan depan.

“Untuk itu kami memberikan waktu kepada JPU untuk menghadirkan saksi ahli pada Selasa 20 Juni 2017 mendatang. Sedangkan untuk sidang besok (hari ini) ditiadakan. Karena pada sidang lanjutan yang akan kita gelar pekan depan, setelah saksi ahli sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan kedua terdakwa dan pemeriksaan saksi meringankan (adcart) dari terdakwa.

Untuk itu sidang ini kami tunda dan akan digelar kembali pekan depan,” ungkap Majelis Hakim sembari menutup persidangan.

Sementara usai persidangan, JPU Kejagung RI, Tasjrifin MA Halim SH MH mengatakan, karena waktu dan kesempatan untuk pihaknya menghadirkan saksi dalam persidangan hanya tinggal saksi ahli saja maka untuk saksi lainnya, termasuk saksi yang akan dikonfrontir dalam persidangan tidak dapat dihadirkan dalam sidang.

Meskipun demikian, pihaknya selaku tim JPU berkeyakinan jika sejauh ini keterangan pasa saksi yang telah dihadirkan dalam sidangan telah cukup untuk membuktikan dakwaan terdakwa Laonma PL Tobing dan Ikwanudin.

“Jadi kesempatan kami menghadirkan saksi dalam persidangan hanya satu kali lagi, yakni saksi ahli. Sebab selanjutnya giliran kuasa hukum terdakwa untuk melakukan pembelaan. Walaupun demikian, sejak awal sidang hingga saat ini kami telah dapat pembuktikan jika dalam perkara ini terdapat proposal fiktif, surat terdaftar penerima dana hibah LSM dan Ormas belum mecapai 3 tahun dan penyaluran dana hibah bukan untuk peruntukannya. Akibatnya negara mengalami kerugian Rp. 21 milar,” paparnya.

Disinggung, apakah dalam dugaan kasus ini akan ada tersangka baru yang kedepan akan ditetapkan Kejagung RI? Tasjrifin enggan berkomentar, karena penetapan tersangka baru merupakan wewenang dari jaksa penyidik.

“Itu bukan wewenang kami, sebab kami hanya pembuktian untuk terdakwa di dalam persidangan saja. Kalau tersangka baru itu merupakan wewenang jaksa penyidik,” tutup Tasjrifin.

Sumber:KoranSN.com

Posted by: Admin Transformasinews.com