KTP PNS TIDAK BISA DUKUNG CALON PERSEORANGAN

ILUSTRASI E-KTP/NET

TRANSFORMASINWS.COM, PALEMBANG. Sesuai dengan aturan yang ada, maka fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) para Abdi Negar tidak bisa digunakan sebagai bukti dukungan kepada salah satu calon yang akan maju Pilkada dari jalur perseorangan atau independen.

Karena dalam aturannya, PNS dilarang mendukung  kandidat Calon Bupati (cabup)  maupun calon Wakil Bupati (Cawabup) yang akan mengikuti Pilkada.

Hal ini dikarena PNS kapasitasnya hanya mempunyai hak pilih, tetapi tidak mempunyai hak dukung mendukung kepada kandidat Cabup manapun alias netral.

“Jadi KTP PNS tidak diperbolehkan digunakan untuk memberikan dukungan calon bupati melalui jalur perseorangan atau indevenden. Jika tetap dipaksakan, tentunya dengan sendirinya akan gugur atau dibatalkan pada saat pelaksanaan ferifikasi berkas oleh KPUD,” jelas Ketua KPUD Muara Enim, Rohani SH dan komisioner KPUD lainnya yakni Ahyaudin, Isa Ansori, Senin (15/5).

Menurut mereka, potocopy KTP PNS tidak boleh digunakan untuk mendukung pasangan Cabup jalur perseorangan tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI nomor 9 tahun 2016, tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 9 tahun 2015, tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara pemilihan, pegawas pemilihan, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain, dilarang memberikan dukungan  kepad a pasangan calon perseorangan.

Ketentuan lainnya, lanjut mereka, bagi kandidat Cabup yang akan maju melalui jalur perseorangan harus memenuhi persaratan yang telah ditetanpan. Diantaranya harus didukung oleh 8,5 persen  dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jumlah DPT Muara Enim pada Pemilu terakhir lalu, sebanyak 413.506 DPT. Maka untuk mencalonkan diri dari jalur perseorangan harus mendapatkan dukungan 35.148 DPT dengan penyebaran diatas 50 persen dari 20 kecamatan yang ada di Muara Enim.

Selain itu, berkas tersebut nantinya akan diferifikasi administrasi dan faktual oleh KPUD. Pada ferifikasi tersebut berkas dukungan yang disampaikan melalui shop copy dan hard copy harus singkron. Artinya, lanjutnya, jika berkas data data dukungan yang tertera pada shop copy harus sama dengan berkas data data yang tertera pada hard copy.

“Jika berkas data data dukungan itu terjadi perbedaan  yang terdapat pada shop copy  dengan hard copy maka akan digugurkan. Inilah yang sering menjadikan kendala bagi kandidat calon perseorangan,” jelas mereka.

Sumber: Rmolsumsel[yip]

Posted by: Admin Transformasinews.com