AKANKAH APBD SUMSEL 2018 AKAN MENYERET SEKERTARIS DAERAH KE RANAH HUKUM


TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG.
APBD-P Sumsel 2017 harus segera di ajukan ke DPRD Sumsel untuk di sahkan agar tidak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran karena telah melewati pertengahan tahun anggaran.

Namun pengajuan Rancangan APBD-P terganjal dengan jabatan Sekertaris Daerah yang masih di jabat pelaksana tugas “Joko Imam”.

Pelaksana Tugas Sekertaris Daerah tidak mempunyai wewenang sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah karena berstatus Eselon II A sehingga perlu adanya Sekertaris Daerah Defenitif untuk menandatangani Rancangan APBD-P yang akan di ajukan dalam rapat Peripurna DPRD Sumsel.

Sementara itu seleksi calon Sekertaris Daerah baru saja selesaikan dilaksanakan oleh Panita Seleksi beberapa bulan yang lalu dan belum ada calon terpilih dari calon tiga besar yang di ajukan Panitia Seleksi Sekertaris Daerah Kepada Mendagri.

Karena APBD-P Sumsel harus segera di ajukan oleh Pemprov Sumsel ke DPRD maka Mendagri mau tidak mau harus menunjuk satu calon Sekda Provinsi Sumatera Selatan untuk di ajukan ke Presiden.

Namun apakah calon yang di ajukan oleh Kemendagri ini adalah yang terbaik ???. Nasrun Umar yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan yang  kemungkinan besar dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Nasrun adalah tim sukses Gubernur Sumsel pada saat Pilgub 2013 dimana jabatannya saat itu adalah Kepala Disperindag Sumsel.

Didalam gugatan Cagub Sumsel Herman Deru di MK tercantum mengenai adanya pembagian sembako gratis oleh Disperindag Sumsel.

Proses Pemilihan Sekda Prov Sumsel terkesan tertutup dan tidak transparan karena nama calon tiga besar tidak di umumkan secara luas serta masukan dari masyarakat tentang rekam jejak calon Sekda serta rekamjejak Pansel hanya di anggap angin lalu.

Sehingga terkesan proses pemilihan Sekda Prov Sumsel hanya formalitas semata. Dari lima calon Sekertaris Daerah yang di ajukan Pemprov Sumsel ada 2 nama yang tidak masuk 3 besar dan kelihatan lebih memenuhi syarat namun di duga karena adanya intervensi dari pimpinan daerah maka kedua calon tersebut di eliminasi.

APBD Sumsel 2018 disinyalir akan menjadi sumber “mala petaka” bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang di ketua Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera selatan.

Devisit anggaran karena harus membayar dana bagi hasil kabupaten kota yang terpakai untuk menutupi kekurangan APBD Sumsel menjadi aral yang melintang.

Devisit anggaram yang mencapai hampir Rp. 2,2 trilyun yang hanya bisa di tutupi oleh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah serta pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Pemprov Sumsel menjadikan APBD Sumsel 2018 rumit dan patut diduga penuh rekayasa.

Dinas Pendapatan daerah harus bekerja extra keras untuk mencari sumber dana APBD Sumsel 2018 karena harus menutupi devisit anggaran yang disebabkan pengembalian dana milik Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Fihak ketiga dalam hal ini rekanan Pemprov Sumsel harus berkorban dengan penundaan pembayaran kontrak kerja namun dinyatakan di APBD Sumsel telah di anggarkan.

Semua fihak akan menjadi korban oleh karena APBD Sumsel hanya untuk membayar hutang padahal patut diduga tidak pernah berhutang.

Dilematisnya adalah patut diduga rekayasa APBD Sumsel 2018 akan seperti APBD Sumsel 2013 akan menyeret Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang di ketua Sekertaris daerah ke ranah hukum.

Laporan: Tim Redaksi

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com