PATUT DIDUGA PERISTIWA 2013 BERULANG “DPRD SUMSEL AKAN JADI KORBAN APBD 2018”

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. APBD P dan APBD 2018 sedang di susun saat ini oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk di bahas dengan DPRD Sumsel. KUA PPAS adalah kata kuncinya berdasarkan masukan dari SKPD untuk belanja langsung dan BPKAD selaku PPKD untuk belanja tidak langsung atau belanja hibah.

Apakah APBD P yang sedang dibahas saat ini dan APBD 2018 yang masih digodok oleh BAPPEDA Sumsel mencerminkan kondisi keuangan Pemprov Sunmsel yang sebenarnya atau sebaliknya ???.

DPRD Prov Sumsel harus betul – betul jeli dalam membahas APBD Sumsel 2018 karena bisa saja terjadi seperti pada APBD 2013 menjerat anggota DPRD Sumsel ke ranah hukum.

KUA PPAS ganda seperti pada APBD Sumsel 2013 mungkin saja terulang dimana setelah penanda tanganan Nota Kesepakatan bersama Antara DPRD Sumsel periode 2009 -2014 dengan Kepala Daerah tentang  Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terjadi perubahan KUA PPAS tanpa sepengetahuan DPRD Sumsel.

Komisi III DPRD Sumsel harus hati – hati dalam melakukan penelitian dan pembahasan Nota Keuangan dan Raperda APBD Sumsel 2018 karena APBD 2018 Provinsi Sumatera Selatan diduga 25% s/d 30% akan dibayarkan ke Kabupaten Kota karena Pemprov Sumsel menggunakan uang APBD Kabupaten Kota tanpa perjanjian hutang

Menyetujui pembayaran uang kepada kabupaten kota tanpa perjanjian hutang merupakan perbuatan melawan hukum dan disinyalir akan menjerat para ketua Komisi, para Ketua fraksi, unsur pimpinan dan terkhusus Komisi III ke persoalan hukum.

Hal lain yang mungkin saja menjerat para legislator ke perkara hukum adalah persetujuan membayar kepada fihak ketiga yang mempunyai tagihan tahun-tahun sebelumnya dengan anggaran APBD 2018.

Tunggakan sedemikian besar kepada fihak ketiga menjadikan APBD Sumsel di “calaki” yang diduga akan dilakukan oleh BAPPEDA Sumsel.

Belum lagi dana untuk pembangunan infrastruktur akan berkurang lebih dari 50% sehingga pembangunan infrastruktur akan terhambat yang ujung – ujungnya akan merugikan anggota DPRD Sumsel karena di anggap gagal oleh konstituennya.

APBD 2018 disinyalir tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena diduga akan banyak rekayasa untuk menutupi uang kabupaten dan kota yang dsinyalir tanpa izin dari Kepala Daerah Kabupaten dan Kota.

Patut di duga untuk menutupi devisit anggaran maka Pemprov Sumsel akan menolkan proyek yang akan di biayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mungkin saja menggunakan dana DAK untuk membayar devisit anggaran Provinsi Sumatera Selatan.

Pada APBD 2013 banyak anggota DPRD Sumsel berpotensi terjebak dalam kasus pidana korupsi tanpa mereka sadari sebelumnya. Seperti hal anggota BURT, Banggar,para ketua Komisi dan SKPD terkait turut serta dalam penyusunan APBD tanpa mereka sadari akan menyeret mereka ke dalam Penjara kalau terbukti turut serta dalam rekayasa APBD Sumsel 2018.

Sebaiknya para anggota DPRD Sumsel mengarsipkan data – data persetujuan, kesepakatan dan menyewa pengacara untuk tidak terjebak dalam pusaran masalah pada pembentukan dan persetujuan Raperda APBD Sumsel 2018.

Laporan: Feri Kurniawan/Tim Redaksi

Posted by: Admin Transformasinews.com