Mantan Sekda Jadi Saksi Sidang Kasus Dana Hibah/Bansos Sumsel 2013

Sejak Disusun Hingga Ditetapkan, Dana Hibah Sumsel Belum Ada Peruntukannya

 

Dari kiri ke kanan saksi Yusri Effendi SH MH mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel 2013, Eddy Hermanto dan Mukti Sulaiman SH MH, saat menjadi saksi sidang dugaan korupsi dana hiba Sumsel di PN Tipikor Palembang, (13/4/2017).– Foto Ferdinand/koransn

 

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Sidang dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Pemprov Sumsel 2013 dengan terdakwa Laonma Tobing dan Ikhwanudin terus berlanjut dengan mendengarkan keterangan saksi saksi, Kamis (13/4/2017). Mantan Sekda Sumsel menjadi Saksi dalam Sidang lanjutan dugaan korupsi dana hibah APBD Pemprov Sumsel 2013  ini.

Tampak, ketiga saksi dari kiri ke kanan adalah Yusri Effendi SH MH mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel 2013, Eddy Hermanto dan Mukti Sulaiman SH MH. Pantauan wartawan, pengunjung yang menghadiri sidang lanjutan dana hibah APBD Pemprov Sumsel 2013 di PN Tipikor Palembang cukup banyak hingga ada yang rela berdiri karena tak kebagian kursi, sebagian besar pengunjung berseragam putih hitam.(Ferdinand/koransn)

Sejak disusun oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Sumsel hingga ditetapkan di DPRD Sumsel, anggaran dana hibah Sumsel tahun 2013 belum ada peruntukannya.

Hal tersebut dikatakan mantan Sekda Pemprov Sumsel, Yusri Effendi yang juga mantan Ketua TAPD Sumsel saat dihadirkan menjadi saksi terdakwa dugaan korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013, Laonma PL Tobing (Kepala BPKAD Sumsel) dan Ikhwanudin (mantan Kepala Kesbangpol Sumsel) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang, Kamis (13/4/2017).

Menurut Yusri, ia menjabat sebagai Sekda Sumsel sejak tahun 2009 hingga pensiun pada akhir November 2013 lalu. Sedangkan terkait dugaan kasus dana hibah tahun 2013 saat itu dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD bersama tim TAPD hanya melakukan tugas yakni, menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) serta menyusun Perioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dana hibah.

“Setelah KUA dan PPAS disusun, kemudian diajukkan ke DPRD Sumsel untuk dilakukan pembahasaan bersama badan anggaran. Nah, sejak disusun hingga anggaran disahkan DPRD memang belum ada peruntukkannya. Dimana awalnya, anggaran dana hibah diajukan ke DPRD senilai Rp 1,4 triliun. Angka ini berdasarkan acuan dari anggaran dana hibah ditahun sebelumnya atau tahun 2012. Namun saat dibahas terjadi perubahan, sehingga saat disahkan anggarannya menjadi Rp 2,1 triliun,” katanya.

Masih dikatakan Yusri, setelah anggaran dana hibah disahkan DPRD maka selanjutnya anggaran diposkan ke sejumlah SKPD yang membutuhkan dana hibah untuk disalurkan kepada penerima hibah.

“Tapi saya lupa SKPD apa saja namun diantaranya ada Kesbangpol dan BPKAD,” ujar Yusri.

Mendengar keterangan dari saksi Yusri membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rosmaya mengajukan pertanyaan terkait nama-nama SKPD yang diposkan dana hibah. Namun, Yusri mengaku lupa dan tidak inggat sehingga membuat JPU mengingatkan Yusri.

Terdakwa Laonma Tobing dan Ikhwanudin saat mengikuti persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah Sumsel 2013 di PN Tipikor, Kamis (13/4/2017).– Foto Ferdinand/koransn

“Ada empat SKPD yang diposkan dana hibah. SKPD tersebut yakni, Kesbangpol, BPKAD, Disdik dan Dinkes,” ungkap Rosmaya mengingatkan saksi.

Mendengarkan jawaban JPU, Yusri tetap mengaku tidak ingat.

