Fitra: Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019 Upaya Pencitraan Politik

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. DEPUTI ekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menuturkan adanya kenaikan anggaran belanja pegawai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (RAPBN) 2019 riskan membebani postur pembiayaan negara.

Pasalnya, dengan adanya beragam fasilitas dan tunjangan yang diberikan pemerintah kepada pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih belum membuat kinerja para abdi negara tersebut optimal.

Selain itu, adanya kenaikan anggaran menjelang kontestasi Pilpres terkesan sebagai bentuk pencitraan politik. Untuk itu, Fitra menilai perlu ada evaluasi lebih lanjut terkait adanya kenaikan anggaran tersebut.

“Tunjangan yang mereka terima sudah melebihi dari gaji pokok. Itu pasti akan juga menimbulkan ketimpangan baru, terutama bagi masyarakat miskin. Terlebih kenaikan ini terkesab sebagai upaya pencitraan di tahun politik. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Reformasi Birokrasi di Indonesia,” ungkapnya dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (19/8).

Ia menuturkan pada RAPBN 2019, anggaran belanja pegawai ditetapkan mencapai Rp368,6 triliun atau naik sekitar Rp26,1 triliun dibandingkan 2018. Secara rata-rata, belanja pegawai di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 24% dari total APBN.

Dengan adanya kenaikan gaji dan tunjangan di tahun depan, monitoring terkait kualitas kerja harus dipastika. Pasalnya, hal tersebut perlu dilakukan ini agar kenaikan tersebut tidak hanya disebut sebagai pencitraan dan dipolitisasi oleh sejumlah pihak.

“Kinerja mereka atau target kinerja yang ditetapkan harus diperhatikan. Selama ini disebutkan bahwa serapan anggaran sudah cukup bagus, tetapi dari sisi kualitas masih belum bisa diukur bagaimana kualitasnya. Itu penting untuk dipastikan bagaimana kualitasnya terutama yang ditransfer ke daerah,” tambah dia.

Ditempat yang sama, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika membantah bila peningkatan jumlah anggaran tersebut sebagai bentuk pencitraan. Pasalnya, setiap tahun anggaran belanja pegawai terus meningkat.

Ia pun menilai, peningkatan anggaran tidak hanya terdapat pada belanja pegawai saja. Peningkatan anggaran kesehatan serta pendidikan merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan.

“Jadi tidak benar kalau hanya terjadi di tahun ini. Pertumbuhan belanja pegawai meningkat setiap tahun. Kita tidak dapat menyebut itu pencitraan kalau anggarannya separuh dari pertumbuhan APBN saja sebab anggaran kesehatan dan pendidikan juga tumbuh,” ungkapnya.

Sumber:   mediaindonesia.com

Posted by: Admin Transformasinews.com