Desak Kontraktor Diblacklist

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG – Kerusakan Jalan nasional Alamsyah Ratu Prawiranegara  yang merupakan akses menuju ke kawasan Musi II, membuat DPRD Sumsel geram. Dimana Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Edward Jaya dengan tegas meminta agar kontraktor yang membangun jalan tersebut segera diblacklist (masuk catatan hitam). “Kami minta agar perusahaan yang mengerjakan jalan tersebut diblacklist.

Seperti di depan Perumahan Polygon itu, setahu saya baru selesai diperbaiki, tetapi sekarang sudah rusak lagi. Ada indikasi apa ini, mengapa jalan tersebut cepat sekali rusak padahal mereka tahu kalau jalan sering dilalui kendaraan bertonase tinggi,” ujar fungsionaris DPD Partai Golkar Sumsel ini.

Tidak hanya itu, Edward juga menuntut agar Kepala Balai Besar Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah III (BBJN III) Palembang diberhentikan. “Bila perlu kantor balai itu tidak usah saja ada di Sumsel ini. Percuma kantornya ada disini, tetapi jalanan di Sumsel banyak yang rusak,” tegas Edward.

Menurutnya, jalan nasional tidak akan bagus sepanjang masa, selagi dananya memang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jalan nasional di Sumsel itu panjangnya 1.440 Km yang seharusnya dananya Rp 1,5 triliun, itu jadi Sumsel mantap dan jalan nasionalnya juga mantap.

“Dana yang dibutuhkan untuk perawatan jalan negara Rp 1,5 triliun   tetapi yang dianggarkan tahun 2013 Rp 750 miliar, mirisnya lagi tahun 2015, dananya menjadi lebih kecil yakni Rp 650 miliar. Nah ini menjadi kesulitan kita,” tandasnya.

Menurut Edward, selain Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, kondisi jadan yang rusak juga terdapat jalan Betung-Muba. Untuk menjaga agar jalan tersebut tetap bisa dilalui, pemerintah hanya mengalokasikan dana untuk tambal sulam jalan sepanjang 30 km, itupun dilakukan menjelang lebaran.

“Nah pemerintah pusat cuma mau memperbaiki jalan yang rusak kalau mau lebaran. Kebetulan lebaran dak tiap bulan, ini yang membuat repot. Kalo pacak lebaran ini tiap minggu, aku yakin pusat akan tiap minggu bagusi jalan itu,” katanya.

Edward juga melihat adanya ketidakadilan pemerintah terkait perbaikan infrastruktur. “Saya sampaikan ke Dirjen Kementerian PU kalau jalan Pantura bolong, seluruh stasiun TV memberitakannya. Padahal lobangnya sebesar mangkok. Di Sumsel lubangnya sangat besar, bahkan motor biso terperosok, tetapi tidak kunjung ditanggapi pemerintah pusat,” keluhnya.

Padahal, lanjut Edward, Sumsel ini penyumbang 30 dari APBN. Menurutnya, dalam setahun Sumsel bisa menyumbang sekitar Rp 1 triliun ke pusat, tetapi yang dikembalikan ke Sumsel tidak sampai Rp 1 triliun, itupun masih harus dibagi lagi dengan kabupaten/kota,” katanya. Sementara itu Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, untuk perbaikan jalan negara Sekayu hingga Mura anggarannya sudah masuk APBN namun besarannya belum diketahui.

“Komisi IV akan bertemu pihak BBJN III itu minggu besok di Muba, disitulah akan tahu berapa anggarannya dan seberapa jauh bisa memperbaiki dan saran saja batas Mura ke Sekayu  jalannya di buat perencanaan ulang jalan itu, karena itu jalan negara maka volume kendaraan meningkat.

Kita khawatir setelah diperbaiki enggak sampai enam bulan , musi hujan jalan rusak lagi,” katanya.Pendekatan ini harus berlaku untuk seluruh jalan negara yang ada di Sumsel, yang kondisinya rusak parah dimana jalan yang diperbaiki harus benar-benar kuat dan tahan lama. “Biar mahal tidak ada masalah asal dia bisa tahan 10 tahun,” pungkasnya.

Sumber: (palpos.com)