“Lupa saya, tidak ingat. Sebab, kami TAPD hanya menyusun KUA dan PPAS dana hibah saja, untuk teknis pelaksanaan dan pencairan bukan tugas TAPD melainkan tugas instansi atau SKPD,” jelasnya.

Lanjut Yusri, KUA dan PPAS yang diajukan tim TAPD ke DPRD Sumsel hanya merupakan rencana anggaran. Sebab setelah dibahas maka anggaran dana hibah akan masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

“Setelah RAPD dibahas dan setujui oleh DPRD barulah masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang di dalamnya ada anggaran dana hibah tersebut,” terangnya.

Sementara mantan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sumsel, Eddy Hermanto yang juga menjadi saksi kedua terdakwa mengatakan, dalam TAPD saat itu dirinya dan tiga asisten lainnya menjabat sebagai wakil ketua.

“Jadi dalam struktur TAPD, empat asisten yakni; asisten I, asisten II, asisten III dan asisten IV, semuanya menjabat sebagai wakil ketua. Kalau ketuanya adalah Sekda, selain kami juga ada koordinaor TAPD yang dijabat oleh, Kepala Bidang Pendapatan Dispenda, Kepala BPKAD dan Kadis Pertambangan,” ujarnya.

Menurut Eddy, terkait perkara dana hibah 2013 tersebut dirinya mengaku tidak tahu secara detail. Sebab, saat penyusunan anggaran dirinya hanya mengukuti dua kali rapat TAPD.

“Saya tidak ikut semua rapat sampai final, karena saat itu saya mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Muara Enin jadi saya mengundurkan diri sebagai asisten dan hanya menjabat sebagai staf biasa. Adapun rapat TAPD yang ketika itu saya ikuti yakni; rapat penetapan rencana pagu anggaran serta rapat pengajuan anggaran untuk dibahas ke DPRD Sumsel,” ujarnya.

Dari itulah, lanjut Eddy, dirinya banyak tidak mengetahui proses penyusunan dan penetapan anggaran hibah Sumsel. Namun, dirinya membenarkan jika sejak anggaran dana hibah disusun hingga diajukan untuk dibahas di DPRD Sumsel, memang belum ada peruntukannya.

“Dari itulah, nominal anggaran dana hibah tersebut mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya. Adapun prosesnya, awalnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel mengumpulkan pagu anggaran danah hibah dari SKPD yang kemudian dilakukan rapat bersama dengan TAPD. Hasilnya, keluarlah penyusunan KUA dan PPAS yang selanjutnya KUA dan PPAS ini diajukan ke DPRD untuk dibahas. Setelah dibahas, maka anggaran tersebut masuk dalam RAPBD dan selanjutnya disahkan di APBD. Nah, tugas kami selaku TAPD hanya menyusun dan mengkoordinir saja. Sebab, setelah anggaran masuk dalam APBD dan dananya diposkan ke SKPD yang ada dana hibahnya maka menjadi tugas SKPD sebagai teknis pelaksananya,” tandas Eddy.

Sedangkan mantan Asisten I Bidang Pemerintahan yang juga mantan Sekda Sumsel, Mukti Sulaiman yang juga dihadirkan dalam persidangan untuk menjadi saksi kedua terdakwa mengatakan, saat dugaan kasus ini terjadi di TAPD dirinya menjabat sebagai wakil ketua I.

foto Ferdinand/koransn

“Dalam dana hibah ini, TAPD hanya menyusun anggaran sampai anggaran tersebut menjadi APBD. Setelah APBD jadi atau disahkan, selanjutnya menjadi tangungjawab SKPD masing-masing yang melakukan pemantauan. Sebab setelah dana hibah masuk APBD, penyaluran teknis anggaran menjadi tugas SKPD yang diposkan dana hibah. Tapi, untuk besaran nominal dana hibah tahun 2013 tersebut saya lupa, tidak ingat,” ungkap Mukti.

Usai mendengarkan keterangan ketiga saksi dalam persidangan selanjutnya Ketua Majelis Hakim, Saiman SH MH dengan hakim anggota, Abu Hanifiah SH MH dan Arizona SH MH menunda dan menutup persidangan hingga minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.

Sumber: Koransn.com (ded)

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.