Plt Gubernur Bengkulu Hadapi PR Berat: Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu, Berada Pada Posisi 23 Dari 30 Provinsi

TRANSFORMASINEWS.COM, BENGKULU. Ini bisa menjadi pekerjaan rumah (PR) yang berat dan harus diemban oleh para kepala daerah di Provinsi Bengkulu. Mulai dari Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA hingga  sembilan bupati dan walikota di Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015, kinerja pemerintahan di Provinsi Bengkulu banyak berada di posisi paling bawah.

Untuk kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu, berdasarkan penilaian tersebut berada pada posisi 23 dari 30 provinsi. Mirisnya nomor 2 paling bawah di Sumatera setelah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) di posisi 24.

Sementara untuk Kota Bengkulu, dari hasil penilaian berada di peringkat 83 dari 91 Kota yang ada di Indonesia. Hasil ini jauh di bawah Kota Pagaralam Sumsel yang berada di posisi 74, Tebing Tinggi di peringkat 59, Prabumulih di peringkat 54, Sungai Penuh di peringkat 45, dan Solok peringkat 37.

Untuk kinerja Kabupaten, dari 384 kabupaten yang ada di Indonesia, 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu berada pada peringkat di atas 100, seperti Kaur di urutan 145,

Bengkulu Utara di urutan 162 Mukomuko di urutan 185, Bengkulu Selatan di urutan 190, Seluma di urutan 246, Lebong di urutan 256, Kepahiang di urutan 286, Benteng di urutan 302, dan Rejang Lebong di urutan 309.

Hasil ini jauh di bawah kabupaten tetangga seperti Lampung Barat di nomor 59, Musi Rawasn di urutan 98, Lahat di urutan 107, dan Kerinci di urutan 179.

Menanggapi hal ini, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengaku hasil tersebut menjadi pemacu semangat pemerintah provinsi Bengkulu untuk segera memperbaiki kinerjanya.

Menurutnya kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah yang ada di Bengkulu baik Pemda Kabupaten/Kota, termasuk dirinya selaku pimpinan daerah Provinsi Bengkulu, untuk segera melakukan evalua­si kinerja di pemerintahannya.

“Butuh evaluasi, jadi bisa diketahui pada bagian mana kita yang harus diperbaiki. Ini tentunya harus ada komitmen dari pemimpinnya termasuk saya dan para Bupati dan Walikota. Kita akan upayakan perbaikan secara menyeluruh dengan menggerakkan semua sektor birokrasi, sehingga kinerja pemerintahan menjadi lebih baik,” ungkap Rohidin.

Sementara itu, Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Romidi Karnawan mengatakan penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi PR berat bagi kepala daerah. “Ini menjadi acuan agar jauh lebih baik ke depan,” kata Romidi.

Terpisah Pengamat Pemerintahan Universitas Bengkulu (Unib) Mirza Yasben, SC, M.Soc mengatakan tidak stabilnya kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Bicara masalah kinerja, ada beberapa hal mendasar yang mempengaruhi, salah satunya terkait pendapatan asli daerah (PAD) dan serapan anggaran.

Penyerapan anggaran bisa dilihat dari realitas kehidupan masyarakat, dari kegiatan yang telah  diprogramkan. Jika program berjalan sesuai yang direncanakan penyerapan anggaran bisa dikatakan baik, namun jika banyak yang  tak berjalan, serapan anggaran akan terganggu.

Selanjutnya, saat PAD tidak meningkat dan penyerapan anggaran tidak maksimal, akan menyebabkan program kegiatan tidak berjalan.

“Konsekuensi dari itu, kehidupan masyarakat akan menurun. Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dan pengganguran akan jadi problema,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Mirza, menurunnya penilaian kinerja pemerintah di tingkat Kemendagri menunjukkan adanya kestagnanan program kepala daerah. Semua akan berakibat pada banyaknya program kegiatan yang  tak berjalan, dan menyebabkan silpa menjadi tinggi.

“Dengan kondisional yang ada, kepala daerah harus menyikapi ini dengan cara membangun   sistem kerja yang bisa menggerakkan OPD meningkatkan kinerja, Pemerintah daerah harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan seluruh bawahannya guna mendorong kinerja OPD. Jika ini tak dilakukan, capaian kinerja pemerintah daerah di tahun berikutnya akan bisa lebih buruk lagi,” pungkas Mirza.

Dewan Sorot Pemkot

DPRD Kota Bengkulu kembali menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) terkait status kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota yang masuk 10 besar paling rendah secara nasional tahun 2015.

“Sejauh ini kita melihatnya tatanan birokrasi ataupun kinerja penyelenggaraan pemkot belum membaik setiap tahunnya. Sebab hal ini terbukti bahwa pemkot juga tidak pernah merai WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK Perwakilan Bengkulu,” ketus Anggota DPRD Kota Bengkulu Heri Ifzan, SE.

Dikatakan Heri, dengan adanya rapor merah dari Mendagri tersebut, seharusnya pemerintah kota harus menjadikan penilaian kinerja itu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahannya baik dalam pelayanan maupun pembangunan daerah.

“Jelas kita melihatnya miris sekali sejak zaman kepemimpinan Helmi-Linda tidak pernah meraih WTP dan mendapatkan raport merah pula dari mendagri terkait kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jelas ini berbanding terbalik dengan komitmen Helmi-Linda waktu dulu tatanan kinerja birokrasi harus terus membaik,” paparnya.

Selain itu lanjut Heri, apalagi dengan masa jabatan pemerintahan Helmi-Linda yang tinggal hitungan bulan lagi sebaiknya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota harus lebih digenjot lagi untuk bekerja maksimal.

