Plt Bupati OKU Marah, Rakor SKPD Tidak Hadir

TRANSFORMASINEWS, BATURAJA– Wajah Plt Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) H.Kuryana Aziz merah meradang saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi APBD awal tahun 2015, Kamis (12/2).

Pasalnya, rapat pembahasan hasil kinerja dinas dilingkungan kerjanya didapati sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU absen (tidak hadir).

Tak pelak peringkat yang disandang Pemkab OKU terjun bebas dari peringkat 10 besar jadi urutan 12 se-kabupaten Kota se Provinsi Sumsel, ketidak hadiran kepala SKPD menjadi batu sandungan rapat yang dipimpinya.

“Saat ini kita berada di urutan 12, Ini menandakan turunnya kualitas kinerja kita. Untuk itu saya perintahkan kepada semua SKPD untuk lebih meningkatkan kinerja, jangan sampai peringkat kita yang sudah 10 besar malah naik ke peringkat diatas 12,” tegas Kuryana.

Dalam rapat tersebut Plt Bupati tidak segan-segan menyindir beberapa kinerja pimpinan SKPD termasuk absensi rapat pun menjadi pembahasan pentingnya.

“Rapat kali ini sejumlah kepala SKPD tidak hadir, memang ada beberapa yang sudah izin dengan saya, tapi ada juga yang tidak izin. Pejabat Eselon II itu izinnya harus dengan Bupati, minimal diketahui Sekda. Seperti hari ini, kepala Inspektorat tidak hadir tanpa kejelasan dan tidak ada izin,” ketus Kuryana.

Menurutnya, rapat yang pertama digelar diawal tahun tersebut dijadikan refrensi untuk tolak ukur kinerja SKPD termasuk beberapa proyek yang masih molor dari tenggat waktu yang telah ditentukan.

“Melalui rakor ini, saya harapkan kita semua bisa menyiapkan diri lebih awal, kejadian tahun lalu yang terkesan keteteran jangan sampai terulang lagi. Pengerjaan proyek terlambat dan kejar waktu dikarnakan pembuatan RAB nya terlambat, sehingga tidak jarang proyek yang dikerjakan ditahun lalu tidak selesai tepat waktu,” kata Kuryana.
Kuryana meragukan ,SKPD yang tidak dapat menghadiri dapat andil dalam menentukan araha kebijakan pembangunan Kabupaten OKU kedepannya.

“Banyak hal yang harus ditekankan kalau seorang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak hadir, bagaimana dia bisa menerapkan arah kebijakan, saya tidak ingin seperti tahun sebelumnya, dimana pemerintah ketetren karena tidak ada persiapan dari awal,” tegasnya.

Masih katanya, ada sejumlah permasalahan yang harus disikapi oleh masing – masing SKPD terutamanya dinas tehnik terkait seperti PU BM, PU CK, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dimana Dinas tersebut terdapat pengerjaan sejumlah proyek fisik.

“Saya minta kepada dinas teknis untuk betul-betul melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek. Jangan sampai proyek tersebut dikerjakan asal-asalan, sehingga peran pemerintah sebagai pengguna anggaran dan pihak yang mengawasi seolah didikte oleh pihak pemborong,” bebernya.

Dinas jangan mau di dikte oleh kontraktor, menurutnya selama ini pembangunan di OKU hanya mengandalkan telunjuk si kontraktor.

“Kita yang mengambil keputusan dan kebijakan, jangan sampai kita yang diatur oleh para pemborong. Apalagi laporan yang sampai pada saya, ada sejumlah proyek yang belum selesai namun dilaporkan kepada saya sudah selesai, padahal setelah saya cek di lapangan bangunan tersebut belum selesai sama sekali,” tambah Kuryana.

Sumber: (sumateradeadline.com)