DISINYALIR MAFIA KASUS BERGENTAYANGAN DI KPK HAMBAT PROSES HUKUM

 “Patut diduga ada Kasus OTT di Kemendagri yang melibatkan pejabat Kemendagri DR. D dan pejabat Pemkab Musi Banyuasin dalam rangka memuluskan nomenklatur OPD Musi Banyuasin atau pelantikan pejabat berdasarkan PP 18 tahun 2016 tidak pernah di tindak lanjuti. Menurut info dari sumber di Kemendagri sudah di selesaikan dengan KPK dan rekomendasi atau perintah Komisi Aparatur Sipil Negara hanya di anggap angina lalu”.
Foto ilustrasi: Kapolri dan ketua kpk

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Pernyataan mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua agar pengawas internal KPK harus segera bertindak terkait keterangan Miryam S Haryani bahwa ada pejabat setingkat direktur yang kerap menemui anggota Komisi III DPR sangat memprihatinkan.

Pengawas internal harus melakukan penyelidikan terhadap direktur penyelidikan atau direktur penyidikan karena sinyalemen tersebut sangat meresahkan masyarakat yang sudah terlanjur cinta dan percaya kepada KPK.

Secara hirarki direktur penyidikan bertindak dengan sepengetahuan deputi penindakan, maka deputi harus diperiksa juga oleh pengawas internal,” kata Abdullah lewat pesan singkat, kepada awak media Rabu (16/8).

Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan kode etik, baik komisioner, pejabat, dan pegawai KPK dilarang berhubungan dengan tersangka, calon tersangka, dan saksi atas perkara yang tengah ditangani KPK.

Hal serupa juga berlaku terkait pertemuan dengan penyelenggara negara. Pernyataan Miryam yang mengaku diberitahu oleh seorang anggota Komisi III jika ada tujuh orang dari unsur penyidik dan pegawai KPK yang menemui anggota Komisi III.

Salah satunya diduga pimpinan setingkat direktur di KPK dimana Miryam juga mengaku diminta menyerahkan uang Rp.2 miliar agar dapat diamankan.

Bila pernyataan Miryam ini benar adanya maka semua komisioner KPK harus di berhentikan dengan tidak hormat karena telah gagal melaksanakan tugas.

Simak juga kasus OTT Kabupaten Musi Banyuasin yang melibatkan 33 anggota DPRD Musi Banyuasin dimana sampai saat ini sepertinya di peti eskan.

Menerima gratifikasi Rp. 50 juta per anggota DPRD Musi Banyuasin namun belum juga ada penetapan tersangka oleh KPK.

Diduga runmor yang beredar dan isu dari para anggota DPRD Muba bahwa mereka sudah menyetor kepada orang yang katanya mempunyai akses dengan oknum KPK sebesar Rp. 75 juta per anggota agar kasusnya tidak sampai naik ke meja hijau.

Telah dilakukan Praperadilan Pidana oleh kuasa hukum Bambang Karyanto “Wisnu” terhadap termohon KPK dan di dalam amar putusannya KPK akan melanjutkan penyidikan namun sudah berlalu lebih dari 4 bulan belum ada tindak lanjut.

Hal ini mengindikasikan kebenaran pernyataan Miryam bahwa ada mafia kasus di dalam tubuh KPK, Kemudian patut diduga ada kasus OTT di Kemendagri yang melibatkan pejabat Kemendagri DR. D dan pejabat Pemkab Musi Banyuasin dalam rangka memuluskan nomenklatur OPD Musi Banyuasin atau pelantikan pejabat berdasarkan PP 18 tahun 2016 tidak pernah di tindak lanjuti.

Malah menurut info dari sumber di Kemendagri sudah di selesaikan dengan KPK dan rekomendasi atau perintah Komisi Aparatur Sipil Negara hanya di anggap angina lalu.

Kalangan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin sangat kecewa dengan kinerja KPK yang tidak lagi menindak lanjuti perkara tindak pidana korupsi di daerah dan membiarkan kasus–kasus korupsi yang nyata–nyata menghambat pembangunan di daerah.

Memprihatinkan dan miris kondisi KPK saat ini yang hanya menjadi tukang saber pungli berskala kecil dan hanya menindak lanjuti perkara mudah berdasarkan opini publik.

Sementara kasus – kasus korupsi di daerah yang berpotensi menjadi kasus korupsi besar di sinyalir di diamkan saja oleh KPK.

Hampir 15 trilyun dana operasional KPK per tahun namun tidak sebanding dengan penindakan yang dilakukan.

Disinyalir karena Komisioner KPK tidak bersih diri dan kedekatan dengan para tokoh politis serta banyaknya aktivis LSM yang di recruitmen oleh KPK.

Penegakan hukum di Indonesia sudah sampai titik nadir karena supremasi hukum sudah menjadi komuditas politik dan dapat di negoisasikan.

OPONI: Tim Redaksi

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com