Ratusan Pekerja Pt. SIP Kepung Gedung DPRD Banyuasin

TRANSFORMASINDEWS, BANYUASIN.  Sedikitnya ratusan pekerja dari Pt. Swadaya Indo Plasma (SIP) Banyuasin hari ini sekitar pukul 11.00 wib Selasa (16/12) dengan mengendarai Mobil dan roda dua mendatangi dan langsung mengepung gedung rakyat.

Aksi damai pekerja yang tergabung dalam PKF NIKEUBA SBSI dikordinatori oleh KMS Ali Hanafiah dan Joko Sungkowo, melakukan 8 tuntutan ditempat mereka bekerja yang diantaranya

1. Menuntut uang pesangon bagi pekerja yang dipensiunkan, 2. Batalkan perjanjian kerja termasuk pekerja harian lepas, 3. Minta upah BHL sesuai dengan Kepmen No.7 tahun 2003, 4. Minta kejelasa pemotongan upah pekerja, 5. Minta jangan dilakukan pemotongan upah jika tidak sampai basis perhektar, 6. Minta setiap pekerja wajib diberi alat pelindung diri (APD) sesuai dengan Petmen no. Per.08/MEN/VII/2010, 7. Minta semua pekerja Pt.SIP disertakan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, 8. Minta Perusahaan menyediakan air bersih disetiap perumahan pekerja.

Dalam aksi tersebut buruh dari peketja Pt. Swadaya Indo Plasma, Ali Hanafiah mengatakan sebelum Aksi di gedung rakyat ini mereka sudah melakukan aksi di kantor perusahaan sejak tanggal 15 Desember kemarin.

Kedatangan mereka dihalaman gedung rakyat diterima 3 dewan Ilham Hadi dan Syamsul Rizal dari F.PKS-Greindra serta Joko Aminoto F.Pan yang kemudian diminta dari perwakilannya untuk melakukan dialog diruang DPRD Banyuasin mulai pukul 12.00 wib yang dipimpin langsung oleh Samsul Rizal dari Fraksi PKS-Gerendra didampingi Endang Sari PKB, Nasir Pdip , Joko Aminoto Pan dan Ilham Hadi dari F.PKS-Gerindra.

Hadir juga dari SekdinDisnakertran dan stap serta perwakilan dari Buruh dan Pekerja Pt. SIP. Korlap, Ali Hanafiah menguraikan persoalan yang dihadapi pekerja selama ini dan yang hadir ini merupakan buruh harian lepas.

Sekalipun harian lepas yang nama pekerja, perusahaan harus mendapat jaminan keselamatan kerja, Jaminan kesehatan serta pekerja wajib mendapat pesangon sekalian buruh harian lepas karena mereka menerima gajih yang sama dengan pekerja harian tetap artinya mereka wajib mendapatkan semua tuntutan yang disampaikannya.

Yang diherankan lagi Pt. SIP juga menyediakan pekerja tukang pukul alias algoco diperuntukan bagi pekerja perusahaan yang melanggar yang dibuat perusahaan.

Maka pihaknya sudah melayangkan surat ke Pemkab dan DPRD tiap bulan sejak bulan Mei 2014 lalu hingga bulan Desember 2014 ini, bebernya sembari meminta ketegasan para wakil rakyat untuk mendapatkan solusi persoalan yang dihadapi para pekerja.

Sekdin Disnakertran Banyuasin, Indra Junaidi, dapat menyambut baik semua tuntutan pekerja dan diakui sejak Mei lalu sepertinya pihak perusahaan itu selalu tidak menempati janji hingga pada pertemuan ke-4 dan perusahaan selalu tidak hadir.

Masih kata Sekdin meminta, jika pekerja setuju untuk solusi yang disampaikan, namun jika peketja tidak terima diminta persoalan itu silahkan melalui jalur hukum pun mungkin itu lebih baik.

Lebih lanjut terang Sekdin, juga sangat sesalkan pada perusahaan karena selalu tidak menepati janjinya dan pihaknya akan melakukan kunjungan kelokasi perusahaan dan sekdin meminta dari Komisi IV ditujuak kepihaknya dan bersama-sama dewan mendatangi perusahaan.

Sementara anggota Dewan dari Dapil I Talang Kelapa- Tanjung Lago yang disampaikan, Nasir, bahwa pihaknya setuju akan melakukan kunjungan keperusahaan untuk bisa lebih mengetahui yang sejelas-jelasnya.

Ditambahkan Pimpinan Dewan, Muhammad Solih, mengakui perusahaan yang banyak di Banyuasin ini ternyata menuai banyak permasalahan termasuk Pt. SIP ini dan pihaknya akan membentuk Pansus untuk perusahaan.

Perlu diketahui Dewan ini bukan suatu lembaga yang menghasilkan keputusan akhir dari permasalahan masyarakat, melainkan sebagai pasilitator sehingga mendapatkan semua pihak saling diuntungkan.

Solih mengharapkan agar rekan-rekan pekerja setelah mendapat penjelasan dari wakil rakyat ini agar kembali bisa dengan lebih tertip.

Sedangkan dari penjelasan Endangsari, dari F.PKB ini mengaku senang bisa bertemu muka langsung diruang perwakilan rakyat ini untuk mediasi persoalan ini seyogiyanya harus hadir juga Dishutbun dan Disnaker juga perusahaan selain para wakil rakyat ini.

Endangsari berjanji bersedia mendampingi permasalahan yang dihadapi para pekerja dari Pt. SIP ini. Diuraikannya, sejak mei perusahaan tidak hadir, kemudian perusahaan hadir tidak membawa berkas dan ketiga perusahaan juga tidak hadir saat dimediasi oleh Dinas Disnakertran sampai saat ini.

Untuk Endangsari akan mendudukan semua pihak untuk pertemuannya, jika pihak perusahaan masih tidak mengindahkan baru lakukan tindakan tegas dengan jemput bola.

Dilanjutkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Banyuasin, Jamaluddin, membeberkan bahwa sebelum membentuk pansus meminta komisi IV bersama anggota dari Dapil I untuk melakukan penelitian kelokasi perusahaan dan langkah pansus itu jika sudah menemukan jalan buntu, karena Pansus merupakan senjata pamungkas semua permasalahan, ungkapnya.

Sumber: (Buanasumsel News)