Jimly : Anggota KPUD Harus Diawasi Ketat

JAKARTA – Suasana “Open – House” di rumah Ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Prof. Jimly Asshiddiqie berlangsung akrab. Banyak tokoh parpol, kampus, pers, maupun pejabat yang hadir dalam rangka lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1434 H, pad hari Sabtu, 10 Agustus 2013, bertempat di Kompleks Perumahan Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan.

Ditengah – tengah suasana halal bihalal, Jimly Asshiddiqie bersama Nyonya menyambut tamu – tamunya dengan senang. Sambil bersilaturrahmi dengan tetamunya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak menolak mengomentari pembicaraan diseputar isu – isu politik mutakhir, khususnya yang terkait dengan bidang tugasnya sebaga pimpinan lembaga yang mengawasi kinerja anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Pertanyaan yang dimajukan oleh tamunya, apa saja temuan yang didapatkannya selama memimpin “operasi” penertiban anggota KPU Daerah? Dengan santai Jimly menjawab saat ini masih ada 30 persen komisioner lama yang masih menjabat dan akan habis tahun ini. “Biasanya, di pemilu kepala daerah, tanpa sadar dimanfaatkan, mumpung mau pergantian. Itu akibatnya banyak kasus penyimpangan.”

Dari kiri ke kanan : Wikrama Abidin, Zainal Bintang, Jimly Asshiddiqie dan Harun Bayumi.

Menurut Jimly, pendek kata, anggota KPU daerah harus diawasi ketat oleh DKPP. Jangan sampai mereka menyalah guna wewenang, untuk kepentingan pribadi semata. Ulah oknum KPU Daerah yang tidak disiplin akan merusak daerahnya sendiri. “Maka dihimbau agar supaya rakyatpun harus bersatu ikut mengawasi perilaku anggota KPU Daerah yang nakal””, kata Jimly dengan mantap.
Sebagaimana diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan 70 orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dari berbagai daerah dipecat karena melanggar kode etik.

“Kami sebagai DKPP harus menjaga integritas penyelenggara pemilu dan sudah banyak yang terkena kode etik. Ada 70 orang anggota KPU dan Bawaslu yang kami berhentikan karena melanggar kode etik,” kata Jimly Asshiddiqie, ketiuka datang berkonsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Juni yang lalu.

sumber: baratamedia.com