Penyediaan Barang dan Jasa Dominasi Penyebab Terjadinya Korupsi

KORDINATOR ICW ADNAN TOPAN HUSODO/RMOLSUMSEL

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), modus terjadinya korupsi  masih sangat konvensional. Terjadinya korupsi didominasi dengan modus pengadaan barang dan jasa melalui sektor belanja.

Kordinator  ICW Adnan Topan Husodo didamping anggota ICW, Tama S langkun usai menyampaikan paparan didepan  Forum Diskusi Hukum bersama jajaran pemerintah Kabupaten Muara Enim, SKPD, Instansi dan lainnya di ruang rapat Bappeda Kabupaten Muara Enim,  kepada wartawan, Rabu 22/4  Membenarkan bahwa beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang diliriknya mayoritas berkaitan deangan pengadaan barang dan jasa.

Dikatakan Adnan mendominasinya pada bidang tersebut karena terkait dengan belanja barang sehingga harga dan jumlah bisa dimainkan.

Selanjutnya urutan kedua berkenaan dengan pemberian dana bansos kemudian segala bentuk pemberian perizinan menyangkut pengelolaan sumberdaya alam.

Disamping itu sepanjang tahun 2014 pelaku korupsi terbanyak adalah pejabat atau pegawai pemda atau kementerian. Di semester II pelaku terbanyak terjadinya korupsi adalah pelaksana proyek, PPTK, KPA dan PPK. Kemudian semester I urutan terbanyak kedua terjadi pada seorang Direktur, komisaris, konsultan, dan pegawai swasta.

“Untuk kedua kelompok tersebut sama-sama garda terdepan dalam pelaksanaan pengadaan barangdan jasa,” ungkapnya.

Proses Penegakan hukum terhadap jumlah kasus dan tersangka, paparnya terjadi peningkatan pada semester II dibanding semester I. Dari proses penegakkan hukum tersebut terjadi penurunan yang signifikan terhadap potensi kerugian negara antara semester I dan II dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 1,59 triliun.

Kemudian sepanjang tahun 2014 kepala daerah yang menjadi tersangka sebanyak 43    orang . Kondisi ini meningkat jika dibanding tahun 2013 sebanyak 35 kepala daerah.

Untuk anggota DPRD yang menjadi tersangka korupsi sepanjang tahun 2014 sebanyak 81 orang dan 1 orang anggota DPR-RI. Dari data tersebut terjadi peningkatan dibanding tahun 2013 sebanyak 60 orang,” tandasnya.

Sumber:[RMOL/AR]