“Digenjot dalam artian OPD itu juga harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan juga target PAD yang sudah ditetapkan itu harus tercapai. Untuk membuktikan kinerja itu maksimal atau tidaknya,” jelasnya.

Untuk diketahui dalam keputusan Mendagri tersebut, Kota Bengkulu berada di peringkat 83 dari 91 pemerintah kota se Indonesia, dan masuk 10 besar peringkat terendah. Diantaranya bersama Palangkaraya, Gunung Sitoli, Pematangsiantar, Sorong, Padang Sidimpuan, Tual, Batam, Subulussalam dan Bitung.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kota Bengkulu, Drs. Riduan, M.Si, sejauh ini pihaknya sudah terus melakukan pembenahan tiap masing-masing OPD.

Namun yang paling penting untuk dipahami bahwa komitmen Pemerintah Kota dalam membangun infrastuktur daerah tiap tahun selalu meningkat.

“Yang jelas kita terus melakukan pembenahan. Demi Kota Bengkulu lebih baik kedepannya. Karena ini juga menjadi tugas kita untuk merealisasikan janji Helmi-Linda dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah,” jelasnya.

Senada disamppaikan Kepala Bagian (Kabag) Ortala Setda Kota Arminal Nova Putra mengungkapkan, dari pembenahan kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pengawasan.

Sedangkan dari Ortala sendiri dari pelaporannya yakni untuk pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah ke provinsi, laporan kedua pertanggunjawaban kepada DPRD dan ketiga laporan kinerja instansi pemerintah daerah.

“Kalau dari posisi laporan kinerja instansi pemerintah daerah itu sudah naik (meningkat). Dan ini terus lakukan pembenahan karena sudah menjadi komitmen kita. Yang perlu kita sampaikan itu nanti akan kita lihat akhir nanti janji Helmi-Linda itu akan terlihat. Apalagi realisasi pembangunan daerah juga sudah berjalan dengan baik,” terangnya

Bupati Bengkulu Selatan Bakal Evaluasi

Kinerja Pemkab Bengkulu Selatan (BS) menempati peringkat nomor 190 dari 384 kabupaten di Indonesia. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016.

Meskipun tidak menjadi juru kunci, namun peringkat kinerja Pemkab Bengkulu Selatan ini masih kalah dengan kabupaten baru dimekarkan, Kaur menempati posisi peringkat 145.

“Bengkulu Selatan memang bukan yang terakhir, tapi kalah dari kabupaten baru dimekarkan ini menjadi perhatian khusus kita. Insya Allah, kedepan akan lebih baik,” kata Bupati Bengkulu Selatan H. Dirwan Mahmud saat diminta tanggapan terkait peringkat kinerja Pemkab Bengkulu Selatan yang ditetapkan Kemendagri.

Untuk mendapatkan peringkat lebih baik, sambung Dirwan, kinerja para pejabat di lingkungan Pemkab BS akan dievaluasi dan pemkab akan mencari kelemahan-kelemahan supaya indikator pencapaian kinerja yang baik dapat dicapai. Misalnya dengan memaksimalkan serapan anggaran di Kabupaten Bengkulu Selatan.

“Peringkat ini merupakan cerminan kinerja pemerintahan, karena itu mari bersama-sama kita tingkatkan kinerja dan memaksimalkan pelayanan,” imbuh Dirwan.

Terpisah, Ketua DPRD Bengkulu Selatan Yevri Sudianto ikut angkat bicara terkait perolehan kinerja Pemkab Bengkulu Selatan ini.  Dengan perolehan peringkat nomor 190 di bawah Kaur, maka ini harus menjadi perhatian Pemkab Bengkulu Selatan.

Diharapkan bupati dapat melakukan pembenahan dan mengevaluasi kinerja para pejabat di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. “Pemkab harus memperbaikinya, supaya mendapatkan peringkat lebih baik. Evaluasi kinerja kepala OPD dalam 1 tahun anggarana berjalan,” tandas Yevri.

Plt Sekda Bengkulu Utara: Sudah Banyak Perubahan

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum sepenuhnya baik. Dari seluruh kabupaten di Indonesia yang jumlahnya 384 kabupaten, Bengkulu Utara mendapatkan peringkat 161.

Meskipun mendapatkan peringkat tertinggi kedua dari seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Utara justru kalah dengan Kabupaten Kaur yang terbilang kabupaten baru dan mendapatkan peringkat 145. Namun Bengkulu Utara masih lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

Plt. Sekda Dr. Haryadi, MM, M.Si menuturkan penilaian itu dilakukan tahun 2015. Saat ini Pemkab Bengkulu Utara juga sudah mulai banyak mengalami perubahan. “Awal 2016 kita baru mengganti kepemimpinan dengan Bupati saat ini. Sejak itu juga kita banyak perubahan,” kata Haryadi.

Saat ini sudah banyak hal yang diubah terkait pola penyelenggaraan pemerintah, baik itu yang terkait dengan tugas internal maupun tugas pelayanan pada masyarakat. Ia optimis untuk tahun 2016 peringkat Bengkulu Utara akan jauh meningkat.

“Kita sadar banyak hal yang perlu kita perbaiki, makanya tahun 2016 kita lakukan banyak perubahan. Kita kumpulkan seluruh kepala OPD hingga PNS utnuk menerapkan pola pemerintahan baru,” tegasnya.

Dia mengatakan saat ini terus memantau kinerja masing-masing OPD. Mulai dari rapat anggaran maupun rapat rutin seluruh pimpinan OPD. “Harapan kita pelayanan Bengkulu Utara bisa tembus di bawah peringkat 50,” ujarnya.

Sumber:Harianrakyatbengkulu (sly/new/key/qia)

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Adim Transformasinews.com