Tugas Berat Plt Gubernur Bengkulu – Selesaikan Penzaliman Pejabat Nonjob

Plt Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA

TRANSFORMASINEWS.COM, BENGKULU. Rendahnya serapan APBD Provinsi Bengkulu dua tahun terakhir ini, serta rendahnya kualitas pejabat ‘’impor’’ yang selama ini dipercaya menduduki jabatan strategis di seluruh organisasi perangkat daerah menjadi dasar evaluasi kinerja yang harus dilakukan Plt Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA. Tak hanya itu, salah satu tugas terberat Rohidin yakni mengakahiri penzaliman terhadap pejabat nonjob yang selama ini memiliki kompetensi dan kualitas, serta etos kerja yang tinggi untuk membangun Bengkulu.

Jumlah pejabat dinonjob terbilang banyak, terutama di era kepemimpinan Gubernur Bengkulu (nonaktif), Dr. Ridwan Mukti, MH. Untuk pejabat eselon II saja yang dinonjob ada 19 orang. Lalu eselon III ada 117 orang, dan terbanyak eselon IV 404. Bila ditotalkan ada 540 pejabat yang dinonjob.

‘’Mereka yang dinonjobkan selama ini kan memiliki kemampuan. Walaupun ada yang memang kurang tepat penempatan jabatannya. Tetapi sayang jika kemampuan mereka yang benar-benar ingin membangun Bengkulu serta memiliki jaringan di pusat untuk mendatangkan anggaran tidak dimanfaatkan. Untuk itu kami meminta agar Plt Gubernur dapat menyelesaikan penzaliman terhadap pejabat nonjob. Melainkan dari manapun asalnya, dan siapapun orangnya yang memang berpotensi harus diberikan kesempatan,’’ kata Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Slamet Riyadi.

Lanjut Slamet, bukti tidak mampunya pejabat di OPD saat ini sudah terlihat. Dimana bahwa anggaran yang sudah menjalankan tidak bisa. Apalagi untuk mendatangkan uang ke Bengkulu tentu sangat mustahil.

‘’Beberapa pejabat inpor yang berpotensi tetap harus dipertahankan. Tetapi tahun ini menjadi penentu majunya Bengkulu. Jangan sampai setiap tahun anggaran menumpuk jadi silpa,’’ jelasnya.

Menurut Slamet Riyadi, Plt Gubernur memang harus bertindak cepat terhadap kondisi “daurat” serapan anggaran Provinsi Bengkulu. Sebab sudah di tahun 2016 lalu cukup besar APBD tidak terserap. Tahun 2017 ini kembali mengancam. Untuk itu sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap kinerja  para kepala OPD. Terutama untuk pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov.

Terutama untuk OPD yang teknis dan vital. Seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta Biro Umum serta beberapa jabatan lainnya. Mengingat kinerja pejabat teknis yang ada di OPD memang sangat ditunggu masyarakat.  Untuk itu dorongan akan percepatan pembangunan sangatlah diperlukan. Mengingat dalam pelaksanaan anggaran, memiliki limit waktu.  Terutama yang berkaitan dengan program infrastruktur.

‘’Sekarang ini 22 OPD yang serapan masih rendah itu memang harus menjadi prioritas harus dievaluasi. Karena bagaimana Bengkulu mau maju, kalau pembangunan vakum dan anggaran tidak dijalankan. Kemudian penzaliman terhadap pejabat harus dihentikan. Artinya jangan ada lagi sistem mematikan karir seseorang. Tetapi kalaupun tidak kompeten lagi dapat difungsional tertentukan saja. Sehingga mereka tetap menerima tunjangan dan bisa naik pangkat. Sekarang ini, pejabat nonjob tidak lagi dapat tunjangan, naik pangkat sulit ,’’ ujar Slamet.

Dikatakan Slamet, adanya sinyal dari KASN dan Kemendagri untuk membolehkan Plt Gubernur mekukan mutasi merupakan pintu masuk. Tentunya penempatan tetap mempedomani aturan yang ada. Serta kompetensi pejabat itu sendiri. Jika perlu kembali manfaatkan para pejabat dinonjob selama ini. Sebab kinerja mereka sudah terbukti dan memiliki kemampuan memang kualitas pejabat di tingkat Provinsi, bukan kabupaten lagi.

Bahkan Slamet meminta agar Plt Gubernur membentuk tim percepatan pembangunan.  Tujuannya agar lebih terarah dan mengkoordinir dalam segala sektor untuk memajukan Bengkulu ,lebih cepat. Sehingga apa yang akan diprogramkan dan dilaksanakan setiap OPD sudah dapat tertata.

‘’Bengkulu ini memang perlu dibentuk tim percepatan pembangunan. Supaya OPD juga dapat cepat merealisasikan anggaranya. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangannya,’’ bebernya.

Sementara Plt Sekda Provinsi Bengkulu H. Gotri Suyanto, MSc,Sc mengatakan bahwa proses evaluasi terhadap kinerja OPD terus dilakukan. Tentunya dalam upaya penyerapan anggaran yang harus dipercepat. Mulai dari kegiatan yang harus dilelag harus disampaikan ke ULP. Selain itu dapat mempercepat pelaksanaan di lapangan.

‘’Evaluasi kinerja itu sudah dipastikan dilakukan. Untuk itu kita akan lihat sejauh mana serapan anggaran dari target 95 persen tahun ini,’’ pungkasnya.

Sumber: Harianrakyatbengkulu.com (che)

Posted by: Admin Transformasinews.com