Plt Gubernur Tak Sungkan-Sungkan Memberikan Sanksi “Pemboikot” Pembangunan

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA

TRANSFORMASINEWS.COM, BENGKULU. Persoalan minimnya serapan  APBD Provinsi Bengkulu tahun 2017 kian mendapat sorotan dari banyak pihak.

Dorongan agar Pelaksana tugas (Plt) Gubernur, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA agar tak sungkan-sungkan memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berhasil merealisasikan program pembangunan di bawah kepemimpinannya pun makin mengalir deras.

Apalagi menurut Pemerhati Kebijakan Publik Solihin Adnan, SH, mandeknya realisasi anggaran di Pemerintah Provinsi  Bengkulu tahun ini diduga ada indikasi ‘’boikot’’ pembangunan.

Hal ini pascaadanya OTT yang dilakukan KPK yang menyeret Gubernur Bengkulu (nonaktif), Dr. Ridwan Mukti, MMA. Sehingga perlu adanya sanksi bagi pejabat “pembikot” pembangunan ini.

Hal itu sesuai dengan aturan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Sebab pejabat yang tidak menjalankan tupoksinya dengan maksimal sama dengan tidak mematuhi perintah pimpinan.

Selain itu tidak sesuai dengan sumpah PNS dan jabatannya. Sehingga diperlukan agar pejabat tersebut diturunkan dari jabatannya.

‘’70 persen pertumbuhan ekonomi Bengkulu ini tergantung di APBD. Sudah dua tahun ini Bengkulu pakum dan perekonomian tidak jalan.  Untuk itu langka salah satunya memperbaiki birokrasi dengan menempatkan pejabat yang memiliki kompetensi dan sesuai bidangnya. Kemudian yang tidak mampu dan kompetensi harusnya mundur. Bukan membiarkan program pemerintah tidak berjalan,’’ tukas Solihin.

Disisi lain Kepala Biro Administrasi Pembangunan Taufiq Adun, SE, MM mengakui kalau anggaran yang tidak tersera akan dilakukan perubahan dalam APBD Perubahan nantinya. Sehingga akan dialihkan ke kegiatan lainnya. Sehingga anggaran tersebut dapat terealisasi.

‘’Sekarang kita sedang merekap dan mendata kegiatan apa saja yang belum bisa dilaksanakan. Sehingga akan dilakukan pergeseran program dan bisa dilaksanakan di APBD perubahan nantinya,’’ demikian Taufiq.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra Susi Marleny Bachsin, SE, MM meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA untuk segera merealisasikan anggaran yang sudah ada.

Pihaknya tidak ingin perhatian dan kepedulian pemerintah pusat ke Bengkulu untuk mengucurkan dana melalui APBN tertunda lantaran serapan APBD minim.

‘’Kami di DPRD terus berupaya untuk memperjuangkan agar dana APBN itu besar dikucurkan ke Provinsi Bengkulu. Baik itu kepentingan pembanguan di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, serta pendidikan dan kesehatan.

Sehingga cukup banyak anggaran yang akan didatangkan. Jadi kalau APBD tidak terserapkan, bagaimana dengan dana APBN yang akan dikucurkan nanti,’’ ujar Susi kepada RB kemarin.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP, memastikan bahwa pihaknya di DPRD akan mengambil keputusan berkaitan dengan minimnya serapan anggaran dan besarnya dana tidak terealisasi. Diantaranya akan ada pengalihan anggaran atau kegiatan di APBD Perubahan.

Tertutama untuk anggaran infrastruktur mencapai Rp 300 miliar lagi di Dinas PUPR.  Dana itu akan dialokasikan lebih banyak ke pembangunan jalan sentra produksi dan jalan usaha tani.

Selain itu dialokasikan untuk menambah dana operasional sekolah tingkat SMA/SMK dan pelayanan dibidang kesehatan.

‘’Jadi kami sudah rapatkan bersama Banggar, bahwa menyikapi minimnya serapan anggaran ini agar APBD di 2017 ini harus tetap habis sampai Desember mendatang. Sehingga kami akan alihkan anggaran kegiatan selama ini yang tidak mampu dijalankan Pemprov. Karena kami tidak ingin APBD tersebut mubazir,’’ ujar Jonaidi.

Diakui Jonaidi, pihaknya juga akan mendukung dan mendesak agar Plt Gubernur melakkan evaluasi atau pergantian kepala OPD yang dinilai tidak memiliki kemampuan. Sebab masih banyak OPD yang rangkap jabatan tetapi dinilai tidak memiliki kompetensi.

Bahkan DPRD akan membantu dalam upaya agar mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri dan KASN.

‘’Intinya kami akan minta agar dana APBD itu dihabiskan semua. Sebab waktu 4 bulan ini masih cukup. Jika untuk dialokasikan ke memang program yang bersentuhan langsung ke masyarakat dan tidak butuh waktu lama,’’ jelasnya.

Sumber: Harianrakyatbengkulu.com (che)

Posted by: Admin Transformasinews.com