Temuan BPK DI Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Masih Tersisa Rp 12 M

TRANSFORMASINEWS.COM, BENGKULU. Pemda Provinsi Bengkulu terancam kembali gagal meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2017 ini. Pasalnya temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan tahun 2016 terutama belanja modal masih cukup besar. Yakni Rp 12 miliar lebih yang semuanya ada di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Oktaviano, ST, M.Si mengakui kalau saat ini masih cukup besar kerugian negara yang belum berhasil diselamatkan. Terbesar kerugian negara pada pekerjaan proyek jalan di Enggano Rp 7,1 miliar. Selain itu ada enam pekerjaan lainnya yang nilainya juga mencapai Rp 5 miliar lebih.

“Sekarang kita akan berikan toleransi agar ketujuh rekanan itu dapat mengembalikan kerugian negara. Sehingga sesuai rekomendasi KPK, untuk dilakukan penagihan secara maksimal dulu. Jika sampai 2017 ini tidak juga diselesaikan barulah diserahkan ke penegak hukum,” jelas Oktaviano kepada RB kemarin.

Dikatakan Oktaviano, dari hasil penagihan hampir seluruh perusahaan sudah mencicil. Sehingga hampir setiap hari laporan dan pengumpulan pengembalian kerugian negara dilakukan. Temuan itu ada yang disebabkan kekurangan volume serta kelebihan pembayaran.  “Intinya kami akan terus berusaha untuk menagih. Rekanan juga sudah membuat perjanjian akan melunasinya. Sehingga kerugian negara itu bisa diselamatkan semua,” jelasnya.

Lanjut Okta, bahwa ke depannya ini seluruh kegiatan dilakukan pengawasan lebih ketat. Bahkan dalam proses lelang, perusahaan yang bisa menang harus memang memiliki semua peralatan. Artinya bukan sebatas memiliki perusahaan, tetapi alat berat tidak ada. Selama ini banyaknya proyek putus kontrak dan tidak berkualitas karena rekanan tidak memiliki persediaan.

“Kini dalam lelang tidak banyak penawar. Sebab memang harus mereka memiliki modal dan peralatan terutama untuk hotmix jalan. Kemudian rekanan yang menjadi pemenang lelang juga sebelum melaksanakan pekerjaan harus memiliki jaminan pelaksanaan,’’ pungkasnya.

Sumber: Harianrakyatbengkulu (che)

Posted by: Admin Transformasinews.com