Mantan Kepala Bappeda Sumsel Beri Kesaksian Disidang Dana Hibah Sumsel 2013

Ahmad Najib, Samuel Latif, Yohannes L Toruan, Agustinus Anthony, Zanawi dan Nelson Firdaus (Foto kiri ke kanan) saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Laonma PLTobing (Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Sumsel) dan terdakwa Ikhwanudin (mantan Kepala Kesbangpol Sumsel) di PN Tipikor Klas I A Palembang. (foto-ferdinand/koransn.com)

TRANSFORMASINEWS.COM PALEMBANG. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Yohannes L Toruan, Kamis (20/4/2017) memberikan kesaksian dalam sidang dugaan kasus dana hibah Sumsel tahun 2013
di persidang Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Klas I A Palembang.

Dalam kesaksiannya Yohannes menjelaskan, dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumsel saat penyusunan anggaran dana hibah tahun 2013, dirinya menjabat sebagai koordinator bidang. Dimana saat itu awalnya nominal anggaran dana hibah diusulkan ke DPRD Sumsel untuk dibahas mengacu dari anggaran tahun sebelumnya yakni, Rp 1,4 triliun.

“Namun, dikarenakan saat itu ada even ISG (Islamic Solidarity Games) dan juga ada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilgub Sumsel maka untuk biaya ISG dan PSU tersebut angka Rp. 1,4 trilun yang diajukan ke DPRD berubah menjadi Rp. 2,1 triliun. Perubahan nominal dana hibah tersebut terjadi juga karena adanya permintaan DPRD untuk menaikan biaya reses dari Rp. 2,5 miliar menjadi Rp. 5 miliar.

Oleh karena itulah, Sekda Sumsel saat itu melakukan rapat TAPD yang kemudian hasilnya diajukan di DPRD Sumsel lalu dibahas bersama sehingga akhirnya nominal dana hibah menjadi Rp .2,1 triliun,” ungkapnya saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Laonma PL Tobing (Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Sumsel) dan terdakwa Ikhwanudin (mantan Kepala Kesbangpol Sumsel).

Dilanjutkan Yohannes, permintaan kenaikan biaya reses dilakukan karena adanya permintaan dari anggota DPRD Sumsel saat itu untuk pembangunan jalan dan sekolah.

“Bahkan saat kenaikan nominal dana hibah tersebut diminta DPRD, saya langsung turun berbicara dengan DPRD Sumsel. Hal tersebut dikarenakan, saat itu ada 3 anggota DPRD yang mengajukan usulan perbaikan sekolah di sekolah yang sama, makanya ketika itu terjadi silang pendapat antara kami dengan DPRD. Namun akhirnya, kenaikan dana reses tersebut tetap terjadi,” tandasnya.

Sementara Kabid Anggaran BKPAD Sumsel, Agustinus Anthony yang juga Sekertaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumsel ketika dihadirkan menjadi saksi mengungkapkan, selain untuk LSM dan Ormas, dana hibah juga digunakan untuk keperluan sekolah gratis dan berobat gratis.

“Kalau hibah untuk Ormas dan LSM diakomodir oleh Kesbangpol Sumsel. Sedangkan sekolah gratis diakomodir Disdik, sementara berobat gratis diakomodir oleh Dinkes. Nah SKPD tersebut kemudian mengusulkan ke Bappeda yang selanjutnya dilakukan rapat TAPD untuk menentukan nominal dana hibah.

Dikarenakan pada saat itu belum ada yang mengusulkan, makanya Kepala BPKAD Sumsel Laonma PL Tobing mengajukan kepada TAPD agar nominal dana hibah mengacu pada anggaran hibah ditahun sebelumnya.

Setelah adanya angka acuan tersebut, barulah TAPD melakukan rapat penyusunan anggaran dana  hibah yang hasilnya kemudian diteruskan untuk dibahas di DPRD Sumsel,” tandasnya.

Sumber: Koransn (ded)

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.