Mantan Kepala BPKAD Sumsel L.Tobing Di Ponis Hakim Lima Tahun Penjara

Tribunsumsel.com/M Ardiansyah Mantan Kepala BPKAD Sumsel L Tobing ketika duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (24/8/2017).

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG.  Majelis Hakim yang diketuai Saiman kembali memimpin sidang dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sumsel di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (24/8/2017).

Dalam sidang lanjutan ini, majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Tobing selama 5 tahun dengan denda Rp 200 juta subsider hukuman 6 bulan.

Vonis yang dijatuhkan kepasa L Tobing jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa selama 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.

Selain itu, Tobing tidak dikenakan uang pengganti.

Sedangkan dari vonis majelis hakim tidak dikenakan uang pengganti terhadap Tobing, karena majelis menilai Tobing tidak menikmati uang yang mengakibatkan kerugian negara.

Diberitakan sebelumnya dua pejabat Pemprov Sumsel yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Sumsel Laonma PL Tobing dan mantan Kepala Kesbangpol LinmasSumsel Ikhwanudin duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor PN Klas I Khusus Palembang, Senin (13/3/2017).

Keduanya duduk di kursi pesakitan untuk mendengarkan dakwaan yang dibacakan JPU Kejagung terkait penyelewengan dana bansos tahun 2013 yang merugikan negara hingga Rp 21 Miliar.

Meski menjadi tahanan kota, keduanya tetap dihadirkan sebagai terdakwa untuk mengikuti persidangan.

Majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan ini adalah Saiman.

Ajukan Permohonan Bebas dan Pemulihan Nama Baik, Respon Hakim Malah Tidak Sesuai Harapan

Majelis hakim yang diketuai Saiman, membacakan putusan sela terhadap eksepsi dan jawaban dari jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Palembang atas dugaan korupsi dana Bansos, Kamis (6/5/2017).

Dalam putusan sela yang dibacakan majelis hakim secara bergantian, majelis beranggapan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa dan menanggapi tanggaban eksespi JPU menyatakan L Tobing telah turut melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok hingga menimbulkan kerugian negara.

Untuk itu, diancam pidana sebagai pasal 2 ayat 1 jo pasal 55 KUHP subsider pasal perbuatan terdakwa pasal 3 uu tipikor jo pasal 55 kuhp.

“Menimbang kuasa hukum terdakwa dalam eksepsi jika dakwaan tidak cermat dan jelas dan tidak lengkap dari itu kuasa hukum dakwaan, tidak sesuai dan batal demi hukum atau dakwaan JPU tak bisa diterima dan membebaskan terdakwa dan memulihkan nama baik terdakwa tidaklah tepat,” ujar majelis.

Majelis menilai, Jaksa telah cermat dalam dakwaanya sebagaimana sudah terurai mulai dari identitas tindak pidana dan tempat kejadian atau lokus di kantor BPKAD Jakabaring atau setidaknya ditempat lain diwilayah hukum PN Palembang.

“Telah turut melakukan serta memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koperasi hingga merugian negara, dilakukan dengan kata-kata dan cara-cara dan sebagainya. Dengan demikian menyimpulkan dakwaan jaksa sudah jelas. Dakwaan yang tertera waktu kejadian, maka dinyatakan dakwaan jaksa sudah lengkap, dengan pertimbangan pasal 143 KUHP sesuai, hingga tidak ada alasan dakwaan tidak diterima atau batal dengan hukum,” jelas majelis.

Dengan ditolaknya eksepsi L Tobing, majelis menyatakn akan masuk rana pembuktian dan materi pembuktian pokok perkara.

Maka dari itu pengadilan menyatakan telah sesuai dengan pasal 134 KUHP.

“Pengadilan memerintahkan perkara ini tetap dilanjutkan,” kata Saiman sambil mengetok palunya.

Tak hanya itu, untuk terdakwa Ikhwanudin dinyatakan dengan pasal primer dan terdakwa diancam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 KUHP.

Subsider perbuatan terdakwa diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 uu korupsi pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kuasa hukum yang mengajukan eksepsi menyatakan terdakwa tidak terima, dibatal demi hukum, error personal, tidak cermat terdapat kesalahan pengetikan seperti Jakarta dan direvisi jadi Palembang.

Tidak jelas lengkap maka tidak sesuai secara formil atau tidak sesuai dengan pasal 143 KUHP ayat 2 huruf a dan b KUHP.

Dari itu, kebekaratan dakwaan jaksa batal demi hukum terdakwa lepas dari semua tuntutan memulihkan nama baik terdakwa.

Atas keberatan itu, Jaksa telah mengajukan keberatan.

Setelah dicermati, maka pengadilan menyimpulkan dakwaan jaksa penutut umum sudah tepat dan jelas.

Dalam eksepsi, identitas lengkap dibenarkan terdakwa agar tidak salah subyek orang yang dihadirkan.

Dari itu dakwaan sudah memenuhi formil dan mataril pasal 143 KUHP ayat 2 huruf a dan b KUHP.

“Waktunya juga disebutkan bahkan tempatnya di kantor KebangpolSumsel atau setidak-tidaknya diwilyah hukunm PN Palembang. Terdakwa telah melakukan atau turut melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok koperasi hingga menimbulkan kerugian negara.

Dakwaan sudah disusun subsiderairas primer dan subsider. Dalam dakwaan sudah menguraikan tempat, delik dan lokus delik hingga pengadilan menyimpulkan dakwaan jaksa jelas dan lengkap.

Apalagi sudah menguraikan tindak pidana, waktu dan tempat kejadian.

Dengan pertimbangan hukum maka pengadilan berpendapat dakwaan sudah seuai dengan pasal 134 tdk ada alasan dakwaan dak diterima atau batal demi hukum,” jelas majelis.

Majelis menjelaskan, terkait ketikan Jakarta, berdasarkan keputusan MA yang intinya menyatakan kekeliruan pengetikan dalam dakwaan jika tidak menyangkut mataeri dalam dakwaan maka tidak dapat merubah hukum.

Sedangkan yang lainnya masuk ranah pembuktian diperisangan.

Dari itu, syaratnya telah sesuai, maka eksepsi Ikwanuidin ditolak melanjutkan jaksa melanjutkan perkara ini.

“Mengadili, menolak eksepsi terdakwa keseluruhnya. Menyatakan dakwa JPU sesuai ketentuan 143 memerintahkan meneruskaan perkara ini,” ketok palu majelis.

Sumber: Tribunsumsel

Posted by: Admin Transformasinews.com