TRANSFORMASINEWS.COM .PALEMBANG– Komitmen sejumlah kepala daerah di Sumsel untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dipertanyakan.

Mereka mengabaikan surat un – da ngan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri rapat koordinasi dan supervisi pe ngelolaan pertambangan, mi – ne ral, dan batu bara se-Sumsel yang digelar di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, hari ini. Dari informasi yang diterima KORAN SINDO PALEMBANG, ada em pat bupati yang tidak da – tang pa da rapat ini, yakni Bupati OKU Ti mur, Herman Deru; Bu – pati OKI, Is kan dar; Bupati Musi Rawas, Rid wan Mukti dan Bupati OKU Sela tan, Muhtadin Serai.

Ke empatnya mengirimkan wakil bupati (wa bup) masing-masing untuk meng ha diri rapat ini. Pada – hal dalam surat KPK bernomor B.1046/10-15/04/2014 ditegas – kan, surat KPK wajib hadir dalam acara ini dan tanpa diwakilkan. Kepala Biro Hu mas Pemprov Sumsel, Irene Ca melyn S menga – ku telah menyam pai kan surat eda ran ke pemerintah kabu – paten dan kota terkait pelak – sanaan aca ra ini.

“Berdasarkan konfirmasi ka – mi melalui protokol, hingga ma – lam ini masih ada kepala daerah yang mengirimkan wakilnya. Pa – dahal (kegiatan) ini penting ten – tang tata pengelolaan minerba khususnya di masing-masing ka – bu paten/kota,” katanya saat di – hu bungi, tadi malam.

Karena pentingnya kegiatan ini, ada tiga surat dari tiga lemba – ga berbeda yang meminta keha – diran langsung para kepala dae – rah dalam acara ini. Selain surat dari KPK, surat serupa juga diki – rim kan kementerian dalam ne – geri (Kemendagri) dan Pemprov Sumsel. “(Dikirimkannya tiga su – rat) ini membuktikan acara ini be – nar-benar penting,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Bupati OKU Timur Herman Deru me – nyatakan dirinya tidak bisa hadir langsung dalam kegiatan KPK ini. Alasannya, karena mertuanya se – dang sakit. Karena itu dia mengi – rim kan Wabup OKU Timur, M Kholid Mawardi mewakilinya untuk menghadiri acara itu. “Sa ya sangat mendukung ke giatan ini, namun saya tidak hadir karena mertuasaya sedangsakit,” ujarnya.

Kepala Bagian Humas Setda OKI, Dedi Kurniawan juga me – mas tikan bahwa Bupati OKI, Iskan dar tidak hadir dalam ke – giatan ini. Alasannya, karena sang bupati sedang mengikuti kegia tan di Jakarta. “Bupati minta kepada wabup, M Rifai untuk mewakili beliau pada kegiatan penandatanganan ter sebut. Karena pak bupati se – dang ada kegiatan Musrenbang – nas di Jakarta,” kata Dedi.

Menurut Dedi, dengan tidak hadirnya Iskandar dalam momen penandatangan tersebut bukan be rarti bupati tidak komitmen da – lam mendukung pemberantasan korupsi. “Yakinlah walau pun tidak hadir dalam penantanganan terse – but, bukan berarti pak bupati tidak mendukung pemberantasan ko – rup si, sampai saat ini pak bupati sa – ngat mendukung pemberantasan korupsi, bahkan saat ini pak bupati terus berupaya dalam meningkat – kan transparansi di lingkungan Pemkab OKI,” katanya.

Alasan yang sama juga disam – paikan Kabag Humas Setda Mu – ra, Eddy Zainuri. Menurut dia, Bu pati Mura, Ridwan Mukti tidak bisa menghadiri acara tersebut, karena mengikuti acara Musren – bang di Jakarta. “Bupati di Jakarta menghadiri ke giatan Musrenbang yang di – buka Presiden Susilo Bambang Yu dhoy ono. Biasanya wabup yang hadir (pada kegiatan yang tidak dihadiri bupati),” tutur Eddy.

Secara terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Lubukling gau, Hendra Gunawan mengata kan, Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe hadir lang sung dalam penandatanganan komi – tmen bersama KPK di Pem prov Sumsel. Begitupula dengan Penja – bat Bupati Muratara, Akis ropi Ayub, menurut, Kabag Hu mas dan Protokol Setda Mura tara, Sunardin akan langsung datang menghadiri kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim Ka – jian Sumber Daya Alam (SDA) Pe – nelitian dan Pengembangan (Lit – bang) KPK, Dian Patria mengata – kan pihaknya sedang membidik tiga kepala daerah karena telah me – nerbitkan Izin Usaha Penamba – ngan (IUP) dalam kawasan hutan konservasi seluas 9.300 hektare. Ketiga kepala daerah itu yakni, Bupati Musi Rawas, Musi Ba – nyuasin dan Banyuasin.

“Kawasan hutan konservasi dan hutan lindung seharusnya tidak boleh digunakan oleh peru – sa haan tambang,” jelasnya, saat koordinasi pertemuan Koordi – nasi dan Supervisi atas pengelo – laan Pertambangan Mineral dan Batubara se-Sumsel di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel kemarin. Karena tindakan tersebut, me nu rut dia, negara sangat diru – g ikan.

Setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, potensi kerugian negara di Sumsel yang ti dak dibayar sebesar 15 juta US dollar dan Rp9 miliar. Angka ter – se but didapat dari, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sa – ja. “Belum dari pajak, dari IUP Tra – der. Ini masih angka minimum belum ditambah dengan faktor melanggar lingkungan, tidak punya NPWP, melanggar keten – tuan kehutanan dan lain sebagai – nya,” tegas Dian.

Meskipun mendapat temuan ini, KPK belum bisa memutuskan jika hal ini masuk dalam kategori korupsi. Namun tetap ada sisi pelanggaran dari pidana umum. “Yang jelas, IUP yang ada pada hutan konservasi ini akan segera dicabut dan yang berwe – nang itu adalah kepala dae – rahnya yang telah memberikan izin. Namun kalau ternyata bukti pembiaran itu terindikasi korupsi maka KPK yang akan menangani,” jelasnya.

Selain tumpang tindih lahan, banyak kepala daerah yang telah dilaporkan mengeluarkan izin namun tidak memiliki data pro – duksi dari perusahaan-perusaha – an yang sudah diberikan izin. KPK menargetkan, akhir tahun ini, kesalahan-kesalahan tersebut sudah tidak ada lagi.

“Jadi kita targetkan akhir ta – hun ini semuanya sudah cleardemi menuju tata kelola pertamba ngan yang efektif. Mulai dari ketidak – samaan data, perbaikan sis tem pelaporan yang memung kinkan untuk dilakukan penga wa san me – ngenai capaian produk si, pende – teksian, aturan-aturan yang me – ma dai demi data kelola per tam – bangan yang baik,” tegasnya.

Dian juga mengungkap masih banyak perusahaan yang telah mengantongi IUP tapi tidak memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP). “Setidaknya 31 pe – rusahaan tambang di Sumsel IUP-nya belum memiliki NPWP,” tegas Dian Patria.

Sementara itu, Kepala Dinas Per tambangan dan Energi Pem – prov Sumsel, Robert Heri menga – ta kan pihaknya segera menyurati tiga kepala daerah terkait pener – bitan IUP di kawasan hutan. Pem – provjugaakanmenurunkantimin – vestigasi terkait masalah tersebut. landhiko tungga alam/ dadang dinata/m rohali/ hengky chandra agoes (KORAN siNDO.COM)