Jual Beli Jabatan Hampir Ada di Semua Daerah

Ilustrasi

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai jual-beli jabatan terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Faktor utamanya ialah masalah integritas yang pada pada pejabat atau pribadi awam.

Sinyalemen yang mengarah pada tindak pidana korupsi tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seusai membuka Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemprov Sulawesi Selatan, Kamis (4/5) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, dan dihadiri semua bupati dan wali kota se-Sulsel.

Menurut Marwata, persoalan integritas ini memang sangat kurang dimiliki oleh aparatur negara maupun warga awam pada umumnya. “Sikap dan watak integritas yang tidak muncul dari dalam diri pribadi. Tidak hanya pejabat, tapi semua individu berhadapan dengan persoalan integritas,” ujaranya.

Marwata menambahkan pentingnya karakter yang berintegritas dalam membentuk sebuah bangsa yang kuat. “Kadang-kadang timbul pertanyaan, ada tidak kaitannya antara integritas dengan religiusitas? Kalau pertanyanya ke sana. Rasa-rasanya kita patut prihatin. Kita ini kan bangsa yang memiliki tingkat religiusitas tinggi. Tapi ketika kita melihat perilaku, tingkat korupsi juga tinggi. Kan tidak nyambung jadinya,” urai Marwata.

Ia pun mencontohkan kasus Bupati Klaten yang melakukan jual beli jabatan dan akhirnya tertangkap. Padahal sebelumnya, bupati tersebut sudah ikut menandatangani komitemen bersama pemberantasan korupsi berintegritasi bersama semua kepala daerah se Jawa Tengah.

“Artinya, ini kembali ke persoalan integritas. Memang di sini yang dibutuhkan adalah komitmen. Salah satunya, pihak KPK terus mendorong penerapan e-goverment dalam rangka meningkatkan pelayanan,” lanjut Marwata.

Hanya saja, iya juga menekankan, bahwa berbasis elektronik pun belum bisa diyakini menghilangkan korupsi. Tapi yang lebih penting bagaimana pemerintah memberikan layanan yang baik bagi masyarakat, dengan layanan yang transparan.

Terkait jual beli jabatan yang langsung ditangani KPK, Marwata menngungkapkan, yang mereka tangani langsung adalah Klaten dan Malang. Karena tidak gampang menulusuri hal tersebut jika bukan dengan operasi tangkap tangan (OTT), itu pun berdasarkan laporan warga.

“Setelah kasus Klaten dan Malang, banyak laporan terkait jual beli jabatan di seluruh wilayah Indonesia. Kalau di Sulsel, ada tidak? Ya ada, tapi tidak mungkin saya sebutkan, nanti dikira fitnah,” pungkas Marwata.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang menekankan, untuk menghindari jual beli jabatan tersebut, itulah gunanya dilakukan lelang jabatan Pemprov Sulsel dengan cara transparan pada semua tahapan lelang.

Sumber: Mediaindonesia. (OL-3)

